BACAAJA, SEMARANG- Rencana penerapan work from home (WFH) untuk ASN di lingkungan Pemprov Jateng masih dalam tahap kajian. Belum ada keputusan final, karena skemanya dinilai nggak bisa asal ikut pola pemerintah pusat.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi bilang, kalau kompleksitas kerja di daerah bikin kebijakan ini harus dipikirin matang-matang. Nggak bisa sekadar copy-paste.
Baca juga: WFH Usai Lebaran Bikin Pelaku Usaha Ikutan Deg-degan
“Urusan kita luas, dari bayi lahir sampai masyarakat meninggal. Jadi mekanismenya harus benar-benar dikaji,” ujarnya di sela acara halalbihalal di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, WFH bukan berarti ASN bisa santai di rumah tanpa tanggung jawab. Justru, ada kekhawatiran kalau kebijakan ini disalahartikan. “Jangan sampai WFH dimaknai sebagai libur atau tidak bekerja. Itu yang harus kita pahami,” tegasnya.
Arahan Teknis
Sekda Jateng, Sumarno menambahkan, kalau saat ini pihaknya masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat. Jadi, belum ada aturan resmi yang diterapkan di tingkat provinsi.
“Untuk WFH kita masih menunggu petunjuk dari pusat. Sampai sekarang belum ada regulasi karena masih dalam tahap kajian,” jelasnya.
Baca juga: Efisiensi BBM, Pemerintah Serukan WFH Abis Lebaran
Pemprov Jateng sendiri menegaskan, kalaupun nanti WFH diterapkan, prinsip utamanya tetap sama: pelayanan publik nggak boleh turun. Artinya, fleksibilitas kerja harus tetap seimbang dengan kinerja.
WFH memang terdengar enak, kerja dari rumah, jauh dari macet. Tapi di Jateng, yang lagi dihitung bukan cuma lokasi kerja, tapi juga mindset-nya. Karena kalau WFH berubah jadi “Work From Habis Rebahan”, yang repot bukan cuma atasan… tapi masyarakat juga. (tebe)
