BACAAJA, JAKARTA- Sekolah Rakyat sedang dibangun sebagai salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Tapi ada satu pertanyaan yang tak kalah penting: setelah anak-anak itu lulus, mereka mau dibawa ke mana?
Pertanyaan itulah yang menjadi perhatian Sekda Jateng Sumarno dalam pembahasan pengentasan kemiskinan lintas kementerian. Menurut Sumarno, pendidikan di Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti ketika peserta menerima ijazah. Harus ada desain lanjutan yang membuat mereka punya kesempatan melanjutkan pendidikan sekaligus meningkatkan peluang keluar dari kemiskinan.
Salah satu opsi yang ditawarkan adalah mengarahkan lulusan ke pendidikan vokasi atau memberi akses untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. “Untuk Sekolah Rakyat ini, rekomendasinya adalah menentukan arah ke depan, apakah akan diarahkan ke pendidikan vokasi atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi,” kata Sumarno seusai mengikuti Graduation RPL Program Khusus Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026 di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Gagasan tersebut merupakan bagian dari rekomendasi yang disusun Sumarno bersama timnya dalam program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama/Madya Tahun 2026.
Baca juga: Sekolah Rakyat Hadir di Semarang, Wali Kota: Saatnya Semua Anak Bisa Sekolah!
Rekomendasi itu bahkan telah disampaikan langsung kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pertemuan daring pada 8 September 2026. Sumarno masuk dalam tim yang membahas Sekolah Rakyat sebagai investasi modal manusia untuk memutus kemiskinan antargenerasi.
Dalam program tersebut, sebanyak 28 peserta dibagi menjadi tiga kelompok isu. Selain Sekolah Rakyat, kelompok lainnya membahas integrasi data untuk pemanfaatan data terpadu sosial ekonomi serta bantuan sosial adaptif untuk mencegah munculnya kemiskinan baru.
Dari pembahasan itu, Sumarno melihat satu hal penting: kemiskinan tidak bisa dibereskan dengan kerja satu instansi saja. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi sampai bantuan sosial saling berkaitan. Karena itu, solusi yang dibuat juga perlu lintas sektor.
“Kita mendapat banyak sekali pembelajaran melalui diskusi-diskusi dengan teman-teman, dan kita juga memberi rekomendasi Kementerian Sosial untuk menyelesaikan problem-problem yang di kelompok kami,” ujarnya.
Rencana Aksi
Program RPL tersebut memang tidak sekadar duduk di kelas atau mengikuti pembelajaran melalui e-learning. Para peserta diminta menyusun rencana aksi kolaboratif berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah.
Forum itu sekaligus mempertemukan pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga. Bagi Sumarno, jejaring yang terbentuk menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi pemerintah di lapangan.
Kepala LAN Muhammad Taufiq mengatakan, pola pembelajaran tersebut sengaja dirancang agar peserta tidak berhenti pada diskusi atau sekadar menghasilkan rekomendasi.
Sebab, persoalan kemiskinan merupakan persoalan ekosistem yang punya banyak dimensi. “Ketika masalahnya ekosistem, tentunya tadi perlu sebuah cara kerja ekosistem,” ujar Taufiq.
Baca juga: Program Sekolah Rakyat Telan Rp4 Triliun
Menurutnya, pola kerja pemerintah perlu bergeser dari pendekatan sektoral atau yang disebutnya sebagai “egosistem” menuju ekosistem. Prosesnya dilakukan melalui co-sensing, co-creating, hingga collective action.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menilai, rencana aksi yang disusun para peserta memiliki nilai praktis karena berangkat dari pengalaman dan kewenangan masing-masing instansi.
Hasilnya dapat dirangkum menjadi bahan perencanaan Kementerian Sosial dan berpotensi diteruskan sebagai bahan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi.
Program RPL khusus tersebut berlangsung sekitar enam pekan, mulai 4 Agustus hingga 15 September 2026. Pesertanya terdiri atas 28 pejabat dari 15 kementerian/lembaga serta tiga sekretaris daerah provinsi.
Dalam acara graduasi di Kantor LAN Jakarta, Sumarno menjadi satu dari tujuh peserta yang memperoleh predikat sangat memuaskan. Sebab membangun sekolah itu baru separuh perjalanan. Tantangan sebenarnya justru muncul setelah bel pulang terakhir berbunyi: jangan sampai anak-anak sudah lulus, tapi negara masih bingung mau mengantar mereka ke mana. (tebe)
