Titis Widjayanti adalah lulusan S1-Bahasa dan Sastra Indonesia Undip, mantan jurnalis dan content writer. Saat ini menggeluti bidang Seni Pertunjukan melalui grup MERAMU: Dapur Pertunjukan.
Sikap diam umumnya datang dari orang-orang terdekat pelaku. Entah keluarga, teman, atau rekan kerja yang memiliki hubungan emosional maupun transaksional dengan pelaku.
Merebaknya kasus pelecehan seksual di dunia Pendidikan, seperti kasus yang terjadi di Universitas Indonesia (UI) akhir-akhir ini, sebenarnya marak pula terjadi di ranah lain. Namun sayangnya, kasus-kasus tersebut seolah hilang ditelan bumi. Bahkan yang sempat viral di media sosial dan dikatakan telah mendapat “penanganan” dari pihak berwajib sekalipun.
Muncul-tenggelam-dan-hilang ini, membuat kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, menjadi sebuah fenomena musiman yang seringkali dianggap ‘sepele’ oleh sebagian orang. Padahal efek dari tragedi itu, bisa menghancurkan masa depan korban sebagai seorang manusia. Apalagi jika korban adalah perempuan.
Mirisnya, kekerasan seksual terhadap perempuan ini faktanya masih sangat subur terjadi di ranah-ranah yang seharusnya diisi oleh orang-orang berpengetahuan luas dan berpendidikan. Orang-orang yang diharapkan paham betul terkait konsensus, batasan, hingga segala tetek-bengek tentang pelecehan dan menghormati posisi perempuan–layaknya manusia lain pada umumnya.
Misalnya saja dalam kasus yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum, UI, beberapa waktu lalu. Kemarahan publik meledak, sebab para pelaku adalah akademisi yang seharusnya paham mengenai kekerasan seksual dan konsekuensinya terkait hukum. Di mana nantinya mereka seharusnya diharapkan menjadi lulusan yang mampu membantu para korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan.
Sebelum-sebelumnya, dengan seiring banyaknya penyintas atau korban kekerasan seksual berani speak up ke publik, semakin banyak pula kita akan disuguhi fakta-fakta memualkan lain. Kejadian itu justru terjadi di ranah-ranah yang seharusnya ‘terlihat’ aman, karena memiliki akses informasi dan pengetahuan yang cukup. Atau pelaku justru merupakan orang-orang yang terdekat korban.
Hal ini aku sadari tidak hanya berdasarkan kasus-kasus yang viral di media sosial. Melainkan juga pengakuan-pengakuan dari penyintas, maupun pihak-pihak yang menangani kasus kekerasan seksual di sekitarku. Karena kebetulan, beberapa bulan terakhir, tepatnya pada bulan November 2026, aku dan beberapa kawan bersepakat membuat sebuah kolektif seni pertunjukan. Komunitas itu terbentuk dengan dilatarbelakangi adanya satu kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Tragedi Mei 1998 silam.
Kegelisahan itu datang, tepat pasca Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menampik adanya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa pada Tragedi Mei 1998. Momentum itu datang bersamaan dengan diprosesnya buku Sejarah Indonesia baru oleh negara. Dalam prosesnya, kami mencoba mendalami wacana tersebut karena merasa penyangkalan sang menteri mencederai upaya Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) pada masa tragedi tersebut terjadi pada 28 tahun silam.
Selain itu, sebagai perempuan, tentu ada perasaan cemas sebab negara saja tidak memberikan contoh yang benar terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Upaya melawan impunitas, yang dilakukan para pelaku kekerasan seksual sebab ada relasi kuasa itu, kami tuangkan ke dalam beberapa fragmen pertunjukan.
Salah satunya saat kami tampil di salah satu kedai kopi di daerah Tembalang, Semarang, pada akhir bulan Februari 2026 lalu. Mengusung tajuk kekerasan seksual dan relasi kuasa, pertunjukan berjudul “Memoar Jus Jeruk” tersebut tidak hanya mendatangkan berbagai pandangan baru pada kami. Melainkan juga fakta bahwa banyak penyintas korban kekerasan seksual yang tidak berani speak up karena berbagai alasan.
Bahkan beberapa penonton yang hadir dari perwakilan mahasiswa mengatakan bahwa kekerasan seksual di ranah kampus masih sering terjadi. Kenyataan itu tentu harus ditangani dengan serius. Bahkan jika pelaku adalah seseorang dengan jabatan tinggi, seorang idola yang populer, maupun teman dekat, hingga saudara sendiri.
Maka hal ini pun ada sangkut pautnya dengan pihak-pihak maupun sistem yang kemudian melindungi pelaku dari pertanggungjawaban atas ulahnya tersebut. Hal itu akan sangat berpengaruh dengan nasib korban selanjutnya. Beberapa pihak atau sistem yang dimaksud sering dinamai sebagai “enabler“. Atau hal-hal yang mendukung pelaku, dalam kasus ini kekerasan seksual, melalui berbagai bentuk tindakan. Entah melindunginya secara langsung, melindunginya melalui kebijakan yang serampangan, membelanya di ruang publik, ataupun hanya berdiam diri saja dan pura-pura tidak tahu.
Sikap diam dari para enabler umumnya datang dari orang-orang terdekat pelaku. Entah keluarga, teman, atau rekan kerja yang memiliki hubungan emosional maupun transaksional dengan pelaku. Jika kasus kekerasan seksual yang menimpa orang terdekatnya itu hilang, maka pelaku akan bebas menjalani hidup dengan tenang, tidak merasa bersalah, dan tetap mendapatkan ruang dari para enabler di sekitarnya. Sebaliknya korban akan mengalami kerugian secara psikis maupun psikologis.
Inilah alasan enabler justru menjadi momok yang menakutkan dalam kasus semacam ini. Dia bukan pelaku utama, melainkan support system terbaik nan strategis yang menyebabkan pelaku kekerasan seksual semakin berani melakukan tindakan-tidakannya di lain hari. Hal itu juga menjerumuskan penyintas atau korban ke dalam jurang neraka yang terdalam. Sebab ia tidak pernah mendapatkan keadilan dari kemalangan yang menimpanya. (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
