TAJUK RENCANA
Musim hujan yang mengguyur Kota Semarang belakangan ini memperlihatkan satu hal yang tak lagi bisa diabaikan: kerusakan jalan tidak lagi sekadar fenomena musiman, tetapi cerminan nyata dari tata kelola infrastruktur yang kurang responsif terhadap tantangan alam yang sudah diprediksi sebelumnya.
MERUJUK data dari BMKG, curah hujan di Semarang sepanjang musim hujan kerap mencapai 300-500 mm per bulan, angka yang tergolong tinggi menurut klasifikasi curah hujan di wilayah pesisir Jateng. Namun yang paling menyedihkan bukan hanya intensitas hujannya, melainkan kondisi jalan yang terus menerus rusak bahkan setelah musim hujan berakhir.
Fenomena ini mudah diamati di sejumlah titik strategis Kota Semarang. Pada akhir Oktober hingga awal November 2025, misalnya, banjir yang berlangsung selama sebelas hari berturut-turut merendam Jalan Pantura Kaligawe Raya sehingga aspalnya retak, bergelombang, hingga berlubang di beberapa titik.
Bukan hanya sekadar lubang kecil yang bisa ditambal semalam, tetapi kerusakan pada jalan arteri utama yang menghubungkan kota dengan wilayah lainnya. Jalan nasional di depan Universitas Islam Sultan Agung hingga Terminal Terboyo sempat ditutup dan diperbaiki oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional pascabanjir .
Kerusakan yang terjadi bukanlah kejadian tunggal. Laporan Ombudsman Jawa Tengah menyebut bahwa aduan masyarakat mengenai jalan berlubang dan rusak terus meningkat, mencakup ruas jalan nasional, provinsi, dan kota .
Titik-titik seperti Jalan Brigjen Sudiarto di Pedurungan, Jalan Prof Hamka (jalur Mijen-Ngaliyan), hingga daerah Gunungpati menjadi contoh nyata ketidakmanfaatan perbaikan interim yang cepat rusak begitu hujan datang. Bahkan di Pasar Johar, Jalan Pedamaran yang rusak lama belum diperbaiki, sehingga setelah hujan lubang-lubangnya terisi air dan memakan korban pengendara yang tergelincir .
Kerusakan infrastruktur ini berimbas luas pada kehidupan masyarakat. Akses transportasi terganggu, waktu tempuh membengkak, biaya operasional angkutan meningkat, hingga potensi kecelakaan bertambah.
Dampaknya paling terasa oleh kelompok rentan seperti pengendara roda dua yang dipaksa melewati jalan penuh lubang berair. Tidak sekadar kehilangan kenyamanan, mereka bertaruh nyawa setiap kali melintasi ruas jalan yang rusak.
Kondisi ini juga menunjukkan kegagalan sistem perawatan jalan jangka panjang. Banyak ruas yang hanya diperbaiki secara temporer, tambal sulam aspal yang tidak memperbaiki struktur dasarnya sehingga ketika hujan deras kembali datang, kerusakan pun ikut pulih. Ini bukanlah perbaikan; ini adalah repetisi kegagalan yang diprediksi.
Pemerintah kota dan provinsi sudah seharusnya melihat hujan deras bukan sebagai “musibah” yang tak bisa dihindari, tetapi sebagai tantangan yang sudah bisa diprediksi dan diantisipasi. Curah hujan tinggi di Semarang bukan fenomena baru, melainkan kenyataan iklim tropis yang terjadi setiap tahun . Dengan demikian, perencanaan infrastruktur jalan harus memperhitungkan berbagai parameter teknis seperti kapasitas drainase yang lebih besar, pemilihan material tahan lembap, serta struktur pondasi yang lebih kuat di wilayah dengan tanah lunak atau rawan banjir.
Audit Kualitas
Selain itu, aspek pengawasan juga krusial. Seberapa sering kontraktor, pengawas teknis, hingga instansi pemerintah melakukan audit kualitas jalan dan drainase? Seberapa transparan data anggaran perbaikan jalan, dan bagaimana mekanisme akuntabilitasnya? Kerusakan berulang setiap musim hujan menunjukkan bahwa ada masalah sistemik, bukan sekadar kejadian insidental.
Masyarakat berhak mendapatkan jalan yang aman, tidak sekadar saat musim kemarau tamat. Pemerintah pun berkewajiban menyediakan pelayanan infrastruktur yang menjamin keselamatan publik, bukan sekadar menyelesaikan proyek fisik yang kemudian cepat rusak setelah diuji cuaca.
Hujan tidak boleh lagi dijadikan kambing hitam; ia hanyalah faktor pemicu, bukan akar masalah. Akhirnya, jika kerusakan jalan kembali menjadi headline berita setiap musim hujan, itu berarti kita gagal belajar dari pengalaman sendiri.
Semarang butuh strategi infrastruktur yang adaptif terhadap iklim, bukan sekadar perbaikan dangkal yang berulang. Jalan yang kokoh dan tahan hujan bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga cermin komitmen pemerintah terhadap keselamatan dan kenyamanan warganya. Jalan rusak bukan sekadar lubang di permukaan , ia adalah lubang dalam tata kelola yang harus segera ditutup. (*)
