BACAAJA, SEMARANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi jadi omongan di Jawa Tengah. Beberapa sekolah bahkan memutuskan balikin paket makanan yang sudah dikirim.
Penyebabnya? Orang tua murid ramai-ramai protes soal kualitas menu MBG edisi Ramadan.
Keluhan itu sebenarnya sudah disampaikan sekolah ke Badan Gizi Nasional (BGN) lewat pihak penyedia makanan, tapi menurut sekolah perbaikannya nggak kunjung kelihatan.
Bacaaja: Menu Ramadan di Bawah Standar, Jawa Tengah Tertinggi Kasus MBG Bermasalah
Bacaaja: Menu MBG Banyak Dikeluhkan, Wali Kota Solo Respati Minta Pemda Dikasih Kewenangan
Akhirnya, beberapa sekolah memilih langkah tegas: paket makanannya dikembalikan.
Sekolah boleh tolak MBG
Menanggapi hal itu, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang bilang keputusan sekolah itu sah-sah saja. Menurut dia, sejak awal memang nggak ada aturan yang mewajibkan sekolah menerima program MBG.
“Boleh mengembalikan, bahkan menolak juga tidak masalah. Tinggal bikin surat pernyataan saja,” kata Nanik setelah rapat koordinasi MBG di Semarang, baru-baru ini.
Ia menambahkan, masih banyak sekolah lain yang justru antre ingin mendapatkan program ini. Jadi kalau ada yang menolak, paketnya bisa dialihkan ke sekolah lain.
Namun ada konsekuensinya. Kalau sekolah menolak, BGN menganggap kebutuhan gizi siswa di sana sudah tercukupi dan pemerintah tidak lagi ikut mengintervensi.
Orang tua bebas upload menu
Nanik juga menanggapi ramainya foto menu MBG di media sosial. Menurutnya, orang tua bebas mengunggah makanan yang diterima anaknya.
Bahkan, BGN justru terbantu dengan laporan seperti itu. Tapi ada satu catatan: informasinya harus jelas dan faktual.
Mulai dari nama sekolah, lokasi SPPG, sampai daerahnya. Semua harus dicantumkan jelas.
“Kalau jelas, hari itu juga bisa langsung kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Harga paket Ramadan
Selama bulan puasa, menu MBG dikirim dalam bentuk paket makanan kering. Nilainya sekitar Rp8.000 sampai Rp10.000 per paket, bukan Rp15.000 seperti yang sering disebut-sebut.
Kalau ada menu yang nilainya di bawah itu, orangtua atau sekolah diminta langsung melapor ke BGN atau satgas MBG.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap, dari Januari sampai Februari 2026 ada 96 kejadian menonjol terkait program MBG di seluruh Indonesia. Sebanyak 22 kasus terjadi di Jawa Tengah.
Masalahnya macam-macam: makanan bikin siswa sakit, kualitas dapur yang kurang layak, instalasi limbah belum ada, sampai menu yang tidak memenuhi standar.
Akibatnya, 22 dapur penyedia makanan (SPPG) di Jateng harus dihentikan sementara operasinya untuk investigasi.
Kalau masalahnya sudah beres, operasionalnya bisa dibuka lagi.
Namun, sejumlah sekolah memilih berhenti total dari program ini. Contohnya SD Muhammadiyah Temanggung. Sekolah itu menolak MBG setelah dua kali menerima makanan yang tidak layak konsumsi.
“Sudah trauma karena ini kejadian kedua,” kata kepala sekolah Triana Widiastuti.
Sementara di SMP Negeri 1 Tayu, pihak sekolah sampai mengembalikan paket MBG untuk sekitar 900 siswa karena salah satu menu dinilai sudah tidak layak.
Singkatnya, program makan gratis yang awalnya ditujukan untuk memperbaiki gizi siswa kini justru menuai banyak protes.
Di satu sisi pemerintah bilang program ini penting. Tapi di sisi lain, sekolah dan orangtua mulai bersuara: kalau kualitasnya bermasalah, lebih baik ditolak daripada dipaksakan. (*)
