BACAAJA, SEMARANG- Harapan warga Jangli, Tembalang korban terdampak tanah gerak untuk segera pindah ke hunian yang lebih aman tampaknya masih harus tertunda. Soalnya, rencana relokasi sampai sekarang masih mentok di satu hal klasik: lahan belum tersedia.
Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan menegaskan, kalau urusan lahan bukan kewenangan provinsi. “Kalau relokasi, yang harus cari lahan itu pemerintah kabupaten/kota. Dalam kasus ini, ya Kota Semarang,” jelasnya, Kamis (9/4/2026). Artinya, sebelum ada lahan yang jelas, relokasi belum bisa jalan. Titik.
Baca juga: Tanah Bergerak, Relokasi Warga Jangli Disiapkan
Saat ini, warga masih bertahan di tenda darurat yang ironisnya berdiri di atas lahan sewa. Dan kabar kurang enaknya, masa sewa itu bakal habis pada 16 April 2026. “Lokasi pengungsian itu masih sewa. Kami juga belum dapat update terbaru soal kelanjutannya,” tambah Bergas.
Dari sisi prosedur, alurnya juga cukup jelas: Pemkot Semarang harus lebih dulu memastikan lahan. Setelah itu, baru bisa mengajukan bantuan ke Pemprov Jateng.
Bahkan untuk bantuan rumah rusak pun, pengajuan harus lewat wali kota ke gubernur. Selama belum ada pengajuan, provinsi nggak bisa langsung turun tangan. “Kalau tidak ada pengajuan, ya kami anggap bisa ditangani sendiri oleh pemkot,” tegasnya.
Bantuan Dana
Pemprov sendiri hanya bisa membantu dalam bentuk dana melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Nilainya berkisar Rp10 juta untuk rumah rusak berat, hingga Rp15 juta untuk rumah roboh total.
Tapi ada satu masalah mendasar: uang tanpa lahan, tetap nggak bisa jadi rumah. “Kalau uangnya ada tapi tanahnya nggak ada, mau bangun di mana?” sindirnya.
Belajar dari daerah lain seperti Brebes, Cilacap, hingga Banjarnegara, relokasi bisa cepat dilakukan karena pemerintah daerahnya sudah lebih dulu menyiapkan lahan.
Baca juga: Triastono Risau Tanah Terus Bergerak, Warga Deliksari Bertahan di Tengah Ancaman Longsor
Untuk hunian tetap (huntap), syaratnya bahkan lebih ketat. Status tanah harus jelas dan aman dari potensi bencana serupa. “Jangan sampai sudah dibangun, tapi ternyata tanahnya masih rawan gerak. Itu malah jadi masalah baru,” katanya.
Di sisi lain, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng sebelumnya menyebut kewenangan relokasi sudah diambil alih oleh Pemprov Jateng. Ia juga mengungkapkan bahwa lahan yang ditempati warga saat ini merupakan milik pihak lain, sehingga Pemkot tidak bisa sembarangan memberikan bantuan RTLH.
Di atas kertas, semua punya peran. Kota cari lahan, provinsi kasih bantuan. Tapi di lapangan, warga justru jadi penonton, nunggu keputusan yang tak kunjung datang. Sementara tanah terus bergerak, dan kepastian… masih ikut geser entah ke mana. (tebe)
