BACAAJA, SEMARANG- Pemerintah dituntut tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga harus cepat, terbuka, dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital.
Pesan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Transformasi Komunikasi Publik di Era Digital: Penguatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Publik” yang digelar Sekretariat DPRD Provinsi Jateng di Hotel Pandanaran Simpang Lima, Semarang, Senin (6/7/2026).
Wakil Ketua DPRD Jateng, Muhammad Saleh mengatakan, perkembangan teknologi telah mengubah lanskap komunikasi publik secara drastis. Jika dulu masyarakat harus menunggu berita di televisi atau koran keesokan harinya, kini informasi dapat tersebar dalam hitungan detik melalui berbagai platform media sosial.
“Setiap orang sekarang bisa menjadi sumber informasi. Ada siaran langsung di TikTok, Instagram, Facebook, dan berbagai platform lainnya. Informasi bergerak secara real time dan bisa diakses siapa saja dari mana pun,” ujarnya. Senin (6/7/2026).
Baca juga: Pemekaran Brebes, DPRD Jateng Mulai Susun Peta Jalan
Menurut Saleh, perubahan tersebut turut memengaruhi cara pemerintah mengambil kebijakan. Di tengah derasnya arus informasi, opini publik kini terbentuk jauh lebih cepat dan kerap menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
Ia menyinggung munculnya istilah no viral, no justice, yang menggambarkan bagaimana isu yang ramai diperbincangkan di media sosial sering kali mendapat perhatian lebih cepat dari pemerintah.
“Informasi sekarang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan proses birokrasi. Di sinilah tantangannya, bagaimana pemerintah tetap bekerja sesuai mekanisme, tetapi juga mampu menjawab ekspektasi masyarakat yang menginginkan respons cepat,” katanya.
Saleh menjelaskan, setiap kebijakan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, harus melalui proses yang panjang. Mulai dari tahap perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengesahan sebelum akhirnya dapat direalisasikan. Namun, masyarakat sering kali berharap pembangunan segera dilakukan setelah aspirasi disampaikan.
“Kadang masyarakat mengira setelah aspirasi dicatat, pembangunan akan langsung dikerjakan. Padahal ada tahapan panjang yang harus dilalui. Karena itu komunikasi publik menjadi penting agar masyarakat memahami proses tersebut,” jelasnya.
Pemahaman Utuh
Ia menambahkan, komunikasi pemerintah saat ini tidak cukup hanya sebatas menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan. Yang lebih penting adalah menjelaskan alasan, proses, dan tujuan di balik setiap kebijakan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh.
“Kalau hanya melaporkan kegiatan, itu belum cukup. Yang dibutuhkan masyarakat adalah penjelasan mengenai proses, alasan, dan tujuan dari setiap kebijakan yang diambil,” ucapnya.
Menurut Saleh, media sosial telah menghapus batas ruang dan waktu. Sebuah informasi dapat dengan cepat mengangkat citra seseorang maupun sebuah institusi, tetapi dalam waktu yang sama juga dapat menjatuhkannya.
Baca juga: Komisi B DPRD Jateng Dorong Digitalisasi Koperasi
Karena itu, ia menilai kolaborasi antara pemerintah, media massa, dan Komisi Informasi menjadi semakin penting dalam menghadirkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin membangun parlemen yang semakin terbuka dan semakin dekat dengan masyarakat. Sinergi dengan media menjadi bagian penting agar setiap kebijakan dapat dipahami publik secara utuh, bukan hanya dari potongan-potongan informasi yang beredar di media sosial,” pungkasnya.
Di era digital, yang paling berbahaya bukan hanya hoaks yang menyebar cepat, tetapi juga penjelasan yang datang terlambat. Sebab ketika ruang kosong informasi dibiarkan terlalu lama, media sosial hampir selalu siap mengisinya, entah dengan fakta, opini, atau sekadar asumsi. (dul)
