BACAAJA, SEMARANG- Pemprov Jateng bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) membuat “ajang perjodohan” khusus sektor pangan. Bukan untuk cari pasangan hidup, melainkan mempertemukan 111 produsen dengan 99 offtaker atau pembeli bahan pokok penting agar distribusi pangan makin lancar dan harga tetap terkendali.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi TPID dan Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah (KAD) Intra Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (10/6/2026).
Hadir dalam kegiatan itu Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M Nur Nugroho, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Menurut Luthfi, menjaga inflasi bukan hanya soal angka statistik, tetapi memastikan masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang masuk akal.
Baca juga: Inflasi Jateng: Dari Cabai Pedas sampai Emas, Tantangan dan Harapan di Tangan Luthfi–Yasin
“Kita ingin ada kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, produsen, dan offtaker. Kalau distribusi lancar dan stok tersedia, harga bisa lebih stabil dan inflasi tetap terjaga,” ujarnya.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jateng dinilai memiliki tanggung jawab besar menjaga pasokan pangan. Karena itu, Luthfi menegaskan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah harus menjadi prioritas sebelum pasokan dikirim ke luar daerah.
Salah satu strategi yang didorong adalah memperkuat distribusi antardaerah melalui kerja sama dan sistem aglomerasi pangan agar tidak ada wilayah yang kelebihan stok sementara daerah lain kekurangan pasokan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jateng, M Nur Nugroho mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Belum Efisien
Menurutnya, persoalan pangan sering kali bukan karena produksi kurang, melainkan distribusinya yang belum efisien. Karena itu, para produsen dan pembeli sengaja dipertemukan agar rantai pasok menjadi lebih pendek dan efektif. “Yang kita lakukan hari ini adalah mempertemukan produsen dengan offtaker supaya transaksi dan kerja sama bisa langsung terbangun,” katanya.
Dalam forum tersebut, komoditas yang paling banyak diburu pembeli adalah beras dengan 30 peminat. Disusul cabai sebanyak 25 peminat, minyak goreng 24 peminat, bawang merah 13 peminat, jagung empat peminat, dan telur tiga peminat.
Sementara dari sisi produsen, cabai menjadi komoditas dengan pasokan terbanyak yang ditawarkan oleh 33 produsen. Kemudian beras 28 produsen, jagung 25 produsen, bawang merah 20 produsen, telur ayam empat produsen, dan minyak goreng dua produsen.
BI Jateng juga menyiapkan basis data khusus agar komunikasi antara produsen, pembeli, dan TPID bisa berjalan lebih cepat saat terjadi gejolak harga maupun pasokan.
Secara wilayah, Kabupaten Klaten dan Kota Semarang menjadi daerah dengan potensi kerja sama terbesar, masing-masing mencatat sebelas peluang transaksi. Disusul Banjarnegara, Banyumas, Kendal, dan Wonosobo yang masing-masing memiliki tujuh potensi kerja sama.
Baca juga: Tekan Inflasi, Luthfi Dorong Toko TPID dan Kuatkan Rantai Pangan Lokal
Di sisi produsen, Kabupaten Demak dan Grobogan tampil sebagai daerah dengan peluang kerja sama terbanyak, masing-masing sembilan potensi transaksi. Sementara Batang dan Brebes memiliki tujuh peluang kerja sama.
Acara tersebut juga menghasilkan penandatanganan sejumlah kerja sama konkret. Salah satunya antara BUMP PT Kalingga Makmur Sejahtera Kabupaten Jepara dengan Gapoktan Karya Manunggal Kabupaten Rembang untuk komoditas beras.
Selain itu, wilayah Banyumas Raya juga menyepakati kerja sama distribusi sejumlah komoditas strategis seperti cabai, beras, jagung, bawang merah, hingga minyak goreng.
Inflasi memang tak bisa diajak kompromi, tapi bisa dicegah sebelum bikin pusing. Di tengah harga pangan yang sering naik turun seperti grafik saham, Jateng memilih mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu ruangan. Sebab kadang masalah pangan bukan karena sawah tak panen, melainkan karena yang punya barang dan yang butuh barang terlalu lama saling mencari tanpa pernah bertemu. (tebe)
