BACAAJA, SEMARANG – Perubahan lahan di lima daerah aliran sungai (DAS) di Kota Semarang menjadi perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah.
Pengawasan pembangunan dinilai perlu dilakukan secara terpadu karena perubahan di kawasan hulu bisa berdampak pada wilayah lain yang berada di sepanjang aliran sungai.
Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan WALHI Jawa Tengah, Bagas Kurniawan, mengatakan perubahan lahan terjadi di DAS Beringin, Karanganyar, Silandak, Babon, dan Garang.
Bacaaja: Peneliti: Banjir Semarang Tak Bakal Tuntas bila Hulu Terus Dibabat
Bacaaja: Pakar Soroti Arah Pembangunan Kota Semarang: Soal Pesisir hingga Tata Ruang
“Perubahan lahan lintas-DAS memerlukan pengawasan yang terintegrasi. Aliran air tidak mengikuti batas administratif,” kata Bagas.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa ditangani hanya berdasarkan pembagian wilayah kecamatan. Sebab, perubahan kondisi lingkungan di satu kawasan DAS dapat memengaruhi wilayah lain yang terhubung dalam sistem aliran air yang sama.
Tekanan pembangunan juga terjadi di kawasan resapan air. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan industri, dan kebutuhan permukiman mendorong perluasan fisik kota, terutama di Banyumanik, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, dan Tembalang.
Dampak persoalan tata air terlihat di sejumlah wilayah hilir. WALHI mencatat genangan di Kecamatan Gayamsari bisa bertahan hingga tiga hari.
Salah satu kejadian yang disorot terjadi pada Februari 2020. Luapan Banjir Kanal Timur saat itu berdampak pada 13 RT di sembilan RW dengan jumlah warga terdampak mencapai 2.775 jiwa.
Ketinggian genangan juga berbeda di setiap wilayah. Di Kecamatan Ngaliyan, banjir tercatat mencapai 1–1,5 meter. Sementara di Pedurungan, ketinggiannya berkisar 15 sentimeter hingga satu meter.
Perbedaan tersebut menunjukkan penanganan banjir perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kondisi DAS masing-masing. Pembenahan infrastruktur di hilir perlu berjalan beriringan dengan perlindungan kawasan resapan di hulu. (bae)
