BACAAJA, JAKARTA – Drama sengketa lahan di Makassar kembali jadi sorotan, kali ini melibatkan dua nama besar: PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Di balik angka 16,4 hektare, ternyata ada cerita panjang yang sudah berakar sejak 1990-an.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akhirnya buka suara soal kisruh ini. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bilang, kasus ini bukan hal baru, tapi baru mencuat karena pemerintah sedang bersih-bersih data pertanahan.
“Kasus ini produk lama, dari tahun 1990-an. Sekarang terungkap karena kami sedang menata ulang sistem supaya lebih transparan dan tertib,” ujar Nusron, Selasa (11/11/2025).
Dari hasil penelusuran, BPN menemukan lahan yang diperebutkan itu ternyata punya dua dasar hak berbeda. Di satu sisi ada sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla, diterbitkan pada 8 Juli 1996 dan berlaku sampai 2036.
Tapi di sisi lain, lahan yang sama juga punya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama PT GMTD, hasil kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar di era 1990-an. Di sinilah simpul masalahnya mulai ruwet.
Sengketa makin rumit karena ada gugatan lain dari Mulyono, juga putusan Pengadilan Negeri Makassar tahun 2000 yang memenangkan GMTD dalam perkara melawan Manyombalang Dg. Solong. Namun, kata Nusron, keputusan itu hanya berlaku untuk pihak-pihak yang bersengketa saat itu.
“Putusan pengadilan hanya mengikat pihak yang berperkara dan ahli warisnya, tidak otomatis berlaku untuk pihak lain,” jelasnya.
Fakta hukum, lanjut Nusron, menunjukkan bahwa lahan tersebut memang memiliki lebih dari satu dasar hak dan subjek hukum. Karena itu, penyelesaiannya nggak bisa hanya mengacu pada satu putusan, tapi harus lewat proses administrasi yang teliti.
“Ini bukan perkara siapa yang kuat, tapi siapa yang punya dasar hukum paling jelas. Kita nggak bisa generalisasi,” tegasnya.
Nusron juga memastikan kementeriannya netral, tidak berpihak ke pihak mana pun, termasuk PT Hadji Kalla, PT GMTD, maupun individu lain yang ikut terseret dalam polemik ini.
“Kami berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan siapa pun. Tugas kami memastikan semua hak atas tanah punya dasar yang sah dan jelas,” ujarnya lagi.
Kasus ini pun jadi pengingat bahwa urusan tanah di Indonesia masih jadi ladang rumit yang sering berujung panjang. Apalagi kalau menyangkut lahan strategis di kota besar seperti Makassar.
Banyak pihak berharap sengketa ini segera beres, apalagi dua nama besar yang terlibat punya dampak besar terhadap iklim investasi dan kepercayaan publik.
Meski begitu, publik tetap penasaran—siapa sebenarnya pemilik sah 16,4 hektare lahan itu? PT Hadji Kalla dengan HGB-nya, atau PT GMTD dengan HPL yang lebih dulu ada?
Kementerian ATR/BPN belum mengumumkan keputusan final, tapi Nusron menegaskan penyelesaian akan berbasis data, bukan tekanan. “Kami periksa satu per satu, data lama, arsip sertifikat, dan proses penerbitannya,” katanya.
Langkah itu jadi bagian dari reformasi agraria yang sedang digenjot pemerintah, termasuk digitalisasi dokumen tanah supaya kasus seperti ini tidak terulang.
Nusron pun menutup dengan pernyataan lugas: “Kalau sistemnya tertib, nggak ada lagi ruang abu-abu. Siapa yang punya hak jelas, dia yang sah.”
Kini, semua mata tertuju ke Makassar. Di balik angka 16,4 hektare, ada pertaruhan besar antara sejarah, bisnis, dan kepastian hukum—dan publik menunggu siapa yang akan benar-benar memegang sertifikat terakhir. (*)
