BACAAJA, JAKARTA – Persiapan haji 2026 ternyata nggak sepenuhnya mulus. Di balik rencana besar pemberangkatan jemaah, ada cerita soal logistik yang sempat bikin deg-degan, mulai dari beras sampai bumbu dapur yang ikut tersendat di tengah jalan.
Hal ini diungkap langsung oleh Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat kerja bareng Komisi VIII DPR RI. Dalam forum itu, ia blak-blakan soal kendala yang dihadapi dalam penyediaan konsumsi untuk jemaah haji tahun depan.
Salah satu masalah yang cukup krusial adalah pengiriman beras dalam jumlah besar. Rencana awal sebenarnya sudah disusun matang, tapi situasi global tiba-tiba berubah drastis.
Beras yang sebelumnya sudah dikapalkan ternyata terdampak konflik di kawasan Timur Tengah, tepatnya terkait Iran. Kondisi ini bikin jalur distribusi jadi nggak aman dan berpotensi gagal total.
“Termasuk Bulog kemarin sempat mengapalkan pada awal Ramadan sejumlah 2.200 ton beras, tapi dua hari setelah pengapalan meletus perang sehingga kemungkinan besar tidak akan bisa jadi diberangkatkan berasnya,” ujar Irfan dalam rapat tersebut.
Situasi ini tentu bikin pemerintah harus putar otak. Pasalnya, kebutuhan konsumsi untuk jemaah haji jumlahnya besar dan harus dipastikan aman serta tepat waktu.
Nggak cuma beras, kendala juga muncul di pengiriman bumbu makanan. Proses administrasi ternyata jadi hambatan tersendiri yang nggak bisa dianggap sepele.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah sertifikat kesehatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tanpa dokumen ini, pengiriman bahan makanan nggak bisa dilanjutkan.
“Kendala berupa persyaratan health certificate dari BPOM masih dalam proses koordinasi, serta adanya 32 ton yang gagal kirim via laut dan saat ini dilakukan re-ekspor melalui jalur udara,” jelas Irfan.
Artinya, ada puluhan ton bahan yang sebelumnya sudah siap kirim, tapi harus dialihkan jalurnya karena terkendala aturan dan kondisi lapangan.
Di tengah situasi ini, pemerintah akhirnya memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak. Salah satunya adalah beras untuk petugas haji.
Jumlahnya memang lebih kecil dibanding kebutuhan total jemaah, tapi tetap penting untuk memastikan operasional di lapangan berjalan lancar.
Total sekitar 30 ton beras disiapkan khusus untuk sekitar 1.600 petugas haji. Fokusnya bukan hanya jumlah, tapi juga kualitas.
Beras yang dipilih punya spesifikasi premium, seperti jenis Pandan Wangi dari Cianjur dengan butiran panjang dan tingkat pecahan rendah.
Selain kualitas, harga juga jadi pertimbangan. Pemerintah memastikan harga beras tetap di bawah pasar agar efisien dari sisi anggaran.
Untuk menghindari kendala serupa, jalur distribusi pun diubah. Pengiriman yang sebelumnya mengandalkan jalur laut kini dialihkan ke kargo udara.
Langkah ini diambil agar proses lebih cepat dan minim risiko, meski biaya logistik tentu jadi lebih tinggi.
Saat ini, produksi beras masih terus berjalan di daerah Cianjur. Di saat yang sama, proses administrasi ekspor-impor juga dikebut.
Targetnya, pengiriman bisa dilakukan dalam waktu dekat tanpa hambatan berarti. Pemerintah ingin memastikan semuanya siap sebelum musim haji dimulai.
Rencananya, pengiriman beras untuk petugas ini akan dilakukan pada 12 April mendatang menggunakan jalur udara.
Langkah cepat ini jadi bukti bahwa pemerintah berusaha adaptif menghadapi situasi global yang nggak menentu.
Meski dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari konflik internasional sampai urusan administrasi, upaya pemenuhan konsumsi jemaah tetap jadi prioritas utama.
Kondisi ini juga jadi pengingat bahwa penyelenggaraan haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga manajemen logistik skala besar yang kompleks.
Ke depan, pemerintah diharapkan bisa menyiapkan strategi cadangan agar distribusi kebutuhan jemaah tetap aman meski ada gangguan global.
Dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, harapannya pelaksanaan haji 2026 tetap berjalan lancar tanpa mengurangi kualitas layanan bagi para jemaah. (*)
