BACAAJA, JAKARTA – Antrean haji yang panjang bukan cuma bikin calon jemaah harus menunggu bertahun-tahun, tetapi juga membuka celah bagi praktik curang. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan adanya potensi percaloan hingga aksi menyerobot giliran keberangkatan ke Tanah Suci.
Tito menilai tingginya minat masyarakat untuk berhaji bisa memicu penyalahgunaan dalam pengaturan antrean. Salah satu modus yang dikhawatirkan adalah calon jemaah yang seharusnya masih menunggu lama justru berusaha mendapatkan kesempatan berangkat lebih cepat melalui cara-cara yang tidak semestinya.
Untuk menutup celah tersebut, pemerintah mulai mengandalkan data kependudukan dan teknologi biometrik sebagai alat verifikasi identitas calon jemaah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membenahi tata kelola haji agar antrean berjalan lebih tertib dan tidak mudah dimanipulasi.
Data Dukcapil Jadi Kunci
Dukungan itu disampaikan Tito saat penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Kesehatan di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Menurut Tito, persoalan kuota dan antrean haji berpotensi memunculkan moral hazard atau tindakan yang memanfaatkan celah sistem demi keuntungan pribadi. Praktik percaloan dan upaya mendahului jadwal keberangkatan menjadi dua hal yang perlu diantisipasi.
Kemendagri pun siap mendukung Kementerian Haji dan Umrah melalui pemanfaatan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut dinilai bisa membantu memastikan identitas calon jemaah sesuai dengan informasi resmi yang tersimpan dalam sistem pemerintah.
Tito menjelaskan, cakupan data kependudukan yang dikelola Kemendagri sudah mencapai sekitar 98 persen dari total 270 juta penduduk Indonesia. Basis data tersebut juga dilengkapi informasi biometrik yang dapat digunakan untuk mencocokkan identitas seseorang.
Wajah Calon Jemaah Bakal Diverifikasi
Teknologi biometrik yang tersedia mencakup pengenalan wajah, sidik jari, hingga retina atau iris mata. Salah satu teknologi yang bisa dimanfaatkan adalah face recognition, yakni sistem yang mencocokkan wajah seseorang dengan data identitas dalam basis data pemerintah.
Melalui mekanisme ini, calon jemaah diharapkan tidak mudah memakai identitas orang lain untuk mengakali urutan keberangkatan. Verifikasi juga dapat membantu petugas mendeteksi ketidaksesuaian antara identitas yang digunakan dan orang yang bersangkutan.
Tito mencontohkan, seseorang yang seharusnya baru mendapat giliran berangkat haji sekitar 10 tahun mendatang tidak semestinya bisa begitu saja maju menjadi berangkat tahun depan dengan memanfaatkan identitas berbeda.
Dengan pencocokan wajah, identitas orang yang bersangkutan bisa diketahui sehingga upaya manipulasi antrean menjadi lebih sulit dilakukan.
“Kalau ada yang main-main menggunakan nama orang lain misalnya, identitas yang lain, yang tadinya dia mengantre untuk 10 tahun mendatang, dia tiba-tiba mau tahun depan, susah akan melakukan permainan itu lagi,” ujar Tito.
Benahi Tata Kelola Haji dan Umrah
Pemanfaatan data Dukcapil ini menjadi salah satu bentuk dukungan Kemendagri terhadap perbaikan layanan haji dan umrah. Pemerintah berharap sistem verifikasi yang lebih kuat dapat membantu mencegah penyalahgunaan identitas sekaligus menjaga ketertiban antrean calon jemaah.
Tingginya permintaan untuk berangkat ke Tanah Suci membuat pengelolaan kuota dan jadwal keberangkatan perlu dijalankan secara transparan. Karena itu, penggunaan teknologi dinilai dapat membantu mempersempit ruang bagi pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari panjangnya antrean.
Meski begitu, penerapan sistem tersebut tetap membutuhkan koordinasi antarkementerian agar data kependudukan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pelayanan haji. Dengan dukungan verifikasi biometrik, pemerintah berharap proses keberangkatan lebih tertib, identitas calon jemaah lebih terjamin, dan praktik percaloan maupun penyerobotan antrean bisa ditekan. (*)
