BACAAJA, SEMARANG – Kebutuhan tenaga kesehatan di Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Mulai dari perawat hingga dokter spesialis, sejumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah masih membutuhkan tambahan sumber daya manusia agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan sebanyak 2.076 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2026 kepada pemerintah pusat. Usulan itu terdiri dari 1.321 formasi CPNS dan 755 formasi PPPK.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Dhoni Widianto, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sejak Maret lalu. Formasi yang diajukan didominasi kebutuhan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Bacaaja: Begini Nasib Honorer (Non-ASN) Yang Tidak Lolos PPPK dan CASN
Bacaaja: Jelang Pembukaan Seleksi CASN 2026, Pemprov: Jangan Percaya Calo Berkedok Orang Dalam
“Jumlah total yang kami usulkan 2.076 formasi. Sebagian besar memang untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).
Kebutuhan tenaga kesehatan yang masih tinggi juga diakui oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah. Menurutnya, hampir setiap kali pemerintah daerah mengajukan formasi ASN, sektor kesehatan selalu menjadi prioritas karena masih banyak kekurangan tenaga di lapangan.
Ia mencontohkan kebutuhan dokter yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dokter spesialis. Kondisi tersebut membuat sejumlah rumah sakit daerah masih harus merekrut tenaga dokter melalui skema Badan Layanan Umum (BLU) atau non-ASN.
“Kalau dokter memang masih kurang, terutama dokter spesialis. Karena itu beberapa rumah sakit masih menggunakan pola BLU untuk memenuhi kebutuhan pelayanan,” katanya.
Selain dokter, kebutuhan tenaga perawat juga masih cukup besar. Tak heran jika dalam usulan formasi yang diajukan tahun ini, tenaga kesehatan menjadi salah satu kelompok dengan porsi terbesar.
Meski demikian, jumlah yang diajukan pemerintah daerah belum tentu seluruhnya disetujui pemerintah pusat. Penentuan kuota CASN tetap berada di tangan KemenPAN-RB setelah dilakukan perhitungan dan analisis kebutuhan secara nasional.
Sementara itu, di tengah tingginya minat masyarakat untuk menjadi ASN, BKD Jawa Tengah mengingatkan warga agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Masyarakat diminta hanya mengikuti perkembangan terkait seleksi CASN melalui kanal resmi pemerintah.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur informasi atau janji dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Semua informasi resmi nantinya akan disampaikan melalui pemerintah dan instansi terkait,” kata Dhoni.
Di balik usulan ribuan formasi tersebut, terdapat kebutuhan nyata untuk memastikan layanan pendidikan dan kesehatan dapat menjangkau masyarakat dengan lebih baik, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan tenaga profesional. (dul)
