BACAAJA, JAKARTA – Kalau kamu kira kontrakan Rp2 juta udah mahal, coba bandingin sama “kontrakan elite” ala anggota DPR yang dikasih tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Iya, betul. Lima puluh juta. Per bulan. Buat ngekos.
Alasan resmi? Menurut Ahmad Sahroni, skema tunjangan tunai jauh lebih “efisien” dibanding fasilitas rumah dinas. “Kalau dikasih rumah dinas, perawatannya bisa 10 kali lipat. AC rusak, perabotan, gas, itu semua anggaran besar. Jadi lebih efisien kalau langsung tunjangan tunai,” ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Rabu (20/8/2025).
Logika ini terdengar keren kalau dibacain di ruang rapat ber-AC. Tapi di telinga rakyat yang masih mikirin bayar kos-kosan 800 ribu per bulan, rasanya kayak lagi dicekoki meme “udah miskin jangan ngeluh.”
Apalagi, jumlah anggota DPR ada 580 orang. Bayangin aja, kalau dikali Rp50 juta, negara mesti nyiapin Rp29 miliar setiap bulan, alias Rp348 miliar setahun—itu baru buat ngekos para wakil rakyat. Sementara, di sisi lain, subsidi pupuk aja masih sering dibilang “nguras APBN.”
Sahroni mencoba menenangkan kritik publik dengan bilang anggota DPR juga sering bagi-bagi bantuan sosial. “Banyak kegiatan empati ke masyarakat, cuma nggak semua harus dipublikasikan. Prinsipnya, uang yang diterima juga kembali ke masyarakat,” katanya.
Tapi kalau logikanya gitu, rakyat kayaknya harus banyak-banyak sabar nunggu “cashback empati” cair entah kapan.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Lina Mardiana, malah punya pandangan satir yang lebih nyesek. “Kalau efisiensi ukurannya cuma AC dan gas rusak, berarti standar DPR dalam mengatur anggaran sama aja kayak orang males servis motor, terus milih beli motor baru. Hemat atau pemborosan? Itu pertanyaannya,” ujarnya.
Lina menambahkan, kebijakan ini makin bikin jurang empati DPR ke rakyat melebar. “Di saat masyarakat masih sibuk cari kontrakan murah atau cicilan rumah subsidi, DPR justru bangga menyebut Rp50 juta per bulan itu bentuk penghematan. Padahal, efisiensi itu mestinya diukur dari manfaat publik, bukan kenyamanan elite.”
Pada akhirnya, debat soal tunjangan rumah DPR ini mirip drama sinetron panjang: penuh janji, banyak pembelaan, tapi ending-nya tetap bikin rakyat hanya bisa nyeletuk, “Yaelah, efisien buat siapa?”
Baca yang PENTING! Yang penting, BACA AJA!
