BACAAJA, JAKARTA – Kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Bareskrim Polri ternyata sudah meminta keterangan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya. Pemeriksaan ini cukup menyita perhatian karena keempatnya juga berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo.
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memastikan pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai saksi untuk perkara dugaan makar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan seluruh tersangka dalam kasus penyadapan ilegal sudah dimintai keterangan terkait perkara yang berbeda tersebut.
“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi,” kata Susatyo di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).
59 Saksi Sudah Dimintai Keterangan
Sejak laporan polisi terkait dugaan makar diterbitkan pada 11 November 2026, penyidik telah memeriksa 59 saksi. Polisi juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari dan mengumpulkan bukti pendukung.
Susatyo menjelaskan, penyidik tidak bisa sembarangan menyimpulkan adanya tindakan makar. Ada sejumlah tahapan perbuatan yang harus dibuktikan sebelum perkara tersebut bisa ditarik pada kesimpulan hukum.
Fokus penyidikan saat ini mencakup dugaan adanya pemufakatan, tindakan persiapan, hingga permulaan pelaksanaan perbuatan.
“Kami harus menentukan, kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua ya, dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” jelasnya.
Dia menambahkan, informasi yang beredar di media sosial juga menjadi perhatian penyidik. Namun, setiap informasi harus dicocokkan dengan dokumen dan bukti yang berhasil dikumpulkan.
“Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document. Jadi sebagaimana yang beredar di media sosial dan sebagainya, tentunya semua informasi kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada,” ujar Susatyo.
Gelar Perkara Dilanjutkan ke Kejaksaan
Pada Kamis (19/11/2026), Dittipidum Bareskrim Polri menggelar perkara secara internal. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi sekaligus memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prosedur.
Setelah gelar internal, penyidik dijadwalkan melakukan ekspose bersama tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Jumat (20/11/2026).
“Setelah kami melaksanakan gelar internal, esok kami juga akan melaksanakan ekspose dengan tim JPU,” kata Susatyo.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara dugaan makar tersebut.
Berawal dari Kasus Penyadapan Prabowo
Polisi menegaskan perkara dugaan makar berbeda dengan kasus penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Kedua perkara ditangani direktorat berbeda di Bareskrim Polri, meskipun pengusutan dugaan makar berawal dari pengembangan kasus penyadapan.
Dalam perkara penyadapan ilegal, polisi telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan bukan hanya terhadap Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai dugaan peran masing-masing tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik. Ancaman hukumannya maksimal delapan tahun penjara.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai dugaan akses ilegal, dengan ancaman hukuman maksimal enam atau tujuh tahun penjara sesuai ketentuan yang diterapkan.
Penyidik juga menggunakan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan keterlibatan bersama dalam tindak pidana maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Sementara itu, dari sisi etik kepolisian, Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.
Dengan pemeriksaan 59 saksi dan pengumpulan berbagai dokumen, penyidik kini berupaya mengurai konstruksi perkara dugaan makar. Namun, kepastian ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut masih menunggu hasil penyidikan lebih lanjut. (*)

