Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
  • Info
    • Ekonomi
      • Sirkular
    • Hukum
    • Olahraga
      • Sepak Bola
    • Pendidikan
    • Politik
      • Daerah
      • Nasional
  • Unik
    • Kerjo Aneh-aneh
    • Lakon Lokal
    • Tips
    • Viral
    • Plesir
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
Reading: Bandar Judol hingga Penipu Kripto Terancam Miskin Aset
Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
Follow US
  • Info
  • Unik
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
© 2025 Bacaaja.co
NasionalPolitik

Bandar Judol hingga Penipu Kripto Terancam Miskin Aset

Nugroho P.
Last updated: November 19, 2026 2:20 pm
By Nugroho P.
4 Min Read
Share
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Ist)
SHARE

BACAAJA, JAKARTA – Pelaku kejahatan tak cukup hanya dihukum penjara. Harta yang diduga berasal dari tindak pidana juga bisa menjadi sasaran negara, termasuk kekayaan bandar judi online (judol), penipu investasi bodong, hingga pelaku penipuan berkedok investasi kripto.

Peluang tersebut mengemuka setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, aturan ini tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Jangkauannya juga menyentuh berbagai kejahatan yang selama ini merugikan masyarakat, terutama kelompok kecil yang menjadi korban penipuan dan praktik judi online.

Menurut Dasco, aset hasil kejahatan nantinya dapat dirampas negara sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Hasilnya kemudian dikelola melalui badan pengelolaan hasil perampasan aset untuk dikembalikan bagi kepentingan masyarakat.

“Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Kenapa kemudian tadi ada badan pengelolaan hasil perampasan aset,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Terdakwa Kabur, Aset Tetap Bisa Diburu

Dasco menjelaskan, salah satu hal penting dalam aturan tersebut adalah mekanisme perampasan aset yang tetap bisa berjalan dalam kondisi tertentu, termasuk ketika terdakwa melarikan diri.

Artinya, keberadaan pelaku yang tidak diketahui bukan berarti aset yang berkaitan dengan tindak pidana otomatis aman dari penyitaan. Selama memenuhi ketentuan undang-undang, harta tersebut tetap bisa menjadi objek perampasan.

“Jadi misalnya terdakwanya kabur tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita,” ujarnya.

Dia menyebut, pengaturan ini diharapkan membuat penanganan kejahatan tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku, tetapi juga mengejar keuntungan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas ilegal.

Dengan begitu, pelaku tidak bisa begitu saja menikmati kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Bandar Judi Online Ikut Jadi Sasaran

Salah satu kejahatan yang secara khusus disorot Dasco adalah judi online. Praktik tersebut dinilai telah memakan banyak korban, termasuk masyarakat kecil yang kehilangan uang akibat terjerat permainan judi di internet.

Selain bandar judol, sejumlah tindak pidana lain yang disebut dapat menjadi sasaran perampasan aset antara lain penipuan investasi kripto, investasi bodong, hingga penipuan berkedok perjalanan ibadah umrah.

“Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” jelasnya.

Dasco berharap aturan tersebut menjadi salah satu senjata untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.

Dia menilai, bandar judi online yang selama ini meraup keuntungan dari masyarakat harus menghadapi konsekuensi serius, termasuk kehilangan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

“Iya, iya. Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online,” tuturnya.

RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu perkembangan penting dalam perjalanan legislasi di DPR RI. Rancangan aturan tersebut diketahui telah melalui proses pembahasan selama 18 tahun.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, RUU Perampasan Aset telah disepakati dalam pembicaraan tingkat I oleh Komisi III DPR bersama pemerintah.

Pada Kamis (19/11/2026), DPR akhirnya mengesahkan rancangan tersebut menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.

Dengan pengesahan ini, pemerintah dan DPR diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengejar hasil kejahatan. Namun, pelaksanaan perampasan aset tetap harus mengikuti mekanisme dan persyaratan hukum yang berlaku agar tidak mengabaikan hak-hak pihak terkait. (*)

You Might Also Like

Anggaran Ekonomi Kreatif Dipangkas, DPR: Jangan Sampai “Mesin Baru” Kehabisan Bensin

3,1 Juta Hektar Lahan Sawit Ilegal Dibiarkan Mangkrak! Menteri Nusron Cuma Nonton?

Raih Indeks Integritas Tertinggi, KPK Ingatkan Jateng Perkuat Pencegahan Korupsi

ASN, Ingat Ya! Liburan Nggak Boleh Pakai Mobil Dinas

100 Persen Kelurahan di Solo Sudah Bentuk Koperasi Merah Putih, Jadi yang Pertama di Jateng

TAGGED:judolkriptomiskin asetUU Perampasan Aset
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp
Previous Article Kabarnya Listyo Sigit Sudah Diperiksa soal Dugaan Makar Prabowo

Ikuti Kami

FacebookLike
InstagramFollow
TiktokFollow

Must Read

Bandar Judol hingga Penipu Kripto Terancam Miskin Aset

Kabarnya Listyo Sigit Sudah Diperiksa soal Dugaan Makar Prabowo

FESTIVAL BASA JAWA: Peserta sedang lomba pidato bahasa Jawa dalam Festival Basa Jawa Jenjang SMA 2026 di Kampung Budaya Unnes, Kamis (19/11/2026). (bae)

Serunya Festival Basa Jawa Jenjang SMA 2026 di Kampung Budaya Unnes

TANGGUL JEBOL - Petugas memantau bannjir di Mangunharjo dan Mangkang, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/11/2026). Banjir merendam permukiman warga setelah tanggul sungai di wilayah tersebut jebol sepanjang 15 meter. (Dok BPBD Semarang)

Tanggul Sungai di Mangkang Jebol, BPBD Semarang Ingatakn Belum Puncak Musim Hujan

Ilustrasi sidang paripurna DPR RI.

DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan RUU Perampasan Aset, Hanya Dihadiri 254 Anggota

- Advertisement -
Ad image

You Might Also Like

Daerah

Kapolri Gaspol, 32 Dapur Gizi Polri di Jateng Resmi Beroperasi!

Oktober 18, 2025
Daerah

Tombak Pusaka Bukan Pajangan! Ngawi Punya Cara Merawat Ingatan Leluhur

November 2, 2026
Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu saat klarifikasi terkait aksi viralnya di sosial media didampingi istri. Atas aksinya yang tidak menghargai rakyat dan negara, Wahyudin kini dipecat PDI-P dan disiapkan PAW. Foto; istimewa.
PolitikViral

Klarifikasi dan Sanksi: Kontroversi Wahyudin Moridu Viral “Rampok Uang Negara”

September 20, 2025
Daerah

Lagi Panas di Pansus Angket, Bupati Sudewo Tiba-tiba Nongol di Acara Pramuka

Agustus 23, 2025

Diterbitkan oleh PT JIWA KREASI INDONESIA

  • Kode Etik Jurnalis
  • Redaksi
  • Syarat Penggunaan (Term of Use)
  • Tentang Kami
  • Kaidah Mengirim Esai dan Opini
Reading: Bandar Judol hingga Penipu Kripto Terancam Miskin Aset
© Bacaaja.co 2026
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?