BACAAJA, JAKARTA – Pelaku kejahatan tak cukup hanya dihukum penjara. Harta yang diduga berasal dari tindak pidana juga bisa menjadi sasaran negara, termasuk kekayaan bandar judi online (judol), penipu investasi bodong, hingga pelaku penipuan berkedok investasi kripto.
Peluang tersebut mengemuka setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, aturan ini tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Jangkauannya juga menyentuh berbagai kejahatan yang selama ini merugikan masyarakat, terutama kelompok kecil yang menjadi korban penipuan dan praktik judi online.
Menurut Dasco, aset hasil kejahatan nantinya dapat dirampas negara sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Hasilnya kemudian dikelola melalui badan pengelolaan hasil perampasan aset untuk dikembalikan bagi kepentingan masyarakat.
“Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Kenapa kemudian tadi ada badan pengelolaan hasil perampasan aset,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Terdakwa Kabur, Aset Tetap Bisa Diburu
Dasco menjelaskan, salah satu hal penting dalam aturan tersebut adalah mekanisme perampasan aset yang tetap bisa berjalan dalam kondisi tertentu, termasuk ketika terdakwa melarikan diri.
Artinya, keberadaan pelaku yang tidak diketahui bukan berarti aset yang berkaitan dengan tindak pidana otomatis aman dari penyitaan. Selama memenuhi ketentuan undang-undang, harta tersebut tetap bisa menjadi objek perampasan.
“Jadi misalnya terdakwanya kabur tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita,” ujarnya.
Dia menyebut, pengaturan ini diharapkan membuat penanganan kejahatan tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku, tetapi juga mengejar keuntungan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas ilegal.
Dengan begitu, pelaku tidak bisa begitu saja menikmati kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
Bandar Judi Online Ikut Jadi Sasaran
Salah satu kejahatan yang secara khusus disorot Dasco adalah judi online. Praktik tersebut dinilai telah memakan banyak korban, termasuk masyarakat kecil yang kehilangan uang akibat terjerat permainan judi di internet.
Selain bandar judol, sejumlah tindak pidana lain yang disebut dapat menjadi sasaran perampasan aset antara lain penipuan investasi kripto, investasi bodong, hingga penipuan berkedok perjalanan ibadah umrah.
“Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” jelasnya.
Dasco berharap aturan tersebut menjadi salah satu senjata untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.
Dia menilai, bandar judi online yang selama ini meraup keuntungan dari masyarakat harus menghadapi konsekuensi serius, termasuk kehilangan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
“Iya, iya. Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online,” tuturnya.
RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu perkembangan penting dalam perjalanan legislasi di DPR RI. Rancangan aturan tersebut diketahui telah melalui proses pembahasan selama 18 tahun.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, RUU Perampasan Aset telah disepakati dalam pembicaraan tingkat I oleh Komisi III DPR bersama pemerintah.
Pada Kamis (19/11/2026), DPR akhirnya mengesahkan rancangan tersebut menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.
Dengan pengesahan ini, pemerintah dan DPR diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengejar hasil kejahatan. Namun, pelaksanaan perampasan aset tetap harus mengikuti mekanisme dan persyaratan hukum yang berlaku agar tidak mengabaikan hak-hak pihak terkait. (*)

