BACAAJA, SURABAYA – Kasus perjokian UTBK-SNBT 2026 di Universitas Negeri Surabaya tiba-tiba jadi bahan obrolan panas, bukan cuma karena pelanggarannya, tapi juga karena sosok pelakunya yang jauh dari bayangan “joki amatiran”. Alih-alih terlihat panik atau gugup, pria muda yang diamankan justru tampil santai, bahkan terkesan seperti sudah sangat paham situasi yang dihadapinya.
Dari informasi yang dihimpun, joki tersebut berusia sekitar 23 hingga 24 tahun. Usianya masih muda, tapi kemampuan akademiknya disebut di atas rata-rata. Ini yang bikin pihak kampus makin heran, karena pelaku bukan sekadar coba-coba, melainkan terlihat seperti orang yang sudah terbiasa dengan tekanan dan sistem seleksi ketat seperti UTBK.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Martadi, terang-terangan mengaku terkejut dengan sikap pelaku. Selama proses pemeriksaan, tidak ada tanda-tanda kepanikan yang biasanya muncul dari orang yang tertangkap basah melakukan pelanggaran serius.
“Yang bersangkutan sangat tenang, tidak ada raut khawatir, tidak gemetar sama sekali. Ini menunjukkan mereka cukup profesional,” ujar Martadi saat memberikan keterangan, Rabu (22/4).
Hal yang bikin makin geleng kepala, ketenangan itu tetap bertahan bahkan setelah pelaku mengakui perbuatannya. Tidak ada perubahan ekspresi yang signifikan, seolah-olah situasi tersebut sudah ia prediksi sebelumnya.
“Setelah mengaku pun, dia tetap terlihat tenang,” lanjut Martadi, menggambarkan kondisi yang tidak biasa dalam kasus seperti ini.
Dari hasil pendalaman, terungkap juga bahwa pelaku sengaja tidak membawa identitas apa pun saat mengikuti ujian. Tidak ada KTP, tidak ada kartu mahasiswa, bahkan dokumen kecil sekalipun. Ini bukan kelalaian, tapi diduga bagian dari strategi yang sudah dirancang.
Menurut pihak kampus, langkah tersebut kemungkinan besar bertujuan untuk meminimalisir jejak yang bisa ditelusuri. Jika membawa identitas resmi, risiko terbongkar akan jauh lebih besar dan cepat.
“Mereka tidak dibekali KTP atau kartu identitas lain. Kalau sampai membawa kartu mahasiswa misalnya, itu bisa langsung terdeteksi asalnya,” jelas Martadi.
Meski pelaku mengaku bukan mahasiswa aktif, pernyataan itu justru memicu keraguan. Dengan kemampuan akademik yang dimiliki, pihak kampus menilai hampir mustahil jika ia hanya lulusan SMA tanpa pengalaman pendidikan lanjutan.
“Tidak logis kalau hanya lulusan SMA. Kemungkinan dia mahasiswa atau sudah sarjana, tapi memang tidak mau mengaku,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dugaan adanya pelatihan khusus juga mencuat. Pelaku disebut mampu menghafal identitas peserta yang dijokinya secara detail, mulai dari nama lengkap hingga data keluarga. Ini menunjukkan ada sistem yang lebih besar di balik aksi tersebut.
“Dia dilatih menghafalkan nama, orang tua, dan data lainnya. Jadi, ketika ditanya, bisa menjawab dengan lancar,” kata Martadi lagi.
Namun, tidak semua pengakuan pelaku berjalan mulus. Dalam beberapa kesempatan, keterangannya justru berubah-ubah, terutama soal latar belakang pribadi dan motif melakukan perjokian.
Ia sempat mengaku berasal dari keluarga kurang mampu, seolah ingin menggambarkan bahwa tindakannya didorong oleh kebutuhan ekonomi. Tapi pernyataan itu dianggap tidak konsisten dengan sikap dan kemampuan yang ditunjukkan.
“Pengakuannya berubah-ubah. Dia bilang tidak dibayar, tetapi itu sulit dipercaya. Tidak mungkin orang pintar mengambil risiko tanpa imbalan,” tegas Martadi.
Kasus ini akhirnya membuka mata banyak pihak bahwa praktik perjokian UTBK bukan lagi sekadar aksi nekat individu, tapi diduga sudah berkembang menjadi sistem yang rapi dan terorganisir. Ada pola, ada strategi, bahkan ada indikasi pelatihan khusus.
Dengan terungkapnya kasus ini, kampus dan panitia seleksi diharapkan bisa memperketat sistem pengawasan. Sebab kalau pelakunya saja sudah se-“profesional” ini, bukan tidak mungkin masih ada jaringan lain yang belum terdeteksi.
Di sisi lain, publik juga mulai mempertanyakan bagaimana sistem seleksi bisa ditembus dengan cara seperti ini. Apakah celahnya terlalu besar, atau justru pelakunya memang berada satu langkah di depan?
Yang jelas, kasus ini bukan cuma soal pelanggaran aturan, tapi juga soal integritas pendidikan. Ketika orang yang seharusnya lolos karena kemampuan digantikan oleh joki, maka keadilan dalam seleksi jadi dipertanyakan.
Cerita dari Surabaya ini seolah jadi pengingat keras bahwa dunia pendidikan juga tidak kebal dari praktik curang yang semakin canggih. Dan kalau tidak segera dibenahi, kepercayaan publik bisa ikut tergerus pelan-pelan. (*)
