BACAAJA, SEMARANG – Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, dibilang nggak terkenal. Popularitasnya kalah dengan kepala daerah lain.
Di sisi lain, hampir setiap postingan tentang Ahmad Luthfi, selalu dirujak netzien. Namun, yang lebih penting untuk ditelisik, gimana kinerjanya pada satu tahun pertama ia memimpin?
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Zulkifli, bilang kerja pemerintah daerah seharusnya dilihat dari data, bukan dari popularitas gubernurnya.
Bacaaja: Setahun Luthfi-Yasin, Konsep Collaborative Government Jadi Andalan
Bacaaja: Kades Curhat ke Luthfi: Dari Bankeu Sampai Puskesmas Dibahas
“Alat ukurnya terkait dengan pemerintahan dan pembangunan itu sudah ada. Datanya terbuka dan bisa dibaca,” kata Zulkifli, Senin (23/2/2026).
Menurut dia, ukuran paling jujur buat menilai kerja Ahmad Luthfi dan wakilnya, Taj Yasin Maimoen adalah RPJMD. Tercapai berarti jalan, meleset berarti belum beres. Sesimpel itu.
Dalam setahun terakhir, ada delapan indikator yang dipakai buat mengukur kinerja. Mulai dari kemiskinan, reformasi birokrasi, sampai pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.
Soal kemiskinan, angkanya ada di 9,39 persen. Masih masuk target, jadi dinilai tercapai. Indeks Reformasi Birokrasi malah tembus 94,06, lebih tinggi dari target 91,5.
Ekonomi juga relatif aman. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ada di angka 5,37 persen, di atas target. Tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,66 persen dan masuk kategori tercapai.
Tapi bukan berarti tanpa catatan. Indeks Integritas Nasional belum sesuai target dan jadi pekerjaan rumah. Meski begitu, Jawa Tengah masih di peringkat dua nasional karena tren penurunan terjadi hampir di semua provinsi.
Zulkifli menyebut kondisi ini lebih rapi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dulu, hampir tiap tahun ada empat sampai lima indikator yang gagal tercapai. Sekarang, jumlahnya ditekan dan terus dibenahi.
Di akhir paparan, Zulkifli seperti menyindir soal isu popularitas. Menurutnya, mau populer atau tidak, jawabannya ada di data.
Pengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menilai capaian kinerja Pemprov Jateng sebenarnya cukup memuaskan. Tapi masyarakat belum melihat itu.
“Indikator pembangunannya begitu memuaskan, hampir tercapai semua. Tapi ibarat pepatah, rame ing gawe, sepi ing pamrih,” ujarnya.
Menurut Nur Hidayat, masalahnya ada pada jarak antara kinerja birokrasi dan persepsi publik. Di satu sisi, kinerja terlihat baik di atas kertas. Di sisi lain, publik tidak sepenuhnya menangkap hasilnya.
“Kinerja bagus tapi tidak terlihat, kalau ini terus terjadi, akan muncul mispersepsi, dan lama-lama bisa mendegradasi capaian itu sendiri,” kritiknya. (bae)
