BACAAJA, SEMARANG- Pemprov Jateng kembali ngegas kolaborasi bareng BPJS Kesehatan buat memastikan layanan kesehatan masyarakat nggak cuma jalan, tapi juga optimal. Hal ini dibahas dalam audiensi antara BPJS Kesehatan dan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, di Semarang, Jumat (10/4/2026).
Dalam pertemuan itu, obrolannya nggak sekadar formalitas. Mulai dari capaian, tantangan, sampai arah kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jateng ikut dikuliti.
Baca juga: UHC Jateng Tembus 98,68%, Tapi Banyak yang Belum Aktif Bayar BPJS! Yuk, Disiplin Bareng!
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati bahkan ngasih apresiasi ke Pemprov Jateng karena kontribusinya dalam menjaga iuran tetap lancar, terutama untuk kelompok tertentu.
Tapi di balik capaian itu, ada “PR” yang belum kelar. Per 1 April 2026, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Jateng udah tembus 98,81 persen, melewati target nasional 98,6 persen. Artinya, hampir semua warga sudah terdaftar. Tapi masalahnya ada di keaktifan.
Target Nasional
Tingkat peserta aktif baru di angka 73,16 persen. Masih jauh dari target nasional 80 persen. Jadi, banyak yang terdaftar, tapi belum tentu rutin pakai atau bayar iuran.
Menanggapi hal ini, Luthfi menegaskan kalau layanan kesehatan dasar tetap jadi prioritas utama pemerintah daerah. Anggaran pun harus fokus ke program yang langsung terasa manfaatnya buat masyarakat. “Prioritasnya layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY Guyur Klaim Rp5,7 T Selama 2025
Nggak cuma soal kuratif (pengobatan), Pemprov juga mulai dorong pendekatan promotif dan preventif. Salah satunya lewat program “Speling” alias dokter spesialis keliling, biar layanan kesehatan bisa jemput bola, bukan nunggu pasien datang.
Dari pihak Dinas Kesehatan Jateng, kolaborasi program Speling dengan BPJS juga lagi diperkuat, supaya jangkauan layanan makin luas dan merata. Ke depan, Pemprov Jateng memastikan bakal terus ngerapatin barisan, mulai dari BPJS, pemda kabupaten/kota, sampai fasilitas kesehatan, biar layanan kesehatan makin inklusif dan berkualitas.
Angkanya sudah hampir sempurna, tinggal realitanya yang dikejar. Karena punya BPJS itu satu hal, benar-benar bisa dipakai saat butuh, itu cerita lain. (tebe)
