BACAAJA, JAKARTA – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali ramai dibahas setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung menemui sejumlah anak yang menjalani perawatan akibat dugaan keracunan makanan. Dalam kunjungannya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Gibran menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah kepada keluarga korban.
Kunjungan itu dilakukan Gibran di RS Efarina Etaham dan RSU Amanda Berastagi pada Jumat, 11 September 2026. Selain melihat kondisi para pelajar, Gibran juga mendengarkan langsung keluhan keluarga, mulai dari kebutuhan obat hingga kemungkinan membawa pasien ke rumah sakit rujukan di Medan atau Jakarta.
Gibran mengatakan pemerintah tidak ingin persoalan kesehatan anak berhenti sebatas penanganan di rumah sakit. Ia memastikan keluhan keluarga akan diteruskan kepada pihak terkait, sementara pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan akan diupayakan mendapat rujukan sesuai kebutuhan medis.
“Tadi saya datangi satu-satu bapak, ibu, semuanya. Keluhannya apa, butuh obat apa, atau butuh referensi ke Jakarta atau Medan, sedang kami penuhi semua sesuai izin dari orang tua,” kata Gibran.
Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah terkait persoalan yang dialami para korban.
“Atas nama pemerintah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujar Gibran.
Menurutnya, kesehatan anak menjadi hal utama yang harus segera dipastikan. Pemerintah, kata dia, akan berupaya agar anak-anak yang terdampak bisa pulih dan kembali mengikuti aktivitas sekolah.
“Kami pastikan anak-anak bisa sehat dan bersekolah kembali,” katanya.
Gibran Bawa Dokter Pribadi ke Karo
Tak hanya datang untuk melihat kondisi korban, Gibran juga membawa dokter pribadinya saat kunjungan tersebut. Dokter itu diminta berkoordinasi dengan rumah sakit dan membantu memastikan pasien yang membutuhkan penanganan lebih intensif bisa segera mendapat tindak lanjut.
Gibran bahkan meminta dokter pribadinya untuk sementara berada di Karo. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu koordinasi apabila ada korban yang perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan di luar daerah.
“Ini saya ke sini membawa dokter pribadi saya. Saya minta dokter saya tinggal di sini dulu, untuk mengkoordinasikan sekiranya ada anak-anak yang butuh penanganan lebih intens di Jakarta,” ujar Gibran.
Pemerintah juga menyatakan persoalan pelaksanaan MBG menjadi bahan evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN). Gibran menyebut berbagai masukan dari keluarga korban akan disampaikan kepada pimpinan pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, pernyataan Kepala BGN Sudaryono terkait ramainya kritik terhadap MBG ikut menjadi sorotan. Dalam video yang beredar di media sosial, Sudaryono menyebut pelaksanaan MBG secara keseluruhan tidak mengalami persoalan seperti yang ramai dibicarakan di media sosial.
Menurut Sudaryono, pihak yang banyak membicarakan persoalan MBG antara lain guru, orang tua siswa, wartawan, hingga oknum LSM. Ia menyebut ramainya kritik tersebut berkaitan dengan kepentingan ideologis dan politik.
“Yang ramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis,” kata Sudaryono.
BGN Tetap Jatuhkan Sanksi ke SPPG
Di sisi lain, BGN juga telah mengambil sejumlah langkah terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah. Sudaryono sebelumnya mengatakan dapur yang tidak sesuai ketentuan dapat ditutup, sementara kepala dapur maupun pekerja yang dianggap tidak kompeten bisa dikeluarkan.
BGN juga memperketat pengawasan di lapangan. Salah satunya dengan mewajibkan kepala SPPG berada di dapur ketika proses memasak berlangsung. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari perubahan tata kelola untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG.
Sekolah juga diminta memastikan makanan yang diterima aman sebelum dibagikan kepada siswa. Sudaryono meminta makanan MBG yang tidak memiliki label batas waktu konsumsi pada setiap ompreng agar tidak dibagikan kepada siswa.
Untuk kasus gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan MBG, Sudaryono mengatakan proses pidana diserahkan kepada aparat penegak hukum. BGN sebelumnya menyebut sejumlah kasus telah masuk tahap penyelidikan, bahkan ada yang sudah naik ke penyidikan.
DPR Soroti Pernyataan Sudaryono
Pernyataan Sudaryono soal pihak-pihak yang mengkritik MBG kemudian mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Ia menyayangkan jika keluhan guru dan orang tua yang mengalami langsung persoalan di lapangan dianggap sebagai upaya membuat kegaduhan.
Charles menilai orang tua maupun guru memiliki alasan untuk menyampaikan kondisi yang mereka temui, terutama ketika menyangkut kesehatan anak. Menurutnya, penyampaian keluhan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mencari kejelasan dan memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Tentu saya menyayangkan adanya statement seperti ini, karena kalau ada orang tua atau guru-guru yang mengalami keracunan terhadap anak-anaknya ya, saya rasa untuk speak out itu tujuannya bukan untuk membuat gaduh, tetapi untuk mencari kebenaran dan mungkin sebagian ingin mencari keadilan,” kata Charles.
Ia juga menilai guru memiliki kepentingan untuk memastikan keamanan siswa di sekolah. Karena itu, kritik terhadap pelaksanaan MBG menurutnya perlu dilihat sebagai masukan atas program yang menyangkut langsung kesehatan anak.
Sebelumnya, Charles juga meminta pemerintah memastikan korban dugaan keracunan MBG mendapatkan pelayanan kesehatan hingga benar-benar pulih, termasuk pemeriksaan lanjutan dan kebutuhan medis lainnya.
Di tengah polemik tersebut, BGN terus melakukan pembenahan tata kelola MBG, termasuk memperketat pengawasan dapur dan prosedur keamanan makanan. Pemerintah dan BGN juga menghadapi tuntutan agar penanganan terhadap korban serta evaluasi program berjalan seiring dengan upaya memastikan makanan yang diterima siswa tetap aman.(*)
