BACAAJA, BANDUNG — Kabar kurang enak datang dari dunia pendidikan di Jawa Barat. Ribuan tenaga honorer sekolah lagi-lagi harus gigit jari karena hak mereka belum cair. Bukan sehari dua hari, tapi sudah masuk bulan kedua, tepatnya sejak Maret sampai April 2026.
Situasi ini bikin banyak pihak angkat suara. Soalnya, tenaga honorer ini bukan cuma guru, tapi juga staf tata usaha, petugas keamanan, sampai kebersihan yang tiap hari memastikan sekolah tetap berjalan normal.
Dinas Pendidikan Jawa Barat akhirnya buka suara soal kondisi ini. Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto, menyebut jumlah honorer yang terdampak cukup besar dan tersebar di berbagai daerah.
Menurut data yang dihimpun, ada sekitar 3.823 tenaga honorer yang belum menerima gaji selama dua bulan terakhir. Angka ini mencerminkan betapa luasnya dampak persoalan tersebut di lingkungan pendidikan.
Purwanto menjelaskan, penyebab utama keterlambatan ini bukan karena kelalaian daerah semata. Ada faktor regulasi dari pusat yang ikut memengaruhi proses pencairan gaji tersebut.
Kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu kendala utama. Aturan ini membuat proses administrasi pembayaran harus disesuaikan ulang.
“Jumlahnya 3.823, ada guru, ada TU, keamanan, dan kebersihan. Tertunda dua bulan, jadi, kami belum bisa membayarkan gajinya karena terbentur edaran Menpan RB,” kata Purwanto saat dikonfirmasi, Rabu (22/4).
Meski begitu, pihak Dinas Pendidikan tidak tinggal diam. Mereka saat ini sedang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari jalan keluar yang paling memungkinkan.
Purwanto menegaskan bahwa solusi sedang dibahas bersama gubernur. Skema pembayaran yang tepat tengah dirumuskan agar hak para honorer tetap bisa dipenuhi.
“Solusinya lagi dicari. Yang jelas mereka sudah bekerja dan sekolah juga membutuhkan, kami cari skema pembayarannya seperti apa,” ujarnya.
Di lapangan, para honorer tetap menjalankan tugas seperti biasa. Mereka mengajar, mengurus administrasi, hingga menjaga lingkungan sekolah tanpa kepastian kapan gaji akan diterima.
Tenaga honorer ini tersebar di berbagai SMA dan SMK di seluruh Jawa Barat. Peran mereka krusial, terutama dalam menutup kekurangan tenaga pengajar di beberapa mata pelajaran.
Purwanto menyebut, beban kerja para honorer sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka harus saling mengisi kekurangan jam mengajar.
“Seperti guru bahasa Indonesia itu bisa ngajar yang lain, kekurangannya diisi oleh yang lain, tergantung pelajaran. Rata-rata sudah sesuai jam mengajar,” jelasnya.
Kondisi ini memperlihatkan fleksibilitas para honorer dalam menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan. Meski begitu, soal kesejahteraan masih jadi pekerjaan rumah besar.
Di sisi lain, peluang rekrutmen honorer baru juga belum jelas. Dinas Pendidikan memilih fokus menyelesaikan persoalan yang ada terlebih dahulu.
Purwanto mengaku belum bisa memastikan apakah akan ada penambahan tenaga honorer dalam waktu dekat. Semua masih menunggu perkembangan kebijakan dan kebutuhan di lapangan.
“Rekrutmen baru juga harus memikirkan yang sedang bekerja. Memaksimalkan dulu yang ini, kalau ini bisa dioptimalkan makin bagus,” katanya.
Kebutuhan tenaga pendidikan di Jawa Barat sendiri sebenarnya sangat besar. Totalnya mencapai sekitar 60 ribu orang, mencakup guru hingga tenaga pendukung lainnya.
Angka tersebut menunjukkan adanya gap yang cukup lebar antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di sektor pendidikan.
Sementara itu, status para honorer saat ini juga masih belum jelas. Mereka belum diangkat menjadi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Meski status belum berubah, mereka tetap dituntut menjalankan tugas seperti biasa. Hal ini yang kemudian memunculkan dilema di kalangan tenaga honorer.
Dari sisi anggaran, kebutuhan gaji honorer sebenarnya tidak kecil. Dalam satu bulan, totalnya bisa mencapai sekitar Rp7 miliar.
Jika dihitung selama dua bulan, berarti ada sekitar Rp14 miliar yang belum tersalurkan kepada para tenaga honorer tersebut.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut pengelolaan anggaran yang cukup besar.
Di tengah situasi ini, harapan para honorer sederhana. Mereka hanya ingin hak yang sudah seharusnya diterima bisa segera dibayarkan.
Bagi mereka, gaji bukan sekadar angka, tapi juga penopang kehidupan sehari-hari. Terlebih di tengah kebutuhan yang terus meningkat.
Pemerintah daerah kini dituntut bergerak cepat. Koordinasi dengan pusat jadi kunci agar masalah ini tidak berlarut-larut.
Jika tidak segera diselesaikan, dampaknya bisa meluas. Bukan hanya ke tenaga honorer, tapi juga ke kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peran honorer masih sangat vital. Tanpa mereka, operasional sekolah bisa terganggu.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah. Apakah solusi akan segera ditemukan, atau justru masalah ini akan berulang di masa depan.
Yang jelas, dua bulan tanpa gaji bukan hal sepele. Apalagi bagi ribuan tenaga honorer yang setiap hari tetap mengabdi di dunia pendidikan.
