BACAAJA, SEMARANG- Di tengah derasnya arus kendaraan dan mobilitas Kota Semarang, masih ada perlintasan kereta api yang berjalan dengan sistem sederhana bahkan bisa dibilang seadanya.
Di kawasan Tugurejo, keselamatan pengguna jalan belum sepenuhnya ditopang oleh sistem resmi, melainkan bergantung pada kesadaran warga dan kewaspadaan penjaga palang manual.
Perlintasan yang menghubungkan RT 6 dan RT 11/RW 1, ini menjadi jalur alternatif bagi warga sekitar. Aktivitas lalu lintas di titik tersebut tergolong ramai, mulai dari pengendara motor, mobil, hingga pelajar dan warga yang beraktivitas sehari-hari. Namun di balik ramainya aktivitas itu, tersimpan potensi bahaya yang tidak kecil.
Usman (60), penjaga palang di lokasi tersebut, sudah hampir dua tahun menjalankan tugasnya. Setiap hari, ia harus sigap memperhatikan kondisi rel dan arus kendaraan, tanpa bantuan sistem otomatis. “Kadang orang cuma tengak-tengok saja, padahal kereta sudah dekat. Ya jelas bahaya,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Baca juga: Ketika Disiplin Diabaikan, Wajar Bila Tragedi Berulang di Perlintasan Kereta
Tidak ada alarm otomatis, tidak ada palang elektrik, bahkan tidak ada sistem peringatan yang memadai. Semua bergantung pada pengamatan langsung dan komunikasi sederhana. Dalam kondisi tertentu, keputusan harus diambil dalam hitungan detik.
Menariknya, selama Usman berjaga, belum pernah terjadi kecelakaan di titik tersebut. Namun kondisi ini bukan berarti aman. Justru, menurutnya, situasi tersebut lebih tepat disebut “beruntung”.
Sebab, fasilitas yang ada saat ini jauh dari kata ideal. Palang yang digunakan merupakan hasil swadaya masyarakat, begitu pula dengan sistem penjagaannya. “Ini semua dari warga. RT yang ngurus, bukan dari kelurahan apalagi Pemkot,” kata Usman.
Inisiatif warga ini lahir dari kebutuhan mendesak akan keselamatan. Tanpa menunggu bantuan pemerintah, masyarakat sekitar bergotong royong membangun palang sederhana agar risiko kecelakaan bisa ditekan.
Ditanggung Warga
Namun upaya tersebut tentu memiliki keterbatasan. Selain dari sisi fasilitas, persoalan juga muncul dari aspek pendanaan. Biaya operasional, termasuk gaji penjaga, sepenuhnya ditanggung oleh warga.
Dalam sebulan, dana sekitar Rp1 juta dikumpulkan untuk membayar dua orang penjaga yang bertugas secara bergantian. Dengan nominal tersebut, masing-masing penjaga hanya menerima bagian yang sangat minim dibandingkan dengan beban tanggung jawab yang mereka pikul. “Ya sedikit, tapi tanggung jawabnya besar,” tutur Usman.
Di sisi lain, perhatian dari pemerintah dinilai masih belum terasa. Bahkan, menurut Usman, hingga saat ini belum ada keterlibatan nyata dari pihak kelurahan maupun pemerintah kota dalam pengelolaan perlintasan tersebut.
Kondisi ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem pengelolaan perlintasan sebidang, terutama di titik-titik yang tidak masuk dalam prioritas utama pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Sengkarut Perlintasan KA di Jalan Nasional Banyak Telan Korban, Pemerintah Abai?
Padahal, dengan frekuensi kereta yang cukup sering melintas, sekitar setiap satu jam sekali risiko kecelakaan tetap tinggi, terlebih jika pengguna jalan tidak disiplin.
Keberadaan penjaga palang manual seperti Usman menjadi garda terdepan dalam menjaga keselamatan. Namun tanpa dukungan sistem yang memadai, peran tersebut menjadi sangat berat dan penuh risiko.
Apa yang terjadi di Tugurejo menjadi potret nyata bahwa keselamatan di jalan tidak selalu hadir dari sistem yang canggih. Di beberapa titik, keselamatan justru lahir dari kepedulian warga yang berusaha melindungi lingkungannya dengan segala keterbatasan yang ada.
Meski demikian, upaya swadaya ini seharusnya tidak menjadi solusi jangka panjang. Tanpa dukungan infrastruktur yang layak dan perhatian dari pemerintah, perlintasan seperti ini akan terus berada dalam bayang-bayang bahaya.
Sebab pada akhirnya, keselamatan bukan hanya soal ada atau tidaknya palang, tetapi bagaimana sistem dan kesadaran berjalan beriringan untuk melindungi setiap nyawa yang melintas.
Di Tugurejo, teknologi boleh ketinggalan, tapi kepedulian warga jalan terus. Ironisnya, saat sistem belum hadir, justru warga yang jadi “fitur keselamatan utama”. Masalahnya, ini bukan aplikasi yang bisa di-update, sekali lengah yang dipertaruhkan bukan data, tapi nyawa. (dul)
Tulisan ini bagian dari fokus utama bacaaja.co pekan ini, “Keselamatan dan Kenyamaanan Berkendara di Kota Semarang”. (Red)
