BACAAJA, JOMBANG – Kabar kurang sedap datang dari sektor industri di Jombang. Sekitar seribu pekerja PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) terancam kehilangan pekerjaan setelah perusahaan mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja dalam skala besar.
Rencana tersebut langsung memicu kegelisahan di kalangan karyawan. Banyak pekerja yang selama bertahun-tahun menggantungkan penghasilan dari perusahaan plywood itu kini dihantui ketidakpastian nasib.
Persoalan ini menjadi pembahasan serius dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar DPRD Jombang bersama pihak perusahaan dan perwakilan serikat pekerja pada Senin, 15 Juni 2026.
Manajemen PT SGS menjelaskan bahwa langkah pengurangan tenaga kerja bukan keputusan yang diambil secara mendadak. Kondisi bisnis yang terus melemah disebut menjadi alasan utama di balik kebijakan tersebut.
HR Manager PT SGS Jombang, Taufik Rizal Sutisna, mengatakan sekitar 60 persen pekerja berpotensi terdampak dalam gelombang PHK kali ini.
Meski jumlahnya besar, pihak perusahaan menyebut angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan beberapa unit usaha lain dalam grup yang mengalami pengurangan tenaga kerja hingga mencapai 80 persen.
Menurut manajemen, keputusan PHK bukan hanya berat bagi pekerja, tetapi juga bagi perusahaan yang harus menyiapkan dana kompensasi dalam jumlah besar.
Di balik rencana tersebut, perusahaan mengaku sudah lebih dulu melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan operasional tanpa harus memangkas jumlah karyawan secara masif.
Bahkan sejak akhir 2025, perusahaan telah dua kali melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai langkah penyelamatan usaha.
Gelombang pertama dilakukan pada penghujung tahun lalu, kemudian disusul pengurangan tenaga kerja berikutnya menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.
Namun langkah tersebut ternyata belum mampu memperbaiki kondisi keuangan perusahaan secara signifikan.
Manajemen menilai akar persoalan berasal dari melemahnya permintaan pasar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Situasi ekonomi global yang belum stabil ikut memberi tekanan pada industri berbasis ekspor seperti plywood.
Ketegangan geopolitik di sejumlah negara dan perang dagang yang masih berlangsung disebut berdampak langsung terhadap pasar internasional.
Amerika Serikat yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor produk perusahaan juga mengalami perlambatan sektor properti.
Ketika pembangunan properti melambat, kebutuhan material berbahan kayu ikut menurun. Dampaknya terasa hingga ke pabrik-pabrik pengolahan kayu di Indonesia.
Penurunan permintaan tersebut membuat produksi tidak lagi berjalan seoptimal beberapa tahun sebelumnya.
Perusahaan mengaku terus mencatat kerugian dalam beberapa periode terakhir. Salah satu kerugian terbesar disebut terjadi pada tahun 2022.
Dalam pemaparannya, manajemen menyebut kerugian perusahaan secara keseluruhan bisa mencapai sekitar Rp100 miliar setiap tahun.
Beban terbesar berasal dari biaya bahan baku dan ongkos produksi yang tetap tinggi meski volume penjualan menurun.
Di sisi lain, perusahaan juga harus menjaga operasional agar tetap berjalan dan memenuhi berbagai kewajiban kepada pekerja.
Manajemen mengungkapkan bahwa kebutuhan dana pesangon dan hak-hak karyawan diperkirakan mencapai sekitar Rp50 miliar jika PHK terhadap hampir seribu pekerja benar-benar dilaksanakan.
Karena itu, perusahaan mengaku sempat menunda penyampaian informasi secara terbuka sambil menghitung kesiapan pembiayaan kompensasi.
Pihak perusahaan menegaskan bahwa PHK dipilih sebagai opsi terakhir setelah berbagai langkah efisiensi dinilai belum cukup menyelamatkan kondisi usaha.
Menurut mereka, tanpa penghematan yang signifikan, keberlangsungan operasional perusahaan justru bisa terancam lebih besar.
Meski begitu, alasan tersebut belum mampu meredakan kekhawatiran para pekerja yang terdampak.
Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana PHK massal tersebut.
Ketua SBPJ, Hadi Purnomo, meminta perusahaan menghentikan sementara proses PHK dan membuka ruang dialog lebih lanjut dengan manajemen pusat.
Menurut serikat pekerja, masih ada peluang mencari solusi lain sebelum keputusan pengurangan tenaga kerja dijalankan.
Mereka juga menyoroti adanya pekerja yang telah menandatangani dokumen PHK karena khawatir kehilangan hak pesangon jika menolak.
Padahal, menurut serikat, pesangon merupakan hak normatif yang wajib diberikan perusahaan sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, muncul pula pertanyaan terkait laporan adanya pekerja outsourcing yang disebut mengisi posisi yang sebelumnya ditempati karyawan tetap.
Informasi tersebut menjadi salah satu poin yang dipersoalkan serikat pekerja karena dinilai menimbulkan tanda tanya di tengah rencana PHK besar-besaran.
Di tengah tarik ulur kepentingan perusahaan dan pekerja, nasib hampir seribu karyawan kini masih menunggu kepastian. Banyak keluarga berharap ada jalan tengah yang bisa ditemukan agar badai PHK tidak semakin meluas dan dampaknya terhadap kehidupan para pekerja dapat diminimalkan. (*)
