BACAAJA, SEMARANG – Pembagian desil atau kelompok dalam pendataan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mendapat sorotan tajam. Banyak warga ngerasa mereka salah masuk desil.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen ngasih tips agar desil dalam DTSEN bisa disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat.
Politikus PPP yang akrab disapa Gus Yasin itu meminta masyarakat untuk aktif mengajukan sanggahan apabila menemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Bacaaja: Cara Cek Desil, Apakah Kamu Layak Terima Bansos Atau Malah Masuk Golongan Super Kaya
Bacaaja: Cara Bupati Temanggung Jamin Kesehatan Warga: Balinkes Sediakan Bantuan Hingga Rp2,4 Juta per Orang
Menurut Gus Yasin, sistem pendataan penerima bantuan sosial terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan penyempurnaan dari sistem pendataan sebelumnya.
“Ini sudah kita evaluasi dari tahun ke tahun. Dulu ada DTKS, kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan dan sekarang menggunakan DTSEN,” kata Gus Yasin, Kamis (20/8/2026).
Ia menjelaskan, data tersebut menjadi acuan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan, mulai dari bantuan langsung hingga program pemberdayaan ekonomi seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Karena menjadi dasar berbagai intervensi pemerintah, akurasi data dinilai sangat penting agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Belakangan, muncul sejumlah keluhan dari warga yang merasa kondisi ekonominya masih terbatas, namun justru masuk kelompok desil yang lebih tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan.
Menurut Gus Yasin, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah telah menyediakan mekanisme sanggah untuk memperbaiki data tersebut.
“Kalau merasa ada yang tidak cocok, sekarang bisa mengajukan sanggahan. Kami tidak mungkin mengetahui satu per satu kondisi masyarakat, sehingga perlu keterlibatan warga,” ujarnya.
Berbeda dengan sistem sebelumnya yang banyak bergantung pada operator di tingkat daerah, kini masyarakat dapat menyampaikan sanggahan secara langsung melalui sistem yang telah disediakan pemerintah.
Tak hanya itu, warga juga dapat mengusulkan nama tetangga atau masyarakat lain yang dinilai layak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam kelompok penerima manfaat.
“Kalau ada tetangganya yang seharusnya masuk kategori penerima bantuan tetapi belum terdata, itu juga bisa diusulkan,” jelasnya.
Gus Yasin menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas data sosial ekonomi. Semakin banyak warga yang aktif memberikan masukan, semakin besar peluang pemerintah memperoleh data yang akurat untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.
Ia pun meminta informasi mengenai mekanisme sanggah tersebut terus disosialisasikan kepada masyarakat agar warga memahami hak mereka untuk memperbaiki data yang dianggap tidak sesuai.
“Yang penting masyarakat tahu bahwa sekarang ada ruang untuk menyanggah dan mengusulkan. Ini harus disampaikan seluas-luasnya,” tutup gus yasin. (dul)
