BACAAJA, BALIKPAPAN – Balikpapan ambil sikap tegas. Bisa jadi itu berada di bibir jura. Berpotensi bukan jadi sikap aman.
Di saat Badan Gizi Nasional (BGN) minta Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap jalan meski sekolah libur, Pemkot Balikpapan justru berani narik tuas ngerem.
Setop sementara selama libur sekolah. Keputusan ini jelas beda arus dan berani.
Bacaaja: Guru Besar UGM Bongkar Anggaran MBG: Nggak Rasional, Mending Buat Tangani Bencana
Bacaaja: BGN Ngotot MBG Tetap Jalan saat Libur Sekolah, Siapa yang Makan?
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Irfan Taufik, bicara lugas. Sekolah libur.
Anak-anak tak datang. Distribusi pun harusnya dihentikan.
“MBG pasti libur juga. Tidak ada distribusi karena anak-anak sedang libur,” kata Irfan, Senin (22/12/2025).
Ia menegaskan, keputusan ini sudah dikoordinasikan dengan BGN Balikpapan. Bukan asal potong.
Balikpapan berpijak pada logika sederhana. Tak ada aktivitas sekolah. Tak ada titik distribusi. Tak ada alasan memaksa.
Namun Irfan mengingatkan, MBG tidak hanya untuk siswa. Ada ibu hamil. Ada ibu menyusui.
“Kalau sasaran itu, MBG tetap bisa jalan. Tapi untuk siswa, ya jelas libur,” ujarnya.
Sikap ini juga diamini sekolah. Kepala SMP Negeri 18 Balikpapan, Guruh Widodo, mengaku pihaknya resmi menyurati BGN.
Isinya tegas: sekolah libur, tak perlu kirim MBG.
Hal serupa disampaikan Kepala SMK Negeri 3 Balikpapan, Sukarni Chandra.
“Selama libur sekolah, MBG disetop,” katanya.
Di tengah kebijakan beda arah ini, data berbicara jujur.
Capaian MBG di Balikpapan masih rendah.
Hingga November 2025, baru 21.496 siswa yang menerima MBG.
Sementara 100.966 siswa lainnya belum tersentuh.
Rinciannya bikin kening berkerut.
- PAUD: baru 4,3 persen.
- SD: 17,8 persen.
- SMP: 28,6 persen.
- Pendidikan nonformal? Nol besar.
Total penerima MBG baru sekitar 17,5 persen. Sisanya masih antre.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana tetap kukuh. MBG, kata dia, tidak libur.
Selama libur sekolah, distribusi bisa disesuaikan. Paket dibawa pulang. Frekuensi diatur. Atau ambil di titik layanan gizi.
BGN menyebut kebijakan ini fleksibel. Daerah diberi ruang menyesuaikan.
Tapi Balikpapan memilih satu hal. Berhenti dulu.
Pertanyaannya sekarang bergeser. Apakah Balikpapan terlalu berani? Atau justru terlalu masuk akal?
Di tengah capaian yang masih minim, risiko pemborosan, dan beban keluarga saat libur, langkah Balikpapan terasa realistis. Tak ikut arus. Tak asal patuh.
Dan pertanyaan besarnya menggantung: daerah lain kapan berani bilang cukup?
