BACAAJA, SEMARANG – Kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah bikin banyak sektor harus berhemat. Tapi bagi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, ada satu hal yang nggak boleh ikut terpinggirkan, yakni nasib ribuan guru honorer yang masih mengabdi di sekolah-sekolah.
Saleh meminta pemerintah tetap memberi perhatian serius kepada 1.814 guru honorer di Jawa Tengah meski kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tekanan akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, sektor pendidikan punya peran yang terlalu penting untuk dikesampingkan hanya karena persoalan anggaran.
Bacaaja: Cegah Inflasi Imbas Kenaikan BBM, Saleh Minta Pemda Gercep Lakukan Intervensi
Bacaaja: Guru Honorer Belum Pergi, Sekolah Negeri Masih Tetap Bergantung Mereka
“Pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis. Karena itu, meskipun ada efisiensi anggaran, nasib guru honorer harus tetap menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, pemotongan dana TKD sebesar Rp1,5 triliun memang membuat ruang gerak keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih terbatas.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kebijakan penghematan anggaran tetap harus mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan pendidikan.
Berdasarkan data yang ada, saat ini masih terdapat 1.814 guru honorer yang terdiri dari guru tamu dan guru tidak tetap yang aktif mengajar di berbagai sekolah di Jawa Tengah.
Angka tersebut menunjukkan kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah masih cukup tinggi.
Menurut Saleh, keberadaan mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting yang ikut menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan.
Apalagi banyak dari para guru honorer tersebut sudah mengabdi selama bertahun-tahun.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Kebutuhan tenaga pendidik harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Saleh juga mendorong pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari jalan keluar terkait penataan tenaga honorer di sektor pendidikan.
Menurutnya, penyelesaian masalah guru honorer harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku sekaligus kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, proses penataan tenaga non-ASN juga harus dilakukan secara transparan.
Mulai dari masa pengabdian, kebutuhan sekolah, hingga kompetensi yang dimiliki para guru perlu menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan guru di sekolah tetap terpenuhi, sementara para tenaga honorer yang selama ini mengabdi juga mendapatkan kepastian dan perhatian yang layak,” katanya.
Bagi Saleh, efisiensi anggaran boleh saja dilakukan. Tapi jangan sampai kebijakan tersebut bikin sektor pendidikan kehilangan perhatian, apalagi sampai mengorbankan para guru yang selama ini menjadi ujung tombak pembelajaran di sekolah.
“Kita semua tentu ingin pendidikan di Jawa Tengah terus maju. Karena itu, keberadaan dan masa depan guru honorer harus menjadi bagian dari perhatian bersama,” pungkasnya. (dul)
