BACAAJA, JAKARTA – Kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah mulai menjadi perhatian serius pemerintah. Sebanyak 11 juta orang dari kelompok ini disebut mengalami penurunan kondisi ekonomi hingga masuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah kini menyiapkan skema bantuan khusus untuk merespons situasi tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut salah satu bentuk dukungannya berupa insentif pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah.
Rencana itu disampaikan Airlangga setelah menghadiri agenda di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026). Dia memastikan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah langkah, meski belum semua bentuk bantuan diumumkan secara terperinci.
“Ya kita ada program bantuan khusus, termasuk bantuan terkait dengan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah sampai Rp 10 juta ke semua sektor,” ujar Airlangga.
Pemerintah Siapkan Bantuan Tambahan
Airlangga mengatakan, bantuan khusus tersebut tidak hanya berkaitan dengan pajak penghasilan. Pemerintah masih menyiapkan sejumlah skema lain untuk membantu masyarakat kelas menengah yang mengalami tekanan ekonomi.
Namun, dia belum membeberkan secara detail jenis bantuan tambahan yang akan diberikan, termasuk mekanisme penyalurannya.
“Mungkin ada beberapa hal nanti kita akan sampaikan,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai memberi perhatian lebih terhadap kelompok kelas menengah yang selama ini berada di antara kelompok miskin dan masyarakat berpenghasilan tinggi.
Penurunan kemampuan ekonomi kelompok ini dinilai perlu diantisipasi agar tidak semakin banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sebanyak 11 Juta Orang Alami Penurunan Ekonomi
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Syahganda Nainggolan mengungkapkan adanya tantangan ekonomi berupa menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah.
Dia menyebut sekitar 11 juta orang mengalami penurunan kondisi ekonomi dan bergeser ke kelompok kelas menengah bawah.
Situasi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Terlebih, kelas menengah memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi nasional.
Syahganda mengatakan, persoalan tersebut bakal menjadi salah satu fokus pemerintah pada 2027.
Industri Otomotif Disiapkan Serap Tenaga Kerja
Salah satu langkah yang disebut Syahganda adalah mendorong industri otomotif agar mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Sektor ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja, terutama dari kelompok kelas menengah yang mengalami tekanan ekonomi.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dari angka statistik, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.
“Presiden akan masuk ke industri otomotif, tahun depan 2027 itu pasti penyerapan tenaga kerja untuk kelas menengah tadi yang komplain,” kata Syahganda pada 21 Oktober 2026.
Dia juga menilai pemerintah berupaya menjaga agar masyarakat bisa ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi secara lebih merata.
“Nah, itu yang sebenarnya kita harus tahu bahwa secara overall ini memang Presiden telah berhasil untuk melakukan, satu yang disebut pertumbuhan inklusif dan memastikan rakyat kita itu ikut tumbuh dalam pertumbuhan itu,” ujarnya.
Dengan adanya 11 juta warga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi, tantangan pemerintah bukan sekadar menjaga angka pertumbuhan nasional. Pemerintah juga dituntut memastikan kelas menengah tidak terus kehilangan daya beli dan terperosok ke kelompok ekonomi yang lebih rentan. (*)
