Muhammad Fiam Setyawan adalah alumnus mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
Muncul disonansi emosional akibat adanya jurang antara asumsi keberhasilan dan realitas pahit di lapangan.
Di tengah impitan ekonomi dan sulitnya mencari lapangan kerja, sangat wajar jika rakyat sering menyampaikan keluhan. Mengkritik kebijakan pemerintah bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan hak konstitusional setiap warga negara untuk menuntut kehidupan yang lebih baik.
Namun sayangnya, suara dari akar rumput ini kerap dipandang oleh sebagian pejabat sebagai sebuah gangguan. Alih-alih didengar dengan bijak dan kepala dingin, kritik publik belakangan justru dibalas dengan nada tinggi hingga pernyataan reaktif yang terkesan kurang etis.
Belakangan ini, muncul kecenderungan di mana sebagian besar pejabat menuntut agar setiap kritik yang dilayangkan masyarakat wajib disertai data yang presisi serta solusi konkret yang siap pakai. Tentu saja, kritik yang berbasis fakta adalah hal penting demi menjaga kualitas debat publik dan untuk menghindari fitnah. Namun, mewajibkan masyarakat awam untuk menyusun formulasi solusi kebijakan yang matang jelas merupakan cara berpikir yang keliru.
Tuntutan tersebut mengaburkan pembagian kerja dan tanggung jawab dalam sebuah negara. Rakyat telah menunaikan kewajibannya dengan membayar berbagai jenis pajak demi membiayai gaji bulanan, fasilitas mewah, tunjangan jabatan, hingga dana operasional para pejabat beserta staf ahlinya. Sebab itu, sudah menjadi tugas para pejabat untuk merumuskan solusi teknis, merancang regulasi, dan mengeksekusi pembenahan di lapangan.
Sayangnya, posisi nyaman dalam kekuasaan sering kali membuat sebagian pejabat lupa diri dan berjarak dengan realitas sosial. Evaluasi dari publik kerap dianggap sebagai bentuk serangan pribadi atau upaya menjatuhkan kredibilitas. Kita tentu ingat beberapa pernyataan mengejutkan dari lingkar pimpinan negara yang sempat memicu kontroversi.
Sebagai contoh, ketika rakyat mengeluhkan harga beras dan bahan pokok yang melonjak tinggi di pasar, mereka dengan santainya berseloroh meminta masyarakat untuk menanamnya sendiri di rumah. Bahkan, dalam kesempatan lain, ada ucapan yang menyilakan rakyat untuk angkat kaki dari Tanah Air jika memang tidak puas dengan kondisi negara saat ini.
Gaya komunikasi publik semacam ini tampaknya menular secara luas. Di berbagai tayangan media, publik berulang kali disuguhi pemandangan oknum-oknum pejabat yang tersulut emosi saat diberi pertanyaan oleh wartawan atau didebat perwakilan mahasiswa. Alih-alih menjawab pertanyaan dengan data yang konkret dan bermoral, tanggapan yang keluar justru bersifat defensif dan terkesan arogan.
Fenomena seperti ini agaknya berkaitan dengan ego kekuasaan dan sindrom “merasa paling benar”. Banyak pejabat di negeri ini terbiasa disanjung oleh para bawahan serta dikelilingi oleh kelompok pembisik yang hanya menyampaikan laporan manis alias “asal bapak senang”.
Ketika mereka keluar dari kenyamanan tersebut dan berhadapan langsung dengan fakta lapangan yang amburadul, citra ideal yang selama ini mereka bangun seketika runtuh. Untuk menutupi rasa malu, cemas, dan ketidakmampuan dalam mengelola masalah, refleks pertahanan paling cepat yang mereka tunjukkan adalah merespons dengan amarah serta menyalahkan balik sang pengkritik.
Selanjutnya, muncul disonansi emosional akibat adanya jurang antara asumsi keberhasilan dan realitas pahit di lapangan. Pemerintah kerap mengklaim berbagai keberhasilan capaian pembangunan, pertumbuhan ekonomi, hingga suksesnya program strategis. Namun, ketika masyarakat menyodorkan bukti nyata di lapangan, seperti jalanan yang rusak parah, bantuan sosial yang salah sasaran, hingga maraknya pungutan liar, terjadi guncangan mental pada diri pejabat.
Ketimbang memiliki kerendahan hati untuk mengakui kekurangan dan memperbaiki kinerja birokrasi, mereka lebih memilih menyangkal kenyataan dan melakukan serangan pribadi (ad hominem) kepada pihak yang mengkritik.
Sikap defensif para elite ini pada akhirnya makin memperparah retaknya kontrak sosial antara negara dan rakyat. Di satu sisi, instrumen negara bekerja sangat agresif dalam menagih kewajiban pajak hingga ke lapisan rakyat kecil. Namun di sisi lain, publik justru disuguhi berita mengenai praktik korupsi oknum pejabat, pemborosan anggaran, hingga pamer gaya hidup mewah keluarga birokrat.
Ketika beban hidup terasa kian berat dan saluran aspirasi disumbat oleh sikap arogan oknum pejabat, rakyat berisiko jatuh pada sikap apatis. Kondisi apatisme publik ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi. Sebab ia secara perlahan mematikan fungsi pengawasan kritis masyarakat.
Para pejabat negeri ini sudah seharusnya disadarkan akan hakikat diri mereka yang sebenarnya. Jabatan publik bukanlah warisan kekuasaan atau simbol status sosial untuk disombongkan, melainkan amanah dan beban tanggung jawab yang sifatnya sementara dari rakyat. Mengelola negara membutuhkan kerendahan hati yang luas serta kesediaan untuk mau mendengarkan masukan.
Kritik dari masyarakat seharusnya dipandang sebagai obat yang memang rasanya pahit namun menyehatkan bagi tata kelola pemerintahan, bukannya dianggap sebagai racun yang harus ditolak dengan amarah. Hubungan yang sehat antara pemerintah dan rakyat hanya akan terwujud apabila para pejabat bersedia menurunkan ego mereka, menghentikan pola komunikasi yang emosional, serta kembali membuka telinga lebar-lebar demi melayani kepentingan masyarakat.(*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
