Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
  • Info
    • Ekonomi
      • Sirkular
    • Hukum
    • Olahraga
      • Sepak Bola
    • Pendidikan
    • Politik
      • Daerah
      • Nasional
  • Unik
    • Kerjo Aneh-aneh
    • Lakon Lokal
    • Tips
    • Viral
    • Plesir
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
Reading: UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Hukuman Mati
Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
Follow US
  • Info
  • Unik
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
© 2025 Bacaaja.co
Hukum

UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Hukuman Mati

Nugroho P.
Last updated: November 19, 2026 6:59 pm
By Nugroho P.
4 Min Read
Share
ilustrasi Hukuman mati.
SHARE

BACAAJA, JAKARTA – Koruptor kini menghadapi ancaman lebih berat. DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026), yang salah satu isinya kembali menegaskan bahwa pelaku korupsi bisa dijatuhi hukuman mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (2). Aturan ini menjadi sorotan karena tidak hanya mengatur penyitaan kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga menegaskan ancaman pidana paling berat bagi pelaku korupsi.

Dalam pasal tersebut, negara juga diberi ruang untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, baik berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana, sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, UU Perampasan Aset tidak sekadar berbicara soal hukuman penjara bagi pelaku kejahatan. Kekayaan yang berasal dari tindak pidana juga bisa menjadi sasaran pemulihan oleh negara.

Koruptor Bisa Dijatuhi Hukuman Mati

Penegasan mengenai hukuman mati bagi koruptor tertuang secara langsung dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perampasan Aset.

“Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,” demikian bunyi ketentuan tersebut.

Artinya, ancaman hukuman mati tetap merujuk pada aturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan ketentuan pidana lainnya.

Ketentuan ini bukan berarti setiap orang yang terbukti melakukan korupsi otomatis dijatuhi hukuman mati. Penerapannya tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Tujuh Jenis Kejahatan Bisa Dirampas Asetnya

Selain korupsi, UU Perampasan Aset juga memperluas cakupan tindak pidana yang asetnya dapat dirampas negara.

Dalam Pasal 4 ayat (3), terdapat sejumlah kejahatan lain yang masuk dalam pengaturan tersebut. Cakupannya meliputi:

  1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
  3. Tindak pidana penyelundupan manusia.
  4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  5. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
  6. Penipuan dan/atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi.
  7. Penipuan dan/atau penggelapan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Khusus untuk penipuan dan penggelapan, aturan tersebut memberikan perhatian pada kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi maupun yang dampaknya meluas terhadap perekonomian masyarakat.

Dengan cakupan tersebut, perampasan aset tidak hanya diarahkan untuk mengejar kekayaan hasil korupsi, tetapi juga hasil kejahatan lain yang menimbulkan kerugian besar.

Penyitaan Aset Tak Harus Menunggu Putusan Pidana

Hal lain yang cukup penting dalam UU ini adalah pengaturan mengenai perampasan aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Pengaturan ini membuka mekanisme perampasan aset tanpa harus selalu menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku, sepanjang persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku terpenuhi.

Langkah tersebut diharapkan bisa memperkuat upaya negara dalam memulihkan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pengesahan UU Perampasan Aset ini sekaligus mengakhiri perjalanan panjang pembahasan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun.

Kini, tantangan berikutnya berada pada pelaksanaan aturan tersebut. Mekanisme penyitaan dan pengelolaan aset harus berjalan transparan, akuntabel, serta tetap menjamin perlindungan hak pihak-pihak terkait. Dengan begitu, UU ini tidak hanya menjadi aturan keras di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk memberantas kejahatan dan memulihkan kerugian masyarakat. (*)

You Might Also Like

Pengacara Senior OC Kaligis Ngamuk soal Plaza Klaten, Laporkan Tiga Hakim Tipikor Semarang

Ombudsman Sidak Lapas Semarang, Apa Temuannya?

Keluarga Eks-Sekda Klaten Menangis di Ruang Sidang, Jaka Sawaldi Divonis 2 Tahun Penjara

Founder Gojek Nadiem Makarim Kaya Raya, tapi Jadi Tersangka Korupsi Laptop Chromebook

Mendarat Santai di Bali, Bule Buronan Langsung Diamankan

TAGGED:hukuman matikoruptorUU Perampasan Aset
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp
Previous Article Prabowo Serahkan Dua Nama Cawapres, 25 November
Next Article Ilustrasi koruptor. Bukan Cuma Koruptor, Enam Kejahatan Lain Dibidik UU Perampasan Aset

Ikuti Kami

FacebookLike
InstagramFollow
TiktokFollow

Must Read

Raja Juli Tak Mau Gegabah Pindahkan Badak Jawa

Ilustrasi koruptor.

Bukan Cuma Koruptor, Enam Kejahatan Lain Dibidik UU Perampasan Aset

UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Hukuman Mati

Prabowo Serahkan Dua Nama Cawapres, 25 November

SINERGI TANGGAP BENCANA: Suasana pembukaan kegiatan Pelatihan Disaster Management dan Penguatan Sinergi Satuan Tugas (Satgas) Bencana BUMN Wilayah Jawa Tengah di Padma Hotel Semarang, Jawa Tengah, Kamis (19/11/2026). (ist)

32 BUMN di Jateng Bersinergi Siaga Hadapi Bencana

- Advertisement -
Ad image

You Might Also Like

SIDANG PK--Penasihat hukum Mbak Ita dan Alwin (kerudung hitam dan merah) menunjukkan bukti-bukti dalam sidang PK di Pengadilan Tipikor Semarang. (bae)
Hukum

Mbak Ita Ungkit Lomba Nasi Goreng saat Sidang PK Lawan Putusan Hakim Tipikor

Mei 13, 2026
KAMAR MAYAT - Ilustrasi korban tewas diantar ke ruang jenazah. (grafis/wahyu)
Hukum

Demonstran Agustus Meninggal di Rutan Madaeng, KontraS: Alarm Gagalnya Negara

Desember 31, 2025
Kondisi Nenek Saudah (68) yang menjalani perawatan di RSUD Tuanku Imam Bonjol Lubuk Sikaping, Senin (5/1/2026), seusai menjadi korban dugaan penganiayaan oleh para petambang emas ilegal di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.
Hukum

Tolak Tambang Emas Ilegal di Lahan Sendiri, Nenek Saudah Dihajar Preman hingga Terkapar

Januari 7, 2026
Setyo Novanto melambaikan tangan kepada awak media usai mendapatkan bebas bersyarat, Sabtu (16/8/2025) malam.
Hukum

Setnov Bebas Bersyarat: Udara Segar Buat Koruptor

Agustus 18, 2025

Diterbitkan oleh PT JIWA KREASI INDONESIA

  • Kode Etik Jurnalis
  • Redaksi
  • Syarat Penggunaan (Term of Use)
  • Tentang Kami
  • Kaidah Mengirim Esai dan Opini
Reading: UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Hukuman Mati
© Bacaaja.co 2026
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?