BACAAJA, JAKARTA – Pelaku kejahatan tak bisa lagi merasa aman menyimpan hasil tindak pidana dalam bentuk kekayaan. Lewat Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026), negara punya dasar hukum untuk menyasar aset dari sejumlah kejahatan, bukan hanya korupsi.
Aturan tersebut memuat tujuh kelompok tindak pidana yang asetnya dapat dirampas. Ketentuannya tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) dokumen UU Perampasan Aset yang diunggah melalui situs resmi DPR.
Selain korupsi, sasaran aturan ini mencakup kejahatan narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, hingga perdagangan orang. Penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat juga masuk dalam daftar.
Dengan cakupan tersebut, UU ini memberi perhatian pada berbagai kejahatan yang menghasilkan keuntungan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat luas.
Ini Tujuh Tindak Pidana yang Masuk Daftar
Pasal 4 ayat (3) mengatur tujuh kelompok tindak pidana yang asetnya dapat dirampas negara, yaitu:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Masuknya penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi menjadi salah satu poin penting. Artinya, kejahatan yang memanfaatkan sarana digital dan menimbulkan dampak ekonomi luas juga masuk dalam cakupan perampasan aset.
Korupsi Punya Ketentuan Khusus
UU Perampasan Aset juga memberikan pengaturan tersendiri untuk tindak pidana korupsi.
Dalam Pasal 4 ayat (1), perampasan aset hasil korupsi dapat dilakukan berdasarkan maupun tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku. Ketentuan ini menjadi salah satu bagian penting dalam upaya negara menelusuri dan mengambil kembali kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.
Tak hanya itu, Pasal 4 ayat (2) kembali menegaskan bahwa pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati.
“Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,” demikian bunyi pasal tersebut.
Penerapan hukuman mati tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak otomatis dijatuhkan kepada setiap pelaku korupsi.
Aturan Baru Jadi Instrumen Kejar Aset
Pengesahan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menjadi langkah baru dalam pengaturan upaya pemulihan aset hasil kejahatan.
Lewat regulasi ini, pemberantasan tindak pidana tidak hanya diarahkan pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut.
Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan mekanisme yang jelas dan pengawasan ketat. Proses perampasan aset harus berjalan sesuai hukum agar upaya mengejar hasil kejahatan tidak mengabaikan hak pihak-pihak yang berkepentingan. (*)

