BACAAJA, PATI – Pemerintah Kabupaten Pati lagi disorot. Komisi Pemberantasan Korupsi bilang masih ada banyak celah korupsi di sana, meski sudah ada penindakan sebelumnya.
Temuan itu muncul saat KPK turun langsung lewat program koordinasi dan supervisi. Fokusnya jelas, bongkar titik rawan dan benahi sistem biar praktik lama nggak keulang.
“Kegiatan ini bukan penyelidikan, tapi upaya preventif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” kata Kasatgas Korsup KPK Wilayah III, Azril Zah dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Bacaaja: Aliran Duit Lewat “Koordinator”? KPK Periksa 14 Saksi Kasus Sudewo
Bacaaja: BREAKING NEWS: Kader Gerindra Bupati Tulungagung Terjaring OTT KPK
KPK nemuin masalah dari hulu ke hilir. Mulai dari perencanaan anggaran yang nggak patuh aturan, sampai penggunaan pokok pikiran DPRD yang melenceng dari fungsi awal.
Di sektor hibah juga masih rawan. Nggak ada database tunggal penerima, potensi dobel bantuan, sampai indikasi politisasi anggaran yang bisa bikin konflik kepentingan.
Masalah lain muncul di pengadaan barang dan jasa. Laporan nggak tertib, penunjukan langsung masih tinggi, dan e-purchasing belum maksimal, bahkan kadang tanpa negosiasi harga.
Kondisi ini dinilai membuka ruang main proyek. Risiko pengkondisian dan persaingan nggak sehat jadi makin besar.
Nggak cuma itu, urusan ASN juga disorot. Promosi dan mutasi jabatan disebut belum sepenuhnya pakai sistem merit.
KPK bahkan dapet info soal dugaan pengkondisian jabatan dan keterlibatan tim sukses. Ada juga pejabat pelaksana tugas yang duduk terlalu lama, berpotensi konflik kepentingan.
Dari sisi penilaian integritas, nilainya juga turun. Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemkab Pati merosot dalam tiga tahun terakhir, dan kini masuk kategori rentan.
Di sisi lain, laporan masyarakat justru naik tajam. Dari 13 aduan di 2023, jadi 64 laporan di 2025. Menurut KPK, ini sinyal penting. Artinya kontrol publik jalan, meski semua laporan tetap harus diverifikasi.
Ke depan, KPK bakal dalami lagi titik rawan ini bareng pemda. Mereka juga bakal susun rencana aksi yang jelas dan terukur.
“Kami akan identifikasi area berisiko, lalu menetapkan langkah perbaikan yang jelas-siapa melakukan apa, targetnya apa, dan melapor berkala ke KPK,” tegas Azril.
Sementara itu, Pemkab Pati janji bakal berbenah. Plt Bupati Risma Ardhi Chandra bilang siap ikut arahan KPK dan memperkuat pengawasan, terutama di sektor infrastruktur yang rawan.
“Insya Allah akan dilaksanakan sesuai arahan,” ujarnya. (bae)
