BACAAJA, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara soal penangkapan Sudewo, kader partai sekaligus Bupati Pati, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikapnya jelas: tunggu hasil resmi, no drama dulu.
Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Sudaryono menegaskan, pihaknya menghormati penuh proses hukum yang kini berjalan di KPK. Menurutnya, semua penanganan perkara diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan secara resmi,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/1/2026).
Baca juga: KPK Tanggapi Kabar OTT Bupati Pati Sudewo, Jubir: Kami akan Sampaikan
Sudaryono juga mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah. Ia meminta semua pihak menahan diri dan tidak berspekulasi liar sebelum fakta hukum benar-benar dibuka ke publik.
“Setiap warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum. Kita serahkan sepenuhnya ke KPK untuk bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Meski salah satu kadernya terseret OTT, Sudaryono memastikan Gerindra tetap konsisten mendukung agenda pemberantasan korupsi. Ia berharap proses hukum berjalan lancar tanpa intervensi pihak mana pun.
Marwah Hukum
“Kami mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK demi menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum,” tambahnya. Terkait dampak politik di daerah, Gerindra Jateng juga belum mau melangkah terlalu jauh.
Partai memilih bersikap kooperatif sambil mencermati setiap perkembangan resmi yang disampaikan KPK. “Untuk langkah organisasi dan politik, tentu kami menunggu fakta hukum yang disampaikan secara resmi,” pungkas Sudaryono.
Baca juga: Drama Pemakzulan Sudewo Gagal Total, Bung!
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi Bupati Pati Sudewo terjaring OTT. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan salah satu pihak yang diamankan adalah Sudewo.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan adalah saudara SDW,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, (19/1/2026). Namun hingga kini, KPK belum mengungkap detail perkara maupun pihak lain yang turut diamankan.
Di saat publik pengin jawaban cepat, Gerindra Jateng justru pilih slow tapi pasti. Bagi mereka, urusan hukum bukan konten tebak-tebakan, biar KPK yang buka kartu, partai cukup nunggu di pinggir arena. (tebe)
