Ahmad Alfani Hasan, mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Berasal dari Banyuwangi.
Semudah itu perhatian dan simpati kita diarahkan oleh sebuah peristiwa yang beredar di ruang publik.
Beberapa hari terakhir, media sosial kita kembali dipenuhi ungkapan simpati dan tangisan untuk seorang tokoh yang oleh Cak Nun pernah disebut sebagai “Sengkuni”. Sosok tersebut tidak lain adalah Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia.
Gelombang simpati ini bermula dari beredarnya sebuah foto yang memperlihatkan Jokowi sedang berada di ruang persidangan dan memungut berkas miliknya yang terjatuh ke lantai. Sebuah tindakan sederhana yang kemudian memancing beragam reaksi. Ada yang menyampaikan keprihatinan, membela, bahkan membuat konten yang memperlihatkan dirinya menangis karena tidak tega melihat Jokowi diperlakukan demikian.
Lantas, apa yang sebenarnya menarik dari fenomena ini? Apakah kita sedang menyaksikan tumbuhnya empati masyarakat terhadap seseorang yang dianggap sedang diperlakukan tidak adil? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di balik respons publik tersebut? Menurut saya, persoalannya tidak berhenti pada tindakan seseorang memungut berkas di lantai. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan.
Pertama, gelombang simpati ini menunjukkan bahwa pengaruh politik Jokowi dalam ruang publik masih cukup kuat. Satu potongan peristiwa mampu menggeser perhatian masyarakat dari berbagai persoalan yang selama ini melekat pada rekam jejak kekuasaannya. Seolah-olah, satu adegan yang mengundang rasa iba cukup untuk menutupi ingatan publik terhadap sejumlah kontroversi selama masa pemerintahannya.
Kita tentu tidak boleh begitu saja melupakan persoalan konstitusional yang mengiringi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, berbagai catatan WALHI mengenai Proyek Strategis Nasional dan dampaknya terhadap ruang hidup masyarakat, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih menghadapi berbagai persoalan pendanaan dan keberlanjutan.
Tentu saja, seseorang tetap berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, terlepas dari jabatan maupun kontroversi yang pernah melekat padanya. Namun, rasa kemanusiaan seharusnya tidak membuat kita kehilangan kemampuan untuk mengingat dan menilai rekam jejak politik seseorang. Kita bisa merasa iba melihat seseorang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan tanpa harus menghapus kritik terhadap kebijakan dan tindakannya di masa lalu. Empati tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan sikap kritis.
Kedua, fenomena ini kembali memperlihatkan betapa mudahnya masyarakat terseret ke dalam polarisasi politik. Perhatikan cara satu foto mampu memicu perdebatan panjang di media sosial. Orang-orang kembali terbelah menjadi kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Bahkan, tidak jarang perdebatan tersebut berkembang menjadi pertengkaran antarsesama masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan langsung dalam pertarungan politik para elit.
Pertanyaannya, apakah semudah itu perhatian dan simpati kita diarahkan oleh sebuah peristiwa yang beredar di ruang publik? Bukankah pengalaman Pemilu 2024 seharusnya cukup menjadi pelajaran bagi kita? Saat itu, perbedaan pilihan politik membuat masyarakat saling berhadapan, hubungan pertemanan merenggang, bahkan hubungan kekeluargaan ikut terganggu. Namun, setelah kontestasi selesai, para elit tetap memiliki ruang untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan menyusun kembali kepentingan politiknya.
Sementara itu, masyarakat yang sebelumnya bersitegang sering kali harus menanggung sisa perpecahan tersebut. Di sinilah persoalan yang sebenarnya perlu kita renungkan. Kita terlalu mudah menghabiskan energi untuk membela atau menyerang tokoh politik, sementara berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat masih membutuhkan perhatian.
Ketika sebagian kalangan sibuk menangisi Jokowi, masih ada masyarakat yang berhadapan dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di sekitar kita, proyek-proyek geotermal, termasuk di kawasan Ungaran, masih menyisakan perdebatan mengenai dampaknya terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Berbagai persoalan ekologis, konflik agraria, ketimpangan ekonomi, hingga akses terhadap pelayanan publik masih menunggu perhatian bersama.
Mengapa perhatian kita begitu mudah berpindah dari persoalan-persoalan tersebut hanya karena satu adegan yang melibatkan seorang mantan presiden? Apakah kehidupan politik kita memang harus selalu berpusat pada nasib para elit, sementara nasib masyarakat yang terdampak kebijakan mereka justru sering luput dari perhatian?
Ketiga, fenomena ini perlu dibaca dalam konteks pertarungan kekuasaan yang sedang berlangsung. Relasi politik antara kelompok yang diasosiasikan dengan Jokowi dan kekuatan politik Prabowo Subianto di lingkaran Hambalang memperlihatkan adanya dinamika kepentingan di antara para elit. Dalam situasi seperti ini, simpati publik menjadi sesuatu yang bernilai secara politik. Citra, legitimasi, dan dukungan elektoral merupakan modal yang dapat dipertahankan maupun diperebutkan.
Jika kelompok politik yang sebelumnya berada di pusat kekuasaan masih berusaha mempertahankan pengaruhnya di ruang publik, maka kita perlu melihat kemungkinan adanya kepentingan politik yang lebih luas. Begitu pula dengan kekuatan politik yang sedang berkuasa, yang memiliki kepentingan untuk membangun legitimasi dan menunjukkan kemandirian politiknya. Dengan demikian, persoalan yang tampak seperti perdebatan mengenai rasa kemanusiaan dapat berkembang menjadi bagian dari pertarungan pengaruh antarkelompok politik.
Dalam demokrasi elektoral Indonesia, masyarakat sering kali ditempatkan sebagai sumber legitimasi bagi kepentingan para elit. Suara rakyat dibutuhkan untuk memenangkan pemilu, simpati publik diperlukan untuk mempertahankan citra, dan dukungan masyarakat menjadi modal dalam membangun kekuasaan. Dalam situasi semacam ini, kita perlu menyadari bahwa masyarakat berisiko menjadi medan pertarungan kepentingan politik yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan mereka sendiri.
Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan? Saya tidak sedang mengajak siapa pun untuk berhenti bersimpati kepada Jokowi atau menutup mata terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil. Setiap orang tetap memiliki hak untuk menunjukkan empati. Namun, kita perlu membedakan antara empati kemanusiaan dan pembelaan politik. Keduanya tidak harus berjalan beriringan. Kita dapat mengakui bahwa Jokowi adalah manusia yang berhak diperlakukan secara layak, sembari tetap kritis terhadap rekam jejak kekuasaannya.
Saya percaya, pada dasarnya setiap orang ingin berada di pihak yang benar. Namun, kebenaran tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan siapa yang sedang kita dukung atau siapa yang sedang kita lawan. Kebenaran perlu diukur melalui sikap terhadap keadilan, keberpihakan kepada masyarakat yang dirugikan, penghormatan terhadap konstitusi, dan keberanian mengkritik kekuasaan tanpa memandang siapa yang sedang memegangnya.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti menjadikan perbedaan dukungan terhadap elit politik sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Jangan sampai kita begitu sibuk membela tokoh yang bahkan tidak mengenal kehidupan kita secara pribadi, sementara sesama masyarakat justru kita perlakukan sebagai lawan. Kita boleh berbeda pandangan tentang Jokowi, Prabowo, maupun tokoh politik lainnya. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut membuat kita kehilangan kesadaran bahwa ada kepentingan bersama yang jauh lebih besar untuk diperjuangkan.
Yang seharusnya kita tangisi bukanlah semata-mata nasib seorang mantan presiden yang memungut berkasnya sendiri di ruang persidangan. Yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah ketika kita begitu mudah mengalihkan perhatian, kehilangan ingatan kritis, dan membiarkan sesama rakyat terus terpecah di tengah berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Jadi, mengapa ada orang yang menangisi Jokowi? Mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu bertanya kembali: siapa yang selama ini sebenarnya sedang kita perjuangkan? (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
