Made Supriatma, peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.
Permainan api Jokowi sekarang mengenai dirinya sendiri.
Ingatan saya kembali ke 2023. Saat itu menjelang Pemilihan Presiden. Para politisi lewat partai-partainya bermanuver. Mereka semua mengajukan jago calon presiden dan wakilnya. Ada yang memang mengajukan. Ada juga yang ingin mendukung agar nantinya ikut perahu yang berkuasa.
Saat itu, kencang berembus isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menjadi presiden untuk periode ketiga. Saya cek isu itu. Memang ada niatan ke arah sana. Namun, ada penolakan dari partai-partai yang tahu bahwa ide ini tidak populer.
Sekalipun para elit di Jakarta tahu bahwa Jokowi masih populer, mereka juga sadar bahwa langkah ini bisa menyatukan oposisi. Dan, mereka mencari alternatif.
Kubu Prabowo Subianto datang dengan ide cemerlang. Jokowi adalah mantan rival beratnya dalam dua pemilihan presiden. Kans Prabowo akan sangat kuat jika menggandeng sesuatu yang ada kaitannya dengan Jokowi.
Mulailah Prabowo dan orang-orangnya mendekati Jokowi. Mereka membidik Gibran, anak Jokowi, untuk menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo. Jokowi tertarik dengan ide itu. Masuknya Gibran membuat pasangan ini memiliki kekuatan seorang petahana (the power of incumbency).
Mereka bisa memobilisasi birokrasi, militer, dan kepolisian untuk memenangkan pemilihan. Dan, seperti itulah yang terjadi. Prabowo-Gibran menang mutlak 58%.
Saya masih ingat bahwa saya tidak habis pikir mengapa Jokowi sangat yakin dengan langkah itu. Dia tidak punya partai politik. Mungkin dia pikir bahwa polisi akan ada di belakangnya kalau ada apa-apa. Memang, dalam pandangan saya, polisi di bawah Jokowi melakukan “dwifungsi”—sebagai aparat keamanan dan aparat politik. Saya menulis sebuah esai pendek untuk itu di East Asia Forum, yang terbit di Australia. Namun, kepolisian bukan partai politik. Dan, ia tidak boleh menjadi partai politik.
Lalu, apa yang membuat Jokowi sangat yakin bahwa dia akan bertahan dan bahkan mungkin akan balik berkuasa? Anaknya, dalam dugaan saya ketika itu dan bahkan sekarang, adalah jembatan kembalinya ke kekuasaan. Mungkin nanti rakyat akan merindukannya dan memintanya kembali karena ingat akan betapa makmurnya kehidupan di bawah kepemimpinannya (kita bisa berdebat siang malam untuk soal ini).
Bagi saya, ketika itu dan juga hingga kini, ini adalah langkah paling tolol yang dilakukan oleh seorang politisi. Anda mendudukkan orang ke kursi kekuasaan tanpa Anda punya alat kontrol apa pun terhadap orang itu? Saya masih ingat perdebatan-perdebatan sengit saya dengan simpatisan dan pendukung Jokowi kala itu. Dan, hari-hari ini dugaan itu terbukti. Tadi pagi, saya melayani wawancara (bagian dari pekerjaan saya!) dengan FT. Wartawannya bertanya, bagaimana nasib Jokowi? He is done, jawab saya. He is not only a lame duck. He is done!
Kepercayaan bahwa kepolisian akan mendukungnya merupakan wishful thinking. Kepolisian adalah alat negara. Di dalam kepolisian, sebagaimana juga dalam birokrasi dan militer, ada aktor-aktor yang saling bersaing dan punya ambisi. Dalam pergulatan politik, institusi-institusi ini akan sangat tergantung pada siapa yang mengendalikannya. Sekali Anda tidak punya kendali, yakni jabatan formal sebagai presiden, Anda sudah tamat.
Kapolri, Panglima TNI, atau Mendagri mungkin bersimpati pada Anda. Tapi, tidak banyak yang bisa mereka lakukan selain bersimpati. Lalu, bagaimana dengan skandal penyadapan ini? Bagi saya, ini tetap episode yang aneh. Aneh karena seorang presiden tidak tahu dirinya disadap! Aneh karena semua lembaga yang seharusnya melindunginya tidak tahu kalau presidennya, panglima tertingginya, bos besarnya disadap!
Dalam hemat saya, penyadapan ini hanyalah sebuah dalih politik. Ia memiliki banyak fungsi. Ia mengarahkan perhatian dari krisis ekonomi, yang semakin lama semakin serius. Kasus penyadapan ini juga punya fungsi politik. Kita tahu, satu-satunya politisi yang mampu menandingi Prabowo saat ini adalah Jokowi. Dia masih populer walaupun dia dihantam oleh kasus-kasus seperti kasus ijazah. Sebagai orang yang mengandalkan pencitraan untuk berkuasa, Jokowi tahu persis bahwa semakin dia dihantam, pendukungnya akan makin setia.
Kasus penyadapan ini adalah taktik Prabowo untuk mengotakkan Jokowi. Dan, seperti yang kita lihat, ini adalah skak mat! Jokowi tersudut dan tidak bisa ke mana-mana. Apakah ini langkah jenius Prabowo? Ah, sudahlah. Tidak ada yang jenius dalam politik. Ini hanya permainan kekuatan belaka. Walaupun ini terlihat sangat kasar. Sangat Machiavellis. Dan, kalau Anda lupa, Prabowo adalah seorang yang sangat Machiavellis. Dia bisa brutal. Dia menuntut loyalitas total, kontrol total. Tapi, satu arah: semuanya harus datang dari dia.
Masak Anda tidak sadar bahwa dia bisa memberikan bintang jasa utama—atau gelar apa pun yang tertinggi di negara ini—dan beberapa bulan kemudian menjebloskan penerima gelar itu ke penjara? Dia beri Dadan Hindayana dua gelar terhormat dan akhirnya dia masuk penjara. Walaupun itu karena Dadan korup. Tapi, coba sebutkan, berapa jumlah penerima bintang Prabowo yang tidak korup?
Nah, kita tutup buku dengan Jokowi. Saya kira, dia akan baik-baik saja di sudut. Istananya seluas 1,2 hektare di Colomadu, Karanganyar, sudah hampir selesai. Tinggal diserahkan oleh Setneg. Prabowo tidak akan memenjarakan dia. Mungkin akan tetap mengundangnya ke acara-acara kenegaraan. Tidak ada gunanya memenjarakan Jokowi karena hanya akan membuat pendukungnya semakin rapat. Dan, para oportunis pendukung Jokowi juga satu per satu sudah mundur. Tadi saya dengar Raja Juli Antoni, yang juga Menteri Kehutanan, sudah mundur dari Sekjen PSI, partai besutan Jokowi. Demikian juga Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha. Makin lama akan makin banyak yang mundur.
Bagaimana dengan Prabowo? Tantangan terbesar Prabowo adalah ekonomi, yang akan menentukan masa depan politiknya. Dia penuh ambisi dan ingin mengorganisasi ulang ekonomi negeri ini. Dia ingin mengonsentrasikan kekuasaan ekonomi dan politik di tangan negara—dan negara itu tentu tidak jauh-jauh dari dirinya sendiri. Dan, saya mendengar sendiri keluhan-keluhan dari para kontraktor serta pengusaha-pengusaha lokal. Kesulitan keuangan itu nyata. Dan, rezim ini lebih korup dari rezim mana pun yang pernah berkuasa. “Bahkan zaman Suharto nggak seperti ini korupnya,” demikian kata seorang kontraktor lokal.
Birokrasi sipil tercekik habis di masa Prabowo ini. Mereka dikeringkan sumber-sumber keuangannya. Prabowo lebih mengandalkan militer, yang sebenarnya kebingungan sendiri karena mereka pun tidak tahu apa yang mereka kerjakan.
Lantas, apa pelajaran terpenting dari semua ini? Permainan api Jokowi sekarang mengenai dirinya sendiri. Saya masih tetap punya pikiran bahwa Prabowo Subianto tidak pantas memimpin Indonesia. Mendudukkan dia ke kursi kepresidenan sungguh sebuah pengkhianatan pada komitmen politik sipil, yang telah mengangkat Jokowi ke kursi kemuliaan sebagai presiden.
Hanya satu yang bisa saya katakan saat ini kepada Jokowi: Syukurin lu! (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
