TAJUK RENCANA
Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin menghadirkan deretan capaian yang patut dicatat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 menyentuh angka 85,80, tertinggi di Jawa Tengah dan masuk kategori sangat tinggi.
Tingkat kepuasan publik mencapai 83,6 persen. Realisasi pendapatan daerah 92,31 persen di tengah kebijakan efisiensi nasional menunjukkan ketangguhan fiskal yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
NAMUN, tajuk rencana bukan ruang untuk sekadar mengulang angka keberhasilan. Ia adalah ruang refleksi: sudahkah fondasi ini menjawab persoalan struktural Kota Semarang secara menyeluruh?
Paradoks fiskal 2025 memberi gambaran menarik sekaligus mengundang tanda tanya. Pajak hiburan dan restoran melampaui target (106,38 persen dan 104,31 persen), sementara pajak hotel hanya tercapai 79,10 persen. Artinya, ekonomi kerakyatan memang bergerak, tetapi sektor pariwisata berbasis akomodasi tertekan.
Apakah ini sekadar dampak efisiensi perjalanan dinas pemerintah, atau ada persoalan daya tarik destinasi dan lama tinggal wisatawan yang perlu dibenahi? Ketahanan fiskal tidak boleh membuat pemerintah terlena terhadap ketimpangan antarsektor.
Di bidang lingkungan, gerakan “Semarang Wegah Nyampah” dan pembentukan lebih dari seribu bank sampah menunjukkan kemajuan budaya pengelolaan sampah. Ratusan ribu ton sampah dikelola dan ekonomi sirkular mulai tumbuh.
Namun pertanyaan mendasarnya: apakah pengurangan sampah dari sumber sudah signifikan, atau pengelolaan masih didominasi pendekatan hilir? Tantangan kota pesisir seperti Semarang bukan hanya kebersihan visual, melainkan perubahan perilaku jangka panjang dan integrasi tata ruang yang adaptif terhadap krisis iklim.
Pada sektor kesehatan, lonjakan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) dan penurunan angka stunting patut diapresiasi. Akan tetapi, kualitas layanan dan pemerataan akses menjadi pekerjaan berikutnya.
Pembangunan puskesmas baru harus diikuti dengan kecukupan tenaga medis dan sistem rujukan yang efisien. Penurunan kasus stunting dari 5.480 menjadi 3.560 memang progresif, tetapi konsistensi intervensi gizi dan sanitasi perlu diawasi agar tidak sekadar fluktuasi tahunan.
Angka Putus Sekolah
Di bidang pendidikan, program sekolah swasta gratis dan beasiswa memberi dampak pada rendahnya angka putus sekolah. Namun peningkatan Rapor Pendidikan dari 83,66 menjadi 84,12 menunjukkan kenaikan yang relatif tipis.
Artinya, akses telah diperluas, tetapi kualitas pembelajaran masih perlu akselerasi. Transformasi digital dan meritokrasi birokrasi harus benar-benar menjelma dalam kualitas layanan publik yang dirasakan, bukan hanya di atas kertas penghargaan.
Sementara itu, penanganan rob dan genangan yang berhasil mengurangi wilayah terdampak patut diapresiasi. Tetapi realitas geografis Semarang sebagai kota pesisir membuat isu ini bukan sekadar proyek tahunan, melainkan agenda lintas periode.
Penurunan genangan dari 3,29 persen menjadi 2,71 persen adalah langkah awal, bukan garis akhir. Perubahan iklim dan penurunan muka tanah menuntut strategi jangka panjang yang lebih progresif dan kolaboratif.
Satu tahun Agustina-Iswar memang menunjukkan fondasi yang relatif kokoh: ekonomi rakyat bergerak, layanan dasar diperluas, birokrasi berbenah. Namun, tantangan struktural belum sepenuhnya terurai. Ketimpangan sektor ekonomi, daya saing pariwisata, kualitas pendidikan, dan ancaman lingkungan tetap menjadi pekerjaan rumah besar.
Kritik bukan untuk menegasikan capaian, melainkan untuk memastikan keberlanjutan. Tahun pertama adalah etalase kerja; tahun-tahun berikutnya adalah ujian konsistensi dan keberanian mengambil langkah yang lebih berani.
Kota Semarang membutuhkan bukan hanya stabilitas, tetapi lompatan kebijakan yang mampu menjawab persoalan jangka panjang. Kerja untuk rakyat telah dimulai. Kini publik menunggu: apakah fondasi itu akan berkembang menjadi transformasi yang lebih dalam, atau berhenti sebagai capaian administratif tahunan. (*)
