BACAAJA, SEMARANG- Di Kota Semarang, banjir seperti warga kos yang hobi pindah-pindah. Titik lama mulai jarang disorot, tapi tiba-tiba muncul genangan di lokasi yang dulu aman.
Setahun terakhir, banjir di Semarang tak lagi melulu soal rob di kawasan pesisir. Di perumahan-perumahan baru, air pelan-pelan mulai unjuk gigi. Jalur air menyempit, saluran terputus, dan hujan sebentar saja sudah cukup bikin jalanan berubah fungsi jadi kolam dadakan.
Kondisi ini bikin peta banjir ikut berubah. Wilayah yang dulu jarang disebut, sekarang masuk daftar rawan. Sementara kawasan langganan banjir justru mulai agak lengang, meski belum sepenuhnya aman.
Baca juga: Solusi Gila Undip Atasi Rob di Semarang: Ubah Air Rob Jadi Layak Minum
Menanggapi situasi itu, Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti mengakui tantangan penanganan banjir kini bergeser. Bukan hanya mengurusi titik lama, tapi juga mencegah lahirnya titik-titik baru.
“Bagaimana caranya supaya air itu bisa dikendalikan, ini tantangan kita,” kata Agustina, Jumat (20/2/2026). Ia menyebut, Pemkot kini fokus mengatur aliran air, bukan sekadar memompa genangan yang sudah terlanjur terjadi.
Roadmap Infrastruktur
Sebagai langkah awal, Agustina meminta Bappeda menyusun roadmap infrastruktur. Isinya mencakup jalan, saluran, hingga sungai, baik milik pemerintah pusat, provinsi, maupun kota.
Pemkot juga mulai menelusuri jalur-jalur air yang melintasi aset tanah milik pemerintah kota. Tujuannya, mengurangi debit air yang selama ini menumpuk di satu jalur dengan cara “dipatah-patahkan” ke samping.
Selama ada tanah milik Pemkot di sepanjang jalur tersebut, rencananya akan dibangun kolam-kolam kecil. Kolam ini saling terkoneksi, menahan air sementara sebelum dialirkan ke muara.
“Jadi kita mengendalikan banjir dengan cara mengurangi debit air satu jalur,” ujar Agustina. Menurutnya, konsep ini lebih masuk akal ketimbang membiarkan air berbondong-bondong ke satu titik.
Soal anggaran, Agustina menyebut fiskal Pemkot masih cukup. Ia optimistis, dengan pendapatan daerah yang terus digenjot, rencana pengendalian banjir terutama di wilayah timur bisa berjalan.
Baca juga: Tiga Orang Meninggal karena Banjir Semarang
Namun, Agustina menegaskan, strategi teknis saja tidak cukup. Salah satu sumber munculnya banjir baru adalah pembangunan perumahan yang tak memperhatikan tata jalur air.
Mulai 2026, sistem Distaru akan terkoneksi dengan Bapenda, DPMPTSP, PU, dan Perkim. Dengan sistem terintegrasi ini, izin mendirikan bangunan akan diperketat.
“Kalau tidak sesuai dengan tata kota, ya tidak akan kita berikan izin,” tegas Agustina. Menurutnya, sebagian besar banjir baru di permukiman muncul karena jalur air sejak awal dirancang tidak sesuai. (bae)
