BACAAJA, SEMARANG- Upaya Pemprov Jateng membangun dari desa mulai kelihatan hasilnya. Berdasarkan Indeks Desa (ID) 2025, jumlah desa mandiri di Jateng melonjak jadi 2.208 desa. Naik jauh dibanding 2024 yang masih di angka 1.530 desa.
Kepala Dispermadesdukcapil Jateng, Nadi Santoso menyebut, lonjakan ini jadi bukti pembangunan desa mulai merata dan nggak cuma numpuk di wilayah tertentu.
“Ini menunjukkan arah pembangunan desa di Jawa Tengah sudah tepat,” kata Nadi, Minggu (25/1/2026). Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari kebijakan pembangunan desa di era kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen yang menekankan kolaborasi lintas sektor.
Tahun 2025 juga jadi titik perubahan dalam cara menilai status desa. Kalau sebelumnya pakai Indeks Desa Membangun (IDM), sekarang beralih ke Indeks Desa (ID) sesuai Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024.
Baca juga: Luthfi Klaim Tak Ada Desa Tertinggal di Jateng
Lewat Indeks Desa, kemajuan desa diukur dari enam dimensi sekaligus: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan. Jadi, bukan cuma soal jalan dan bangunan, tapi juga soal kualitas hidup warganya.
Berdasarkan data ID 2025, kondisi desa di Jawa Tengah terbagi menjadi 2.208 desa mandiri, 3.921 desa maju, 1.666 desa berkembang dan 15 desa tertinggal. Kabar baiknya, desa sangat tertinggal sudah nol di Jawa Tengah.
Nadi menegaskan, lonjakan status desa ini nggak bisa dilepaskan dari pendekatan kolaboratif lintas OPD yang terus didorong Pemprov Jateng. “Membangun desa nggak bisa dikerjakan satu OPD saja. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai infrastruktur semuanya masuk penilaian,” jelasnya.
Metode Penilaian
Adapun masih adanya 15 desa tertinggal, kata Nadi, lebih disebabkan proses penyesuaian indikator akibat perubahan metode penilaian. Pemprov menargetkan desa-desa tersebut segera naik kelas lewat pendampingan intensif dan kerja sama dengan berbagai pihak.
Faktor lain yang tak kalah penting adalah peningkatan bantuan keuangan desa dari Pemprov Jawa Tengah. Pada 2024, anggaran bantuan desa mencapai Rp 1,6 triliun, lalu naik menjadi Rp 1,7 triliun pada 2025. “Bantuan provinsi ini hampir setara dengan dana desa dari pusat. Saat dana pusat turun, bantuan provinsi jadi angin segar buat desa,” ujar Nadi.
Baca juga: Jateng Lagi Ramai: Dari Desa Sunyi Sampai Borobudur, Semua Jadi Magnet
Anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan sarana prasarana desa serta penguatan layanan dasar masyarakat. Pemprov menilai, desa yang mandiri akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah dan ketahanan sosial warga.
Di Jateng, desa-desa lagi ramai naik level. Dari tertinggal ke mandiri, dari pinggiran ke pusat perhatian. Sekarang tinggal satu tantangan: status sudah mandiri, jangan sampai warganya masih jalan sendiri. Karena membangun provinsi itu bukan soal satu obor besar, tapi ribuan lilin desa yang terus dijaga nyalanya. (tebe)
