BACAAJA, SEMARANG – Mampukah Trans Jateng menjadi moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan murah, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat untuk mobilitas sehari-hari? Mengubah kebiasaan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi bukan perkara mudah.
Di Jawa Tengah, jumlah kendaraan pribadi sudah mencapai sekitar 21 juta unit pada 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 89 persen merupakan sepeda motor.
Di tengah dominasi kendaraan pribadi itu, pemerintah menghadapi pekerjaan besar untuk membuat transportasi umum menjadi pilihan yang benar-benar diminati masyarakat. Bukan sekadar tersedia, tetapi juga mampu menggantikan kebiasaan bepergian dengan motor maupun mobil.
Bacaaja: 24 Rute Mulai Disiapkan, Trans Jateng Kejar Target 209.000 Penumpang per Hari pada 2045
Bacaaja: Jekuti Butuh Trans Jateng! MTI: Ekonomi Terus Tumbuh, Jangan Tunggu Macet Makin Parah
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada kendaraan sendiri untuk memenuhi kebutuhan perjalanan.
“Ketergantungan terhadap kendaraan pribadi ini memang masih tinggi. Karena itu, transportasi umum harus dibuat lebih menarik dan mampu menjawab kebutuhan perjalanan masyarakat,” kata Djoko, Kamis (20/8/2026).
Data Institute for Essential Services Reform (IESR) 2026 mencatat, sebanyak 94,5 persen responden di Jawa Tengah memiliki setidaknya satu kendaraan pribadi.
Sepeda motor menjadi moda perjalanan yang paling banyak digunakan dengan proporsi 65,3 persen. Sementara mobil pribadi berada di angka 16,4 persen dan transportasi umum hanya 11,6 persen.
Menurut Djoko, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan Trans Jateng. Masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi tidak akan serta-merta berpindah hanya karena pemerintah menyediakan bus.
“Ada kebiasaan yang sudah terbentuk. Orang naik motor karena merasa lebih cepat, lebih fleksibel, dan bisa langsung sampai tujuan,” ujarnya.
Karena itu, transportasi umum harus mampu menawarkan keuntungan yang cukup untuk membuat masyarakat mempertimbangkan perpindahan moda.
Kepastian waktu, kenyamanan, keselamatan, tarif, hingga kemudahan menjangkau halte menjadi sejumlah faktor yang menentukan.
Persoalan tersebut semakin penting karena kendaraan pribadi juga berkaitan dengan tekanan lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, emisi dari pembakaran bahan bakar transportasi di Jawa Tengah meningkat dari sekitar 29,9 MtCO2e pada 2010 menjadi 95,6 MtCO2e pada 2023.
Sektor transportasi bahkan disebut menyumbang sekitar 80,49 persen dari total emisi Jawa Tengah.
“Kalau kendaraan pribadi terus bertambah tanpa diimbangi peralihan ke angkutan umum, tekanan terhadap lingkungan juga semakin besar,” kata Djoko.
Tak hanya persoalan emisi, dominasi sepeda motor juga beririsan dengan keselamatan jalan. Data Ditlantas Polda Jawa Tengah 2025 menunjukkan korban kecelakaan terbanyak berasal dari kelompok usia produktif 17–35 tahun, terutama mereka yang berprofesi sebagai karyawan swasta.
Sementara sepanjang 2020-2024, insiden kecelakaan menunjukkan tren peningkatan rata-rata sekitar 11 persen setiap tahunnya.
Bagi Djoko, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan transportasi umum bukan hanya berkaitan dengan mengurangi kemacetan. Ada persoalan keselamatan dan kualitas lingkungan yang ikut dipertaruhkan.
“Transportasi umum harus dilihat sebagai bagian dari solusi keselamatan, lingkungan, sekaligus efisiensi perjalanan masyarakat,” tuturnya.
Di sisi lain, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan penting. Studi IESR menunjukkan 46 persen responden di Jawa Tengah memiliki pendapatan di bawah Rp3 juta per bulan.
Artinya, biaya perjalanan menjadi salah satu pertimbangan ketika masyarakat menentukan moda transportasi.
Trans Jateng memiliki keunggulan dari sisi tarif. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/124 Tahun 2025, tarif penumpang umum ditetapkan Rp5.000. Sementara pelajar, veteran, buruh, lansia, dan penyandang disabilitas hanya dikenakan Rp1.000.
“Tarif murah penting, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi tarif saja tidak cukup untuk membuat orang meninggalkan kendaraan pribadi,” jelas Djoko.
Menurutnya, masyarakat akan berpindah moda jika transportasi umum memberikan pengalaman perjalanan yang lebih pasti. Bus harus mudah ditemukan, waktu tunggunya masuk akal, rutenya sesuai kebutuhan, dan perjalanan bisa tersambung hingga mendekati tujuan.
“Yang dibutuhkan adalah layanan yang membuat orang merasa tidak rugi ketika meninggalkan motornya di rumah,” katanya.
Dengan kondisi kendaraan pribadi yang terus mendominasi, tantangan Trans Jateng ke depan bukan sekadar menambah jumlah armada. Pekerjaan yang lebih besar adalah merebut kembali kepercayaan masyarakat bahwa bepergian dengan transportasi umum bisa menjadi pilihan yang praktis, aman, dan ekonomis.
Sebab, tanpa perubahan perilaku pengguna, target besar pengembangan Trans Jateng hingga 2045 akan sulit mendorong pergeseran dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. (dul)
