Muhammad Fiam Setyawan adalah alumnus mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
Masih ada elemen-elemen pergerakan yang secara konsisten menjaga independensi dan setia mendampingi masyarakat tertindas.
Kegaduhan internal gerakan mahasiswa di Indonesia kembali terulang. Musyawarah Nasional yang diadakan oleh Aliansi BEM SI Kerakyatan di Semarang belum lama ini diwarnai insiden kericuhan. Lagi-lagi ini menjadi potret buram wajah gerakan mahasiswa hari ini. Mereka yang gagah bersuara di jalanan, terjebak pada kepentingan masing-masing gerakan.
Peristiwa semacam ini bukanlah hal baru di tubuh gerakan mahasiswa. Kericuhan dan kekerasan acap kali terjadi ketika momen kongres maupun musyawarah. Forum-forum yang seharusnya menjadi ruang untuk bertarung ide dan gagasan malah dijadikan ajang saling pukul dan melempar. Sungguh ironi yang menyesakkan.
Mereka menuntut pemerintah serta aparat untuk menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, tetapi justru malah mereka yang melakukan penindasan dan kekerasan. Begitulah ketika gagasan hanya berhenti di tenggorokan. Nilainya tidak akan meresap ke dalam hati, sehingga tindak tanduknya pun bertolak belakang dengan apa yang diucapkan.
Peristiwa ini seakan memperjelas bahwa tubuh gerakan mahasiswa sedang terjangkit penyakit mematikan. Entah disadari atau tidak, banyak dari mereka yang mengatasnamakan aktivis kampus justru mengadopsi kebiasaan buruk dari penguasa yang rajin mereka kritik. Mereka meniru budaya oligarki, memanipulasi sistem, hingga tidak jarang menggunakan ancaman sebagai instrumen pemenangan.
Gerakan mahasiswa hari ini tampak berpola pragmatis. Mereka bermain seolah-olah menjadi aktor politik dan tidak jarang melakukan upaya transaksional. Pada akhirnya, kedalaman nalar berpikir, kepekaan sosial, dan kedekatan dengan kepentingan rakyat hanya menjadi formalitas.
Di era pencapaian hari ini, pragmatisme menjadi penyakit yang paling sering menjangkiti tubuh gerakan mahasiswa. Orientasi utama mereka tidak lagi terfokus pada bagaimana membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan demi pencapaian karier pribadi. Sebuah jabatan tidak lagi dimaknai sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, melainkan digunakan untuk membangun jaringan politik, menjaring partai, serta mempercantik daftar riwayat hidup.
Penyakit pragmatisme semakin kronis ketika munculnya intervensi dari senior serta kepentingan politik di luar kampus. Forum musyawarah mahasiswa sering kali menjadi arena pertarungan kepentingan senior yang sedang membangun pengaruh. Akibatnya, independensi organisasi terkikis oleh kepentingan patronase yang menuntut imbal balik politik.
Selain masalah pragmatisme, karakter gerakan mahasiswa masa kini cenderung bersifat reaksioner. Gelombang pergerakan kerap terbangun secara mendadak ketika ada isu yang viral di media sosial. Tradisi riset, kajian, dan konsolidasi yang mendalam serta pendampingan isu secara berkelanjutan seakan terpinggirkan oleh aksi demonstrasi yang sifatnya seremonial.
Sebuah pergerakan yang hanya didasarkan pada respons emosional akan sangat mudah dipatahkan dan memuai begitu saja. Ketiadaan pendalaman wacana membuka ruang bagi kekerasan untuk digunakan. Pada akhirnya peta jalan pergerakan mahasiswa kehilangan arah kompas intelektualnya.
Faktor lain yang menjadikan gerakan mahasiswa semakin riuh adalah fragmentasi gerakan yang luas dan mengakar. Sekat-sekat berbasis almamater, organisasi ekstra-kampus, hingga organisasi kedaerahan semakin lebar demi mempertahankan ego kelompok. Solidaritas antar-elemen mahasiswa runtuh dan digantikan rasa saling curiga dalam setiap forum konsolidasi.
Ketiadaan kesepakatan nilai bersama yang dijunjung tinggi membuat gerakan mahasiswa rentan untuk dipecah belah oleh pihak luar yang memiliki kepentingan politik. Padahal, jika kita melihat situasi bangsa kita hari ini, jelas bahwa pemerintah menjadi subjek utama yang menyebabkan kegelisahan terus terjadi di masyarakat. Lantas mengapa gerakan mahasiswa saling bertengkar sendiri?
Realitas yang memprihatinkan ini membawa dampak yang merugikan bagi masa depan pergerakan mahasiswa. Mayoritas mahasiswa umum lambat laun akan semakin muak dan enggan terlibat dalam aktivitas organisasi BEM maupun kelembagaan kampus. Mereka akan memandang bahwa aktif berorganisasi tidak relevan dengan kebutuhan akademis karena lingkungannya yang tidak sehat.
Di sisi lain, masyarakat dan pemangku kebijakan juga akan memandang sebelah mata setiap kali mahasiswa menggelar aksi protes di jalanan. Slogan “bersama kepentingan rakyat” akan terdegradasi karena kecurigaan yang tumbuh di mana-mana. Apakah bisa semudah itu masyarakat percaya pada tuntutan perbaikan bangsa jika mahasiswa sendiri gagal mengelola organisasinya secara bermartabat?
Selain itu, munculnya sikap elitisme juga menjadi salah satu penyebab gerakan mahasiswa melemah. Banyak aktivis kampus yang seolah merasa paling tahu dan paling mewakili suara rakyat tanpa turun langsung mendengar keluhan dan penderitaan masyarakat. Wacana perjuangan yang digembar-gemborkan sering kali terkunci di ruang rapat dan pencitraan media. Tanpa ada usaha nyata untuk turun dan melebur langsung bersama rakyat.
Kondisi tersebut berkaitan dengan minimnya ikhtiar untuk melakukan pendekatan serius dengan koalisi-koalisi masyarakat sipil. Alih-alih membangun koalisi perjuangan yang kuat bersama serikat buruh, organisasi petani, maupun lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa cenderung sering berjalan sendiri sebagai aktor yang eksklusif. Konsolidasi yang dibangun pun biasanya hanya bersifat seremonial jelang aksi massa, tanpa membentuk jejaring solidaritas yang bertahan jangka panjang.
Tentu, tidak semua gerakan mahasiswa terjangkit penyakit-penyakit ini. Masih ada elemen-elemen pergerakan yang secara konsisten menjaga independensi dan setia mendampingi masyarakat tertindas. Namun, keberadaan kelompok yang murni ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi kebobrokan yang sedang terjadi di tubuh organisasi mahasiswa secara umum.
Gerakan mahasiswa harus berani melakukan refleksi total dan menanggalkan ilusi superioritas moral yang selama ini dipelihara. Perbaikan bangsa tidak akan pernah berhasil jika lembaga representasi kampus justru mereproduksi praktik kekuasaan yang koruptif dan otoriter.
Menyelamatkan tubuh gerakan membutuhkan keberanian untuk membenahi tata kelola organisasi dan mengembalikan forum musyawarah sebagai arena pertarungan gagasan, bukan panggung politik praktis yang mencederai intelektualisme. Tanpa adanya jeda untuk melakukan refleksi, gerakan mahasiswa lagi dan lagi hanya akan menjadi ajang seremoni. (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
