BACAAJA, SEMARANG – Musim kemarau yang memasuki puncaknya mulai menunjukkan dampak serius di Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat sebanyak 432 desa di 177 kecamatan terdampak kekeringan, sementara kebutuhan air bersih diperkirakan melonjak hingga 30 juta liter pada akhir Agustus 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan saat ini sebanyak 25 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga kekeringan. Di sisi lain, sebanyak 30 kabupaten/kota sudah melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air.
Menurut Bergas, kondisi kekeringan tahun ini perlu mendapat perhatian serius karena tren kebutuhan air bersih meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Jika pada awal musim kemarau kebutuhan masih relatif rendah, maka memasuki Juli dan Agustus permintaan bantuan air bersih melonjak signifikan.
“Kalau bulan Maret pengeluarannya hanya sekitar 5.000 liter. Kemudian Juni mencapai sekitar 1,6 juta liter, Juli naik menjadi 10 juta liter. Sementara Agustus ini, sampai pertengahan bulan sudah mendekati 9 juta liter,” ujarnya, Selasa (18/8/2026).
Melihat tren tersebut, BPBD memperkirakan distribusi air bersih hingga akhir Agustus dapat mencapai sekitar 30 juta liter. Padahal, saat ini Jawa Tengah masih berada pada periode puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September.
“Trennya yang harus kita antisipasi. Karena sekarang masih pertengahan Agustus tetapi distribusinya sudah cukup tinggi,” katanya.
Bergas menjelaskan, wilayah yang paling banyak membutuhkan bantuan air bersih antara lain Kabupaten Klaten, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Blora, dan Grobogan. Daerah-daerah tersebut menjadi wilayah dengan frekuensi dropping air paling tinggi selama musim kemarau tahun ini.
Menurutnya, meski kebutuhan meningkat, kondisi pasokan air bersih masih dalam kategori aman. Pemerintah daerah bersama BPBD kabupaten/kota telah menyiapkan cadangan distribusi air bersih untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya kondisi kekeringan.
BPBD mencatat ketersediaan air bersih yang disiapkan mencapai sekitar 45 juta liter. Namun hingga saat ini, distribusi yang bersumber dari APBD kabupaten/kota baru mencapai sekitar 13 juta liter.
Untuk menutup kebutuhan tersebut, BPBD menggandeng berbagai pihak, mulai dari PMI, TNI, Polri, organisasi kemanusiaan hingga dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kalau bantuan dari CSR kurang lebih mencapai 6,7 juta liter. Jadi kontribusinya cukup besar dalam membantu masyarakat,” ungkap Bergas.
Ia menilai keterlibatan pihak nonpemerintah menjadi salah satu kunci keberhasilan penanganan kekeringan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih. Ke depan, BPBD ingin membangun pola kolaborasi yang lebih terstruktur agar setiap wilayah terdampak dapat segera mendapatkan bantuan saat terjadi kekeringan.
Selain melakukan distribusi air, BPBD juga mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan pola penghematan air. Masyarakat diminta menggunakan air secara bijak dan memanfaatkan kembali air yang masih layak pakai untuk kebutuhan tertentu.
“Sebisa mungkin masyarakat bisa memilah penggunaan air. Kalau ada air yang masih bisa digunakan kembali untuk keperluan lain, itu bisa dimanfaatkan agar lebih hemat,” tuturnya.
Berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan masih berlangsung sepanjang Agustus dan berlanjut hingga pertengahan September. Meski demikian, beberapa wilayah di Jawa Tengah mulai dilaporkan mengalami hujan dengan intensitas ringan.
BPBD berharap curah hujan mulai meningkat dalam beberapa pekan ke depan sehingga dampak kekeringan dapat berangsur menurun. Namun masyarakat tetap diminta waspada dan mengantisipasi potensi krisis air bersih selama musim kemarau belum berakhir. (dul)
