BACAAJA, SEMARANG– Pemprov Jateng mulai mengubah cara mengelola aset daerah. Tak lagi menunggu calon penyewa datang, kini pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di 35 kabupaten/kota bakal ikut turun tangan mempromosikan aset-aset milik pemerintah agar lebih produktif dan mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Strategi baru itu disampaikan Sekda Jateng, Sumarno saat Focus Group Discussion (FGD) Transformasi Tata Kelola Aset Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi PAD di Gedung Merah Putih, Semarang, Selasa (21/7/2026).
Menurut Sumarno, UPT Bapenda dipilih karena lebih mengenal kondisi wilayah dan lebih dekat dengan lokasi aset milik Pemprov yang tersebar di berbagai daerah. “Dengan konsep ini, nanti marketing yang memasarkan adalah teman-teman UPT, karena lokasinya dia lebih dekat,” kata Sumarno.
Awalnya, Pemprov sempat mengusulkan pembentukan biro khusus pengelola aset. Namun rencana itu kandas karena tidak memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga: PRPP Jateng Konsisten Catatkan Kerugian, Pemprov Ungkap Faktor Ini
Sebagai gantinya, dibentuklah Satgas Pandawa (Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha) yang bertugas mengoptimalkan aset-aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut Sumarno, keterlibatan UPT Bapenda diharapkan membuat proses promosi dan penjajakan kerja sama dengan calon penyewa menjadi lebih cepat.
“Dengan interaksi yang lebih cepat, lebih dekat, dan lebih masif, aset-aset yang selama ini idle bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pihak ketiga sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD,” ujarnya.
Calon Penyewa
Sementara itu, Ketua Satgas Pandawa, Dhoni Widianto mengungkapkan, strategi tersebut mulai membuahkan hasil. Dalam kurun Juni hingga Juli 2026 saja, Satgas berhasil mendapatkan 13 calon penyewa baru yang siap memanfaatkan aset milik Pemprov di sejumlah daerah.
“Sampai hari ini sudah ada tambahan 13 calon penyewa yang akan menyewa aset kita. Harapan kami aset-aset itu akan memberikan nilai tambah pada PAD kita yang sebelumnya mungkin belum tergarap,” kata Dhoni.
Meski demikian, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya memperluas publikasi agar semakin banyak masyarakat maupun investor mengetahui aset yang tersedia.
Selain itu, beberapa aset juga perlu direnovasi terlebih dahulu sebelum layak disewakan. “Ada aset yang memang harus diperbaiki dulu supaya layak disewakan,” jelasnya.
Baca juga: PRPP Hampir Bangkrut, Pemprov Jateng Klaim Kinerja BUMD Secara Keseluruhan Positif
Di sisi lain, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa optimalisasi aset merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, aset pemerintah tidak boleh hanya menjadi catatan administrasi, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi melalui kerja sama dengan masyarakat maupun dunia usaha.
“Makanya, yang di dinas, di Samsat, kita branding kembali dengan cara dipasarkan sesuai dengan kearifan lokal,” ujar Luthfi. Saat ini Pemprov Jawa Tengah tercatat mengelola 8.866 bidang tanah dan 24.098 unit bangunan. Lewat strategi pemasaran baru tersebut, aset-aset yang selama ini menganggur diharapkan berubah menjadi sumber pendapatan baru sekaligus mengurangi beban biaya pemeliharaan.
Aset pemerintah itu ibarat toko. Kalau pintunya terus ditutup, ya jangan heran kalau tak ada pembeli yang datang. Kini Pemprov memilih membuka etalase dan turun menawarkan dagangannya. Sebab aset yang cuma rajin masuk daftar inventaris, tanpa pernah menghasilkan, ujung-ujungnya hanya jadi penghuni laporan keuangan, bukan penggerak pembangunan. (tebe)
