BACAAJA, SEMARANG – Pusat Rekreasi & Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah dibelit berbagai persoalan hingga menyebabkan unit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu hampir bangkrut.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mengeklaim, secara keseluruhan kinerja BUMD Jateng terus menunjukkan tren positif. Dalam lima tahun terakhir, nilai aset perusahaan daerah terus bertambah, begitu juga setoran dividen yang masuk ke kas pemerintah provinsi.
Kepala Biro BUMD dan BLUD Setda Provinsi Jawa Tengah, Agus Prasutio, mengatakan saat ini Pemprov Jateng memiliki 41 perusahaan daerah. Rinciannya, 36 BUMD bergerak di sektor jasa keuangan, sedangkan lima lainnya berada di sektor nonjasa keuangan.
Bacaaja: Jateng Fair Kelar, Duit Rp5 Miliar Beredar di PRPP
Bacaaja: Trans Semarang Udah Lumayan, tapi Halte Perlu Diperbanyak
BUMD jasa keuangan terdiri dari 33 BPR BKK, BPR BKK Jawa Tengah hasil konsolidasi, Bank Jateng, dan Jamkrida Jawa Tengah. Sementara BUMD nonjasa keuangan meliputi PRPP, Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), Jateng Agro Berdikari, Jateng Petro Energi, dan Tirta Utama Jawa Tengah.
Menurut Agus, sejak dilakukan penataan pada 2020, setiap BUMD kini diarahkan memiliki core business yang lebih jelas agar bisnis yang dijalankan lebih fokus dan berkelanjutan.
“Dulu banyak BUMD yang bergerak di macam-macam bidang. Sekarang kami tata core business masing-masing supaya fokus dan lebih sehat,” kata Agus, Kamis (9/7/2026).
Hasil pembenahan itu mulai terlihat. Berdasarkan data Pemprov Jawa Tengah, total aset BUMD beserta perusahaan asosiasi meningkat dari Rp101,92 triliun pada 2021 menjadi Rp127,73 triliun pada 2025.
Tak hanya aset yang tumbuh, kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen juga ikut naik.
Pada 2021, total dividen yang disetorkan mencapai Rp508,2 miliar. Angka tersebut meningkat menjadi Rp688,8 miliar berdasarkan kinerja tahun buku 2024. Sementara pada 2026, dividen dari hasil kinerja 2025 ditargetkan mencapai sekitar Rp741 miliar.
“Trennya naik terus. Target berikutnya pada 2027 dividen bisa mendekati Rp800 miliar,” ujarnya.
Meski begitu, Agus mengakui sebagian besar kontribusi dividen masih berasal dari sektor jasa keuangan, terutama Bank Jateng.
“Hampir 90 persen kontribusi dividen berasal dari BUMD jasa keuangan. Bank Jateng menjadi backbone karena memberikan kontribusi paling besar,” jelasnya.
Sementara itu, lima BUMD nonjasa keuangan masih terus didorong agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD.
Saat ini, masing-masing perusahaan telah memiliki fokus bisnis yang lebih spesifik. Tirta Utama Jawa Tengah difokuskan pada penyediaan air baku, Jateng Agro Berdikari mengembangkan sektor pangan, SPJT bergerak di bidang infrastruktur dan manufaktur, sedangkan Jateng Petro Energi diarahkan menjadi holding bisnis energi dari sektor hulu hingga hilir.
Agus menegaskan, target pemerintah bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan setiap BUMD memiliki tata kelola yang sehat sehingga mampu tumbuh secara berkelanjutan.
“Kami ingin BUMD tumbuh dengan tata kelola yang baik. Jadi bukan sekadar mengejar laba, tetapi juga memastikan perusahaan sehat dan mampu terus memberikan kontribusi bagi daerah,” pungkasnya. (dul)
