BACAAJA, SEMARANG- Setahun kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin, sektor pendidikan jadi salah satu yang paling kerasa dampaknya.
Lewat program “Semarang Cerdas”, bagian dari lima pilar pembangunan, Pemkot nggak cuma ngomong soal visi, tapi langsung nyentuh problem klasik: SPP nunggak, ijazah tertahan, sampai sekolah swasta yang megap-megap biaya operasional.
“Pendidikan itu kunci masa depan. Semua anak harus punya kesempatan yang sama,” tegas Agustina di awal periode. Kalimat itu nggak berhenti jadi kutipan. Data 2025 menunjukkan IPM Kota Semarang tembus 85,80, tertinggi di Jateng.
Rata-rata lama sekolah 11,11 tahun. Survei Litbang Kompas bahkan mencatat tingkat kepuasan warga ke pasangan ini di angka 83,6 persen. Lumayan bikin percaya diri.
Baca juga: Kota Semarang Bawa Pulang Penghargaan Pendidikan dari Kemendagri
Cerita paling bikin lega datang dari 122 anak di 15 sekolah. Total Rp71 juta lebih SPP tertunggak mereka dilunasi Pemkot sepanjang 2025. Buat sebagian orang, angka itu mungkin cuma statistik.
Tapi buat anak yang takut nggak naik kelas karena belum bayar SPP, itu soal harga diri dan masa depan. Memang, masih ada 1.053 siswa yang tercatat punya tunggakan. Tapi langkah awal ini jadi sinyal: sekolah bukan tempat bikin trauma finansial.
Lewat hibah Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Swasta (P-BOSP), ribuan siswa di 129 sekolah swasta dapat bantuan operasional. Jumlah tersebut meliputi, 41 TK, 47 SD dan 44 SMP dengan total anggaran 2025 tembus Rp25,79 miliar.
Tahun 2026 ditarget naik jadi 135 sekolah. Bukan cuma siswanya, 1.482 guru swasta non-sertifikasi juga dapat bantuan operasional. Plus, 35 sekolah swasta dapat keringanan PBB. Ujungnya, angka putus sekolah tingkat SD nol persen. SMP cuma 0,01 persen. Tipis banget.
Polemik Ijazah
Ini bagian yang paling satir sekaligus menyentuh. Selama ini, ijazah sering “ngendon” di sekolah karena urusan biaya. Padahal tanpa ijazah, mau daftar kerja atau lanjut kuliah jadi ribet.
Sepanjang 2025, tercatat 374 ijazah berhasil dikembalikan ke pemiliknya dari 36 sekolah. Tapi PR-nya masih panjang: 10.335 ijazah masih tertahan. “Ijazah itu hak anak, bukan barang jaminan,” tegas Agustina.
Kalimat yang simpel, tapi nendang. Beasiswa juga ngalir buat ribuan siswa dan belasan mahasiswa kurang mampu. Tahun depan, kuotanya diperluas sampai ribuan penerima baru.
Di sisi lain, 43 ruang kelas baru SD dibangun, ratusan ruang diperbaiki. SMP juga kebagian. Rapor Pendidikan naik. Indeks literasi 82,16 persen, numerasi 77,74 persen.
Baca juga: Atasi Blank Spot Pendidikan, Pemkot Semarang Dorong Tiga SMA Negeri Baru
Dan karena sekolah bukan cuma soal buku paket, Pemkot juga gas 23 kompetisi olahraga, seni, dan inovasi, plus 70 event budaya. Dari POPDA sampai lomba board game piala wali kota, anak muda dikasih panggung buat unjuk bakat.
Program ini diklaim nyambung sama pilar lain: birokrasi bersih, ekonomi warga menguat, infrastruktur dibenahi, sampai penanganan banjir biar anak nggak telat sekolah karena jalan tergenang.
Bicara soal target 2026, Pemkot sudah ancang-ancang memperbanyak sekolah swasta gratis, beasiswa diperbanyak hingga kompetisi antarpelajar yang makin variatif. Dan janji klasik tapi krusial: jangan ada anak Semarang putus sekolah karena biaya.
Setahun ini, narasi pendidikan di Semarang pelan-pelan berubah. SPP dicicil jadi lunas. Ijazah yang lama “disandera” mulai kembali ke tangan yang berhak. Ruang kelas yang dulu bocor sekarang lebih nyaman.
Satirnya begini: di kota ini, selembar ijazah akhirnya berhenti jadi sandera administrasi dan kembali jadi tiket masa depan. Karena kalau pendidikan masih kalah sama urusan kuitansi, yang tertahan bukan cuma kertas, tapi mimpi. (tebe)
