BACAAJA, JAKARTA – Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN menjadi sorotan. Dalam rentang waktu sepekan, Bahlil menyampaikan dua pernyataan yang dinilai berbeda terkait kondisi pasokan batu bara nasional.
Sorotan muncul setelah sejumlah wilayah di Pulau Jawa mengalami pemadaman listrik bergilir dalam beberapa hari terakhir. Saat itu, publik mempertanyakan apakah gangguan pasokan batu bara menjadi salah satu penyebab terganggunya pasokan listrik.
Pada 11 Juni 2026, Bahlil secara tegas membantah anggapan bahwa pemadaman listrik berkaitan dengan kelangkaan batu bara. Ia menegaskan pasokan batu bara nasional dalam kondisi aman karena pemerintah telah menetapkan kewajiban pasokan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 170 juta ton.
Bacaaja: Viral Arief Rosyid soal Bahlil: Jangankan Benar, Salah pun Kita Bela!
Bacaaja: Pemadaman Listrik Bergilir Bikin Peternak Ayam Ketar-ketir, PLN Jateng Buka Suara
“Kita sudah punya penugasan 170 juta ton. Kalau dikatakan batu bara langka, itu tidak benar,” kata Bahlil saat konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyebut gangguan listrik yang terjadi murni disebabkan persoalan teknis pada pembangkit milik PLN, bukan karena masalah ketersediaan bahan bakar.
Namun beberapa hari kemudian, tepatnya pada 15 hingga 18 Juni 2026, Bahlil justru mengungkap adanya kendala dalam pemenuhan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik PLN.
Ia menjelaskan kebutuhan batu bara PLN sepanjang 2026 mencapai sekitar 154 juta ton. Akan tetapi, hingga pertengahan tahun baru sekitar 134 juta ton yang berhasil dikontrak sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 18 hingga 20 juta ton.
Tak hanya itu, Bahlil juga mengakui adanya persoalan kualitas batu bara domestik, khususnya untuk jenis batu bara kalori menengah sekitar 5.200 kcal/kg yang banyak digunakan oleh pembangkit PLN.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus turun tangan dengan membentuk tim khusus yang bertugas mengawal proses pengadaan batu bara agar kebutuhan pembangkit dapat terpenuhi.
Meski mengakui adanya kekurangan kontrak pasokan, Bahlil tetap memastikan kondisi kelistrikan nasional akan tetap aman dan tidak akan terjadi pemadaman listrik kembali.
“Insya Allah tidak (ada pemadaman lagi),” ujarnya pada 18 Juni 2026.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian ESDM bersama PLN, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara membentuk tim pengawasan pengadaan batu bara.
Menurut Bahlil, langkah itu dilakukan untuk memastikan batu bara yang sudah mendapat penugasan benar-benar sampai ke pembangkit listrik dan tidak terhambat dalam proses distribusi.
“Jangan barang sudah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN, tapi kalau tidak dieksekusi kan enggak sampai di power plant,” kata Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (18/6/2026).
Perbedaan pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik. Sebab pada awalnya pemerintah menyebut tidak ada persoalan pasokan batu bara, tetapi beberapa hari kemudian mengakui masih terdapat kekurangan kontrak pasokan hingga puluhan juta ton serta kendala pada kualitas batu bara yang dibutuhkan pembangkit.
Meski demikian, pemerintah menegaskan pasokan energi untuk pembangkit listrik tetap dalam kondisi terkendali dan berbagai langkah perbaikan tengah dilakukan untuk memastikan gangguan serupa tidak kembali terjadi. (*)
