BACAAJA, GUNUNGKIDUL – Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Gunungkidul kini dihantui pertanyaan yang sama: apakah kontrak mereka bakal terus diperpanjang atau justru berhenti dalam waktu dekat?
Di tengah pembahasan soal efisiensi anggaran dan aturan baru pemerintah pusat, para PPPK berharap masih bisa melanjutkan pengabdian sebagai aparatur sipil negara.
Ketua Forum P3K Gunungkidul, Aris Wijayanto, mengaku harapan terbesar para pegawai saat ini adalah adanya kepastian agar kontrak mereka tetap berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
“Ya harapannya memang ada perpanjangan kontrak agar bisa tetap terus bekerja sebagai ASN,” kata Aris saat dihubungi, Minggu, 28 Juni 2026.
Saat ini, jumlah PPPK penuh waktu di Gunungkidul mencapai lebih dari 1.200 orang. Mereka mulai diangkat pada 2022 dan masa kontraknya akan berakhir pada 2027.
Sementara itu, ada sekitar 1.992 PPPK paruh waktu yang masa kerjanya dijadwalkan selesai pada penghujung tahun 2026.
Kondisi inilah yang membuat banyak pegawai mulai cemas. Mereka khawatir kebijakan pengelolaan anggaran daerah nantinya berdampak pada perpanjangan kontrak kerja.
Aris mengakui situasi keuangan daerah memang tidak ringan. Belanja pegawai di Gunungkidul saat ini masih berada di kisaran 40 persen dari total pendapatan daerah.
Angka tersebut masih lebih tinggi dibanding ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Aturan itu mengharuskan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari pendapatan daerah dan mulai diberlakukan secara penuh pada tahun 2027.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan PPPK, bukan hanya di Gunungkidul, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.
Menurut Aris, banyak pegawai takut kebijakan efisiensi dilakukan dengan cara tidak memperpanjang kontrak PPPK yang masa kerjanya segera berakhir.
“Ini menjadi pembahasan di seluruh Indonesia karena ada kekhawatiran untuk memenuhi batas gaji 30 persen, maka dilakukan dengan tidak memperpanjang kontrak PPPK,” ujarnya.
Forum PPPK Gunungkidul pun tidak tinggal diam. Mereka disebut aktif membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
Salah satu usulan yang terus didorong adalah agar pembayaran gaji PPPK bisa mendapatkan dukungan atau pembiayaan langsung dari pemerintah pusat.
Selain itu, ada pula harapan supaya aturan mengenai batas maksimal belanja pegawai dapat diberikan kelonggaran bagi daerah-daerah tertentu.
Menurut mereka, kebijakan tersebut bisa menjadi jalan tengah agar pegawai tetap bekerja tanpa membebani kondisi keuangan pemerintah daerah secara berlebihan.
“Semoga ada solusi baik sehingga PPPK bisa tetap bekerja seperti biasa,” kata Aris.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memastikan pembayaran gaji PPPK untuk tahun ini masih berjalan normal tanpa hambatan berarti.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menyebut kebutuhan anggaran untuk menggaji PPPK mencapai Rp168,7 miliar.
Meski demikian, angka tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan batas maksimal belanja pegawai yang ditetapkan pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah daerah kini berupaya meningkatkan pendapatan agar kondisi keuangan bisa lebih sehat dan sesuai aturan yang berlaku.
Putro menegaskan, sampai saat ini belum ada kebijakan terkait pengurangan pegawai maupun penghentian kontrak PPPK di lingkungan Pemkab Gunungkidul.
“Hingga saat ini juga tidak ada kebijakan untuk pengurangan pegawai sehingga masih berjalan seperti biasa,” katanya.
Dukungan juga datang dari DPRD Gunungkidul yang mendorong pemerintah daerah agar lebih agresif menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiartini, menilai masih banyak sektor yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pemasukan daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah sektor pariwisata yang selama ini menjadi kekuatan utama Gunungkidul dalam menggerakkan ekonomi lokal.
Digitalisasi sistem retribusi juga diapresiasi karena dianggap mampu menekan kebocoran pendapatan sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.
“Kita terus mendorong peningkatan PAD,” ujar Endang.
Di tengah segala tantangan yang ada, ribuan PPPK di Gunungkidul kini masih menunggu kepastian. Harapan mereka sederhana, tetap bisa mengabdi dan melanjutkan pekerjaan yang selama ini telah dijalani demi pelayanan kepada masyarakat. (*)
