BACAAJA, JAKARTA – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihkan motor listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru honorer mendapat dukungan dari DPR. Langkah itu dinilai lebih masuk akal dibanding membiarkan kendaraan yang sudah telanjur dibeli hanya tersimpan tanpa manfaat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mengatakan usulan hibah tersebut sempat disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari saat rapat bersama Komisi IX. Menurutnya, motor listrik yang sudah dibayar menggunakan uang negara sebaiknya tetap dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya saat memberikan keterangan pada Jumat (19/6/2026).
Yahya menilai guru honorer di berbagai daerah justru lebih membutuhkan kendaraan operasional untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Karena itu, pengalihan fungsi motor listrik dinilai menjadi jalan keluar yang lebih bermanfaat daripada membiarkannya menganggur.
Di sisi lain, Yahya mengaku sejak awal memang tidak sepakat dengan pengadaan motor listrik bagi operasional SPPG. Menurutnya, pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis tidak memiliki kebutuhan mobilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari.
“Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” kata politikus Partai Golkar tersebut.
Yahya juga menyoroti proses pengadaan kendaraan yang dinilai kurang transparan. Ia menyebut Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan ataupun penjelasan mengenai pembelian ribuan motor listrik tersebut ketika proses pengadaan berlangsung.
Akibat minimnya informasi itu, fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada periode sebelumnya dinilai tidak berjalan maksimal. Padahal, pengadaan menggunakan dana negara semestinya dapat dipantau secara terbuka sejak tahap perencanaan.
Tak hanya soal pelaporan, Yahya turut mengkritik perusahaan penyedia kendaraan listrik tersebut. Menurutnya, perusahaan tidak memiliki jaringan dealer maupun layanan purnajual yang memadai sehingga menyulitkan jika kendaraan mengalami kerusakan.
Ia juga menyoroti dugaan harga pengadaan yang tidak wajar. Menurut Yahya, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang dalam proyek pemerintah berikutnya.
Meski begitu, Yahya mendukung langkah BGN yang memilih memanfaatkan aset yang sudah dibeli daripada melakukan pengadaan baru. Baginya, aset negara tetap harus memberikan manfaat meskipun kebijakan awalnya dianggap kurang tepat.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan seluruh barang yang telah dibeli pada tahun anggaran 2025 akan dievaluasi agar tetap bisa digunakan secara maksimal.
Menurut Agustina, motor listrik hanyalah salah satu contoh aset yang sedang dikaji pemanfaatannya. Masih ada berbagai barang lain yang akan diteliti kembali sebelum diputuskan langkah berikutnya.
“Iya, nanti kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan,” ujar Agustina usai rapat tertutup bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen.
Koordinasi dengan Kejaksaan Agung disebut penting agar pemanfaatan aset tetap sesuai aturan hukum. Dengan begitu, penggunaan barang yang sudah dibeli tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Agustina mengatakan evaluasi juga mencakup perangkat teknologi informasi yang sebelumnya ikut menjadi sorotan. Di antaranya laptop, perangkat Internet of Things (IoT), CCTV, hingga perlengkapan lain yang sudah lebih dulu dibayarkan.
Menurutnya, seluruh barang tersebut akan dipetakan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Jika masih dapat dimanfaatkan, maka penggunaannya akan dioptimalkan daripada kembali melakukan pembelian baru.
BGN juga menjadikan evaluasi aset sebagai bagian dari penyisiran anggaran tahun 2026. Langkah itu dilakukan agar belanja pemerintah menjadi lebih efisien.
Barang yang memiliki fungsi sama dengan aset yang sudah tersedia tidak akan kembali dianggarkan pada tahun depan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menghemat penggunaan dana negara sekaligus meningkatkan efektivitas belanja.
Dengan pendekatan itu, BGN ingin memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata. Evaluasi menyeluruh terhadap aset yang telah dibeli menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki tata kelola program ke depan.
Rencana hibah motor listrik kepada guru honorer kini menjadi salah satu opsi yang mendapat dukungan di DPR. Keputusan akhir nantinya akan menunggu hasil evaluasi internal BGN serta koordinasi bersama aparat penegak hukum agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. (*)
