BACAAJA, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi buka suara soal dugaan keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa dan guru SMKN 6 Semarang.
Kasus dugaan keracunan massal usai menyantap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 6 Semarang kini naik ke tingkat pusat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengaku sudah merampungkan evaluasi awal. Seluruh hasilnya pun telah diserahkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
Bacaaja: BGN Bekukan Operasional SPPG Karangturi, Buntut 707 Siswa-Guru SMKN 6 Semarang Keracunan
Bacaaja: 707 Siswa dan Guru SMKN 6 Semarang Keracunan MBG, Ini Gejala yang Dirasakan
Artinya, keputusan selanjutnya kini berada di tangan pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Pemprov hanya melakukan evaluasi dan pendalaman awal. Karena program MBG berada di bawah kewenangan BGN, tindak lanjut sepenuhnya akan ditentukan lembaga tersebut.
“Kita sudah melakukan evaluasi, sudah diteliti dan hasilnya sudah kita laporkan kepada Badan Gizi Nasional karena kewenangannya ada di sana,” kata Luthfi, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, koordinasi dengan BGN terus dilakukan sejak kasus ini mencuat.
Bahkan, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono disebut sudah datang langsung ke Semarang untuk melihat kondisi para korban yang sempat menjalani perawatan.
“BGN juga sudah turun. Nanti semuanya akan dilakukan evaluasi bersama,” ujarnya.
Luthfi juga belum mau berspekulasi soal kemungkinan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Menurutnya, keputusan itu bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“BGN yang berhak. Kalau kita hanya pengguna teknis,” tegasnya.
Kasus ini menyita perhatian publik setelah ratusan warga sekolah mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG pada Kamis (30/7/2026).
Data sementara mencatat ada 707 orang yang terdampak. Rinciannya, 693 siswa dan 14 guru SMKN 6 Semarang.
Sebagai langkah awal, operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi yang memasok makanan ke sekolah tersebut telah dihentikan sementara.
Koordinator Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Jawa Tengah, Hadi Riajaya, mengatakan penghentian operasional dilakukan agar proses investigasi bisa berjalan maksimal.
“SPPG benar sudah di-suspend. Untuk hasil pendalaman sudah kami laporkan ke pimpinan. Selanjutnya menunggu press release dari pimpinan pusat,” kata Hadi.
Ia menjelaskan, penghentian sementara itu merupakan bagian dari prosedur evaluasi untuk memastikan penyebab insiden benar-benar diketahui sebelum dapur kembali beroperasi.
Saat ini, pemerintah masih menunggu hasil investigasi laboratorium dan keputusan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait penyebab dugaan keracunan massal tersebut, sekaligus langkah lanjutan yang akan diambil terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Semarang. (*)
