BACAAJA, SEMARANG– Pemprov Jateng dipastikan bakal menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sektor perpustakaan sebesar Rp17,6 miliar pada tahun 2026. Duit ini bukan sekadar angka, tapi tanggung jawab besar yang harus dikelola dengan serius.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno menegaskan, berapa pun nilainya, anggaran tetap amanah yang wajib dipertanggungjawabkan. “Besar atau kecilnya anggaran itu sama-sama amanah. Semua harus dipertanggungjawabkan,” kata Sumarno saat membuka Acara Harmonisasi Program Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertajuk Ngopeni Nglakoni Arsip dan Literasi Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (29/1/2026).
Baca juga: Puluhan Ribu Arsip Kuno Jateng Alih ke Digital
Menurutnya, tantangan besar yang masih dihadapi Jateng adalah rendahnya minat baca masyarakat. Karena itu, kehadiran DAK Nonfisik ini diharapkan bisa jadi bahan bakar baru untuk menguatkan program literasi di berbagai daerah.
Sumarno berharap, anggaran tersebut benar-benar berdampak nyata dan ikut menyumbang pembangunan Jawa Tengah, terutama lewat penguatan budaya baca dan pengelolaan arsip. “DAK ini bagian dari program pusat yang dijalankan di daerah. Jadi harus jadi alat penyelarasan antara program Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, dan program daerah,” ujarnya.
Diserahkan Simbolis
Pada kesempatan yang sama, DAK Nonfisik sektor perpustakaan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Aminudin Aziz, kepada Sekda Jateng Sumarno. Penyerahan ini turut disaksikan Kepala Arsip Nasional RI Mego Pinandito serta Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jateng, Rahmah Nur Hayati.
Aminudin Aziz mengungkapkan, ada perubahan skema penentuan DAK Nonfisik tahun 2026. Kalau sebelumnya berbasis proposal, kini pendekatannya lebih menekankan keadilan fiskal.
Baca juga: Bus Pintar Nongkrong di Kota, Surakarta Gaspol Tingkatkan Budaya Literasi
“Kebijakan ini kami ambil supaya keadilan benar-benar dirasakan. Jangan sampai daerah yang belum terakreditasi dan minim anggaran justru nggak bisa menjalankan kegiatan apa pun,” ujar Aminudin. Karena literasi nggak cukup cuma bangun gedung perpustakaan, yang lebih penting, isinya dibaca, bukan cuma dijadikan latar foto terus diupload di medsos. (tebe)
