BACAAJA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dinilai masih menghadapi pekerjaan rumah untuk memperkuat kendali politik di dalam pemerintahannya. Meski sudah mengantongi mandat konstitusional sebagai kepala negara, proses menyatukan seluruh kekuatan birokrasi dan lembaga strategis disebut belum sepenuhnya tuntas.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah melihat indikator paling nyata ada pada susunan pejabat di sektor pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Menurutnya, sejumlah posisi penting masih ditempati figur yang berasal dari era pemerintahan sebelumnya.
Jabatan Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung menjadi tiga posisi yang paling banyak disorot. Amir menilai keputusan Presiden terhadap kursi-kursi tersebut nantinya akan menjadi penanda arah konsolidasi pemerintah.
“Kalau nanti ada penyegaran di posisi strategis itu, publik bisa membaca bahwa Presiden mulai membangun timnya sendiri,” kata Amir, Senin (3/8).
Ia menjelaskan, kemenangan dalam pemilihan presiden memang memberikan hak penuh untuk memimpin pemerintahan. Namun, kekuatan politik tidak hanya diukur dari legitimasi hasil pemilu.
Menurut Amir, seorang presiden juga harus mampu membangun soliditas di lingkungan birokrasi, aparat keamanan, hingga institusi penegak hukum. Tanpa itu, pelaksanaan program pemerintah dinilai tidak akan berjalan maksimal.
Karena itu, kekuasaan secara konstitusi belum tentu langsung mencerminkan kekuatan politik yang utuh. Konsolidasi kelembagaan tetap menjadi bagian penting agar setiap kebijakan dapat dijalankan dengan efektif.
Amir juga menyoroti persepsi publik yang masih mengaitkan pemerintahan Prabowo dengan pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, anggapan tersebut masih menjadi bahan pembicaraan di ruang publik.
Ia berpandangan persepsi itu perlu dijawab melalui langkah nyata, bukan sekadar pernyataan politik. Salah satunya dengan menunjukkan independensi dalam menentukan pejabat di posisi-posisi strategis.
Menurut Amir, keputusan melakukan rotasi atau pergantian pejabat merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, kebijakan itu juga akan menjadi pesan politik yang dibaca publik maupun elite pemerintahan.
Pada akhirnya, seluruh keputusan tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Waktu dan arah kebijakan yang diambil nantinya diyakini akan menjadi penentu seberapa kuat fondasi pemerintahannya dalam membangun konsolidasi kekuasaan ke depan. (*)
