BACAAJA, JAKARTA – Skema insentif untuk dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersiap mengalami perubahan. Badan Gizi Nasional (BGN) menilai pola pembagian dana yang selama ini diterapkan perlu dibenahi agar lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Selama ini, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima insentif dengan nominal yang sama, yakni Rp6 juta per unit. Padahal, jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing dapur bisa sangat berbeda.
Kondisi itulah yang kini menjadi perhatian BGN. Lembaga tersebut menilai sistem seragam berpotensi membuat penggunaan anggaran menjadi kurang efisien.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa dapur yang melayani 1.500 penerima manfaat selama ini memperoleh insentif yang sama dengan dapur yang hanya melayani sekitar 500 orang. Menurutnya, pola tersebut tidak lagi relevan jika pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran.
Karena itu, BGN mulai menyiapkan formula baru yang akan mengaitkan besaran insentif dengan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani oleh setiap SPPG.
Langkah awal yang dilakukan adalah merapikan data penerima manfaat melalui proses refocusing. Tahapan ini dianggap penting agar pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat sebelum menentukan skema pendanaan baru.
Setelah data dianggap final, penyesuaian insentif akan langsung dilakukan. Artinya, setiap dapur nantinya bisa menerima nominal berbeda sesuai beban layanan yang ditangani.
BGN berharap perubahan ini membuat anggaran program MBG lebih efektif tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat yang menjadi sasaran.
Tidak hanya soal jumlah penerima manfaat, pemerintah juga mulai menggeser fokus penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh dapur MBG.
Ke depan, insentif tidak lagi diberikan hanya berdasarkan banyaknya porsi makanan yang diproduksi setiap hari.
BGN ingin memastikan setiap dapur mampu menghadirkan makanan yang memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.
Dengan kata lain, dapur yang mampu menjaga mutu makanan akan memiliki nilai lebih dibanding yang hanya mengejar kuantitas produksi.
Untuk mendukung langkah tersebut, BGN tengah menyiapkan sistem penilaian berbasis beberapa indikator sekaligus.
Penilaian itu akan mencakup kualitas makanan, kebersihan proses produksi, keamanan bahan pangan, hingga kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku.
Pendekatan ini diharapkan membuat pengelola dapur lebih fokus pada kualitas layanan daripada sekadar mengejar target jumlah makanan yang harus disiapkan.
Selain evaluasi insentif, BGN juga membuka kemungkinan melakukan penataan ulang jaringan SPPG di sejumlah daerah.
Jika ditemukan wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang terlalu sedikit, penggabungan beberapa dapur bisa menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
Tujuannya sederhana, yakni agar operasional lebih efisien dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu mengurangi biaya yang tidak perlu tanpa mengganggu distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
Pembenahan tata kelola ini akan dilakukan bertepatan dengan masa libur sekolah yang berlangsung dalam waktu dekat.
BGN memanfaatkan periode tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Selama masa liburan, distribusi program MBG akan dihentikan sementara untuk memberi ruang bagi proses audit dan perbaikan.
Audit akan dilakukan terhadap seluruh dapur yang terlibat dalam program guna melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
Pemeriksaan mencakup fasilitas dapur, sistem kerja, standar kebersihan, penyimpanan bahan makanan, hingga mekanisme distribusi.
Hasil audit nantinya akan menjadi dasar bagi BGN untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu segera dilakukan.
Pemerintah berharap ketika tahun ajaran baru dimulai, sistem yang telah diperbaiki bisa langsung berjalan lebih optimal.
Dengan skema baru yang sedang disiapkan, program MBG diharapkan tidak hanya lebih hemat dari sisi anggaran, tetapi juga mampu menghadirkan kualitas layanan yang lebih baik.
Perubahan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai mengarahkan program MBG ke model yang lebih terukur, dengan insentif yang disesuaikan kebutuhan, kualitas yang lebih ketat, serta pengelolaan dapur yang lebih efisien. (*)
